Badrodin Klaim Kasus Rekening Gendut dan Pelanggaran HAM Sudah "Clear"

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Kepala Polri yang baru dilantik, Komisaris Jenderal Badrodin Haiti, kembali membantah isu negatif terkait dirinya. Menurut Badrodin, isu-isu negatif yang kembali diangkat tersebut sudah selesai dan tidak akan mengganggu kinerjanya sebagai Wakapolri.

Menurut Badrodin, tak ada lagi yang perlu dipersoalkan terkait dugaan kepemilikan rekening gendut. Pasalnya, lanjut dia, hal tersebut telah dilaporkan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

"Sudah diklarifikasi, itu kan sudah dilaporkan kepada PPATK. Dari lembaga Polri sudah clear tidak ada yang perlu diklarifikasi," kata Badrodin seusai serah terima jabatan di Markas Besar Polri, Jakarta, Selasa (4/3/2014) siang.

Sementara itu, terkait temuan pelanggaran HAM oleh Komnas HAM, Badrodin mengklaim hal tersebut juga sudah tidak bermasalah lagi. Jika memang masih dianggap bermasalah, dia menantang Komnas HAM untuk mengeceknya kembali.

"Silakan saja kalau diduga ada pelanggaran HAM, tetapi yang lalu kan Komnas HAM juga sudah turun. Sudah melakukan pengecekan dan pemaparan. Pejabatnya juga masih ada silakan diklarifikasi. Kan pejabatnya ada dari kapolresnya, pasukannya juga ada. Densus yang dari Mabes Polri juga ada. Masih lengkap. Kalau sudah pensiun semua susah. Kalau ada pengusutan silakan saja panggil pejabat-pejabat yang terkait," ujarnya.

Badrodin menambahkan, dirinya tidak mungkin dilantik menjadi Wakapolri jika masih tersangkut masalah. Pasalnya, kata dia, pengangkatan sebagai Wakapolri tidak bisa dilakukan secara sembarangan.

"Saya ditunjuk sebagai Wakapolri berarti masalah itu sudah clear," pungkasnya.

Seperti diberitakan, Badrodin resmi menggantikan Komjen Oegroseno yang dimutasikan sebagai Pati Yanma Polri dalam rangka pensiun. Sebelumnya, Badrodin menjabat Kabaharkam Polri.

Badrodin sempat terseret kasus kepemilikan rekening gendut. Komnas HAM juga menyayangkan Badrodin menjadi Wakapolri. Pasalnya, ketika Badrodin menjabat sebagai Kapolda Sulawesi Tengah pada 2007, terjadi peristiwa penyerangan terhadap sekelompok masyarakat oleh anggota Polda Sulawesi Tengah dan tim Detasemen Khusus 88 Antiteror di Tanah Runtuh, Poso, Sulawesi Tengah.