Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden Minta Berita Penculikan Mantan Ketum Demokrat Diusut

Kompas.com - 19/10/2013, 23:22 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyayangkan pemberitaan yang menyebut adanya penjemputan paksa terhadap mantan Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Subur Budisantoso, oleh Badan Intelijen Negara (BIN).  Presiden menilai pemberitaan tersebut tidak bertanggungjawab.

Hal itu dikatakan Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha melalui pesan singkat, Sabtu (19/10/2013 ) malam, menyikapi pemberitaan di media online.

Julian mengatakan, penjelasan yang diberikan Kepala BIN Marciano Norman merupakan atas perintah Presiden SBY. Masyarakat perlu diberikan penjelasan agar menjadi jelas.

Tidak boleh ada fitnah yang dibiarkan dan disebarkan tanpa pertanggungjawaban. Hukum harus ditegakkan demi kebenaran dan keadilan, kata Julian.

Seperti diberitakan, informasi yang beredar menyebutkan, Subur dijemput staf BIN pukul 9.00 Jumat ( 18/10/2013 ). Disebutkan, Kepala BIN ingin bertemu dengan Subur pukul 10.00 WIB. Namun, setelah Subur tiba di Kantor BIN di Kalibata, dia dinformasikan Kepala BIN sedang menghadap Presiden.

Dalam informasi yang beredar itu juga disebutkan Subur tidak boleh meninggalkan kantor BIN. Di hari yang sama, Subur diundang menjadi narasumber dalam dialog Dinasti versus Meritokrasi Politik yang digelar Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI).

Marciano membantah hal itu. Menurutnya, BIN tidak ada kepentingan untuk bertemu Subur pada Jumat itu. Marciano juga sudah berkomunikasi dengan Subur. Ia mengaku kecewa terhadap pernyataan yang telah menyudutkan BIN.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

Nasional
11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

Nasional
Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Nasional
KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar

KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar

Nasional
Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Nasional
Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Nasional
Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Nasional
Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Nasional
Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

Nasional
Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

Nasional
Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

Nasional
Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

Nasional
Pegawai Protokol Kementan hingga Pihak Swasta Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi SYL

Pegawai Protokol Kementan hingga Pihak Swasta Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com