Jadi Wakapolri, Badrodin Haiti Disebut Pernah Lakukan Pelanggaran HAM

Kompas.com - 01/03/2014, 05:16 WIB
Komjen Badrodin Haiti dian maharaniKomjen Badrodin Haiti
Penulis Dani Prabowo
|
EditorPalupi Annisa Auliani
JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menyayangkan langkah Kapolri Jenderal (Pol) Sutarman yang mengangkat Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Polri Komisaris Jenderal Badrodin Haiti sebagai Wakil Kepala Polri. Pasalnya, Badrodin dinilai memiliki utang dugaan pelanggaran HAM yang hingga saat ini masih belum diselesaikan.

Anggota Sub-Komisi Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM, Siane Indriani, mengatakan, ketika Badrodin menjabat sebagai Kapolda Sulawesi Tengah pada 2007, terjadi peristiwa penyerangan terhadap sekelompok masyarakat oleh anggota Polda Sulawesi Tengah dan tim Detasemen Khusus 88 Antiteror di Tanah Runtuh, Poso, Sulawesi Tengah.

Saat itu, masyarakat yang kebetulan tengah merayakan malam takbiran diserang petugas lantaran diduga terkait jaringan kelompok teroris. “Pada 22 Januari 2007 terjadi serangan yang menewaskan 17 orang di Tanah Runtuh akibat serangan represif,” kata Siane melalui keterangan yang diterima wartawan, Jumat (28/2/2014).

Siane menambahkan, Badrodin menjadi pihak yang bertanggung jawab dalam peristiwa penyerangan tersebut. Pasalnya, dialah yang diduga memerintahkan 700 anggotanya untuk melakukan tindakan represif tersebut.

Ketua Tim Tindak Pidana Terorisme Komnas HAM ini mengatakan, serangan yang dilakukan anggota tersebut sebetulnya dapat dicegah. Hal itu disebabkan Tim Gabungan Pencari Fakta yang dibentuk Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan saat itu telah merekomendasikan untuk melakukan pendekatan damai di Poso.

“Sebagian korban seharusnya bisa diselamatkan, tetapi justru sengaja dibiarkan tewas. Beberapa mengalami penyiksaan oleh aparat setelah ditangkap,” ujar Siane. Sesudah peristiwa tersebut, kata dia, sempat beredar gambar yang menayangkan tindakan kekerasan.

Diduga, video tersebut merupakan video kekerasan yang dilakukan aparat saat itu. Video itu kemudian sempat mendapat kecaman dari masyarakat. Bahkan, Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin saat itu mendesak agar Kapolri membubarkan Densus 88.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

“Kasus Tanah Runtuh termasuk peristiwa yang sedang didalami Komnas HAM karena dianggap cara yang dilakukan telah melanggar UU 39 Tahun 1999 tentang HAM. Komnas HAM saat ini dalam proses membentuk Tim Kajian Hukum untuk meningkatkan ke UU 26 Tahun 2000 karena diduga ada indikasi pelanggaran HAM berat,” tegas Siane.

Sebelumnya diberitakan, berdasarkan Surat Telegram Kapolri Nomor ST/478/II/2014 tertanggal 27 Februari 2014, Badrodin diangkat menjadi Wakil Kepala Polri. Ia akan segera menggantikan jabatan Komisaris Jenderal Oegroseno yang mengakhiri masa tugasnya pada akhir Februari 2014.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komnas HAM Periksa Kepala BKN Bima Haria Wibisana Besok

Komnas HAM Periksa Kepala BKN Bima Haria Wibisana Besok

Nasional
Kemenkumham Telusuri Keabsahan Data Diri Adelin lis

Kemenkumham Telusuri Keabsahan Data Diri Adelin lis

Nasional
Kemendagri Dorong Pemerintah Daerah Percepat Realisasi APBD Tahun 2021

Kemendagri Dorong Pemerintah Daerah Percepat Realisasi APBD Tahun 2021

Nasional
Politisi PDI-P Ikhsan Yunus Bantah Minta Jatah Paket Bansos ke Juliari Batubara

Politisi PDI-P Ikhsan Yunus Bantah Minta Jatah Paket Bansos ke Juliari Batubara

Nasional
Sedang Selidiki Korupsi di Pemprov Aceh, KPK Benarkan Periksa Sejumlah Pejabat

Sedang Selidiki Korupsi di Pemprov Aceh, KPK Benarkan Periksa Sejumlah Pejabat

Nasional
Ingin Populerkan 'Salam Pancasila', Megawati: Untuk Mengingatkan Kita sebagai Nasionalis yang Cinta Negara Ini

Ingin Populerkan 'Salam Pancasila', Megawati: Untuk Mengingatkan Kita sebagai Nasionalis yang Cinta Negara Ini

Nasional
Sidang Juliari, Hotma Sitompul Bantah Terima Fee Rp 3 Miliar dari Kemensos

Sidang Juliari, Hotma Sitompul Bantah Terima Fee Rp 3 Miliar dari Kemensos

Nasional
Megawati: Saya Saja Di-'lockdown' Anak-anak, Tak Boleh ke Mana-mana

Megawati: Saya Saja Di-"lockdown" Anak-anak, Tak Boleh ke Mana-mana

Nasional
Terjadi Penembakan di Dekat Rumah Kepala BIN Budi Gunawan

Terjadi Penembakan di Dekat Rumah Kepala BIN Budi Gunawan

Nasional
Jokowi: Lonjakan Kasus Covid-19 Bikin Kita Harus Bekerja Lebih Keras

Jokowi: Lonjakan Kasus Covid-19 Bikin Kita Harus Bekerja Lebih Keras

Nasional
Mendagri: Pandemi Covid-19 Tidak Bisa Kita Anggap Remeh

Mendagri: Pandemi Covid-19 Tidak Bisa Kita Anggap Remeh

Nasional
Imigrasi: Pengajuan Paspor Adelin Lis dengan Nama Hendro Leonardi Tahun 2008 Tak Terdeteksi

Imigrasi: Pengajuan Paspor Adelin Lis dengan Nama Hendro Leonardi Tahun 2008 Tak Terdeteksi

Nasional
Beri Kesaksian, Anggota DPR Ihsan Yunus Sebut Dirinya Ditanya soal Pengadaan Bansos

Beri Kesaksian, Anggota DPR Ihsan Yunus Sebut Dirinya Ditanya soal Pengadaan Bansos

Nasional
Samin Tan Didakwa Menyuap Rp 5 Miliar Terkait Kontrak Tambang Batubara

Samin Tan Didakwa Menyuap Rp 5 Miliar Terkait Kontrak Tambang Batubara

Nasional
Jokowi: Terima Kasih Doanya untuk Saya, Tetap Jaga Protokol Kesehatan

Jokowi: Terima Kasih Doanya untuk Saya, Tetap Jaga Protokol Kesehatan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X