Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hanura: Kabinet Bayangan PDI-P Tak Berpengaruh

Kompas.com - 28/02/2014, 19:18 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Ketua Fraksi Partai Hanura Sarifuddin Sudding menilai kabinet bayangan yang dibuat oleh PDI Perjuangan tak akan mendapat perhatian dari publik. Atas dasar itu, Hanura enggan ikut membuat kabinet bayangan.

"Enggak pengaruh, masyarakat sudah cerdas. Kita enggak sampai sejauh itu, Hanura enggak ada kabinet bayangan," kata Sudding di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (28/2/2014).

Sudding menjelaskan, saat ini partainya hanya akan fokus pada upaya menang dalam pileg dan pilpres. Penyusunan formasi kabinet baru akan dilakukan pada waktu tepat. Anggota Komisi III DPR itu melanjutkan, jika diberi kesempatan berkuasa, Hanura akan membuka pintu lebar pada semua pihak yang kompeten untuk masuk ke dalam kabinet pemerintahan.

Bagi Hanura, simpatisan parpol atau kalangan teknokrat tak masalah selama yang bersangkutan memiliki kemampuan menjalankan tugas yang diamanatkan.

"Tujuannya untuk kemajuan bangsa. Orang profesional untuk membantu presiden, jadi yang penting bisa menyelesaikan masalah dengan tepat," katanya.

Seperti diberitakan, PDI-P telah menyusun dan menyampaikan kabinet bayangan yang akan digunakan jika menang dalam Pilpres 2014. Kabinet bayangan itu banyak diisi oleh kader PDI-P berdasarkan identifikasi dan inventarisasi yang dilakukan oleh tim internal.

Sejumlah nama politisi diproyeksikan sebagai menteri yang sesuai dengan bidang yang dikuasai. Sedangkan nama Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Ketua Fraksi PDI-P Puan Maharani tak dicantumkan karena disimpan sebagai kartu truf.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Nasional
Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | 'Crazy Rich' di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | "Crazy Rich" di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Nasional
Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Nasional
Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Nasional
Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Nasional
Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Nasional
Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Nasional
Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Nasional
Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Nasional
Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Nasional
Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Nasional
KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com