Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mendagri Berhentikan Wali Kota Tangerang

Kompas.com - 12/09/2013, 18:47 WIB
Sandro Gatra

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi telah menandatangani surat pemberhentian Wali Kota Tangerang Wahidin Halim setelah ia masuk dalam daftar calon legislatif tetap (DCT) Dewan Perwakilan Rakyat dari daerah pemilihan Banten III. Pemberhentian delapan kepala daerah lain masih dalam proses.

"Sudah saya teken. (Wali Kota) Tangerang sudah berhenti," kata Gamawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/9/2013).

Gamawan mengatakan, pihaknya akan mengirimkan surat kepada DPRD di berbagai daerah untuk mengusulkan pemberhentian delapan kepala daerah yang masuk dalam DCT DPR. Pasalnya, Kemendagri baru bisa bertindak setelah menerima usulan dari DPRD melaui sidang dewan.

"Kita desak DPRD berhentikan. DPRD tinggal nyatakan berhenti. Kalau saya cuma tunggu surat DPRD," kata Gamawan.

Seperti diberitakan, selain Wahidin, Bupati Nagekeo Nusa Tenggara Timur Johanes Samping Aoh juga tercatat sebagai caleg Partai Amanat Nasional dari Dapil NTT I. Ia tidak mundur dari jabatannya meski sudah masuk DCT.

Kepala daerah lain yang masuk dalam DCT ialah Wakil Bupati Ogan Komering Ilir Engga Dewata Zainal, Wakil Gubernur NTB Badrul Munir, Wakil Bupati Lombok Timur Syamsul Luthfi, Bupati Belitung Dharmansyah Husen, dan Bupati Klungkung Wayan Chandra.

Komisi Pemilihan Umum menyatakan tidak bisa mencoret para kepala daerah dari DCT lantaran pembatalan caleg hanya bisa dilakukan oleh parpol.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bamsoet Sebut Golkar Siapkan Karpet Merah jika Jokowi dan Gibran Ingin Gabung

Bamsoet Sebut Golkar Siapkan Karpet Merah jika Jokowi dan Gibran Ingin Gabung

Nasional
ICW Desak KPK Panggil Keluarga SYL, Usut Dugaan Terlibat Korupsi

ICW Desak KPK Panggil Keluarga SYL, Usut Dugaan Terlibat Korupsi

Nasional
Jokowi Masih Godok Susunan Anggota Pansel Capim KPK

Jokowi Masih Godok Susunan Anggota Pansel Capim KPK

Nasional
Bamsoet Ingin Bentuk Forum Pertemukan Prabowo dengan Presiden Sebelumnya

Bamsoet Ingin Bentuk Forum Pertemukan Prabowo dengan Presiden Sebelumnya

Nasional
Senyum Jokowi dan Puan saat Jumpa di 'Gala Dinner' KTT WWF

Senyum Jokowi dan Puan saat Jumpa di "Gala Dinner" KTT WWF

Nasional
ICW Minta MKD Tegur Hugua, Anggota DPR yang Minta 'Money Politics' Dilegalkan

ICW Minta MKD Tegur Hugua, Anggota DPR yang Minta "Money Politics" Dilegalkan

Nasional
Momen Jokowi Bertemu Puan sebelum 'Gala Dinner' WWF di Bali

Momen Jokowi Bertemu Puan sebelum "Gala Dinner" WWF di Bali

Nasional
Anak SYL Percantik Diri Diduga Pakai Uang Korupsi, Formappi: Wajah Buruk DPR

Anak SYL Percantik Diri Diduga Pakai Uang Korupsi, Formappi: Wajah Buruk DPR

Nasional
Vibes Sehat, Perwira Pertamina Healing dengan Berolahraga Lari

Vibes Sehat, Perwira Pertamina Healing dengan Berolahraga Lari

Nasional
Nyalakan Semangat Wirausaha Purna PMI, Bank Mandiri Gelar Workshop “Bapak Asuh: Grow Your Business Now!”

Nyalakan Semangat Wirausaha Purna PMI, Bank Mandiri Gelar Workshop “Bapak Asuh: Grow Your Business Now!”

Nasional
Data ICW: Hanya 6 dari 791 Kasus Korupsi pada 2023 yang Diusut Pencucian Uangnya

Data ICW: Hanya 6 dari 791 Kasus Korupsi pada 2023 yang Diusut Pencucian Uangnya

Nasional
UKT Meroket, Anies Sebut Keluarga Kelas Menengah Paling Kesulitan

UKT Meroket, Anies Sebut Keluarga Kelas Menengah Paling Kesulitan

Nasional
Anies Ungkap Kekhawatirannya Mau Maju Pilkada: Pilpres Kemarin Baik-baik Nggak?

Anies Ungkap Kekhawatirannya Mau Maju Pilkada: Pilpres Kemarin Baik-baik Nggak?

Nasional
MKD DPR Diminta Panggil Putri SYL yang Diduga Terima Aliran Dana

MKD DPR Diminta Panggil Putri SYL yang Diduga Terima Aliran Dana

Nasional
Kemenag: Jemaah Umrah Harus Tinggalkan Saudi Sebelum 6 Juni 2024

Kemenag: Jemaah Umrah Harus Tinggalkan Saudi Sebelum 6 Juni 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com