Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jelang Ramadhan, Ketua KPK Ajak Para Koruptor Bertobat

Kompas.com - 08/07/2013, 18:59 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Bulan Ramadhan sudah tinggal di depan mata. Banyak cara yang dilakukan umat Islam di Indonesia untuk menyambut bulan suci ini, tak terkecuali dengan para tokoh nasional di negeri ini. Salah satunya adalah Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad.

Abraham yang dikenal vokal dalam upaya pemberantasan korupsi di negeri ini mengajak masyarakat Indonesia untuk sama-sama menjaga perilaku selama bulan Ramadhan. Lantaran selama ini bidang pekerjaannya mewajibkan interaksi dengan para koruptor, Abraham pun menitipkan pesan khusus bagi para pejabat yang masih juga mencuri uang rakyat.

"Ya, buat mereka yang masih melakukan tindakan tidak terpuji itu, untuk tidak melakukan lagi. Mudah-mudahan di bulan suci ini mereka mendapat rahmat dan petunjuk," ujar Abraham di Kompleks Parlemen, Senin (8/7/2013).

"Semoga diberikan jalan yang benar," doa Abraham untuk para koruptor.

Sebagai Ketua KPK, mantan advokat dan penggiat antikorupsi itu memang memiliki segudang kegiatan. Dalam kesibukannya, pria asal Makassar itu menyempatkan diri menyambut bulan Ramadhan.

"Persiapan Ramadhan hanya mempertebal keimanan. Tidak ada yang khusus," kata pendiri lembaga antikorupsi, Anti Coruption Committee (ACC), itu.

Seperti diberitakan, sebagian umat Islam di Indonesia mulai menunaikan ibadah puasa pada Selasa (9/7/2013). Namun, Kementerian Agama baru akan melakukan sidang isbat untuk menentukan awal bulan Ramadhan 1434 H di Kantor Kementerian Agama, Jakarta, Senin (8/7/2013) petang.

Seperti dikutip dari situs Sekretariat Kabinet, sidang isbat akan diikuti oleh para ahli astronomi dari Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan). Mereka akan mempresentasikan posisi bulan dari seluruh Indonesia.

Kemenag telah mempersiapkan tim hisab dan rukyat di seluruh Indonesia. Tim pengamatan hilal disebar di berbagai titik di 33 provinsi. Dalam pemantauan hilal, Kemenag menurut Zubaidi juga akan melibatkan tim hisab dan rukyat dari masyarakat dan ormas Islam, Nahdlatul Ulama, dan beberapa pesantren. Hasil sidang isbat yang diharapkan selesai 19.45 WIB, tambah dia, akan langsung disosialisasikan ke masyarakat malam nanti. Pihaknya akan mengirimkan surat edaran ke semua kantor wilayah Kemenag.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

    Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

    Nasional
    Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

    Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

    Nasional
    KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

    KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

    Nasional
    Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

    Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

    Nasional
    Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

    Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

    Nasional
    Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

    Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

    Nasional
    Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

    Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

    Nasional
    Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

    Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

    Nasional
    Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

    Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

    Nasional
    Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

    Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

    Nasional
    Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

    Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

    Nasional
    Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

    Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

    Nasional
    Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

    Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

    Nasional
    PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

    PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

    Nasional
    KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

    KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com