Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Caleg PPP Siap Publikasi CV

Kompas.com - 28/06/2013, 16:14 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Jendral PPP Romahurmuziy meminta agar Komisi Pemilihan Umum membuka seluruh daftar riwayat hidup calon anggota legislatif dari partainya. Hal ini menyusul pernyataan KPU bahwa mayoritas caleg PPP enggan membuka daftar riwayat hidup.

"DPP PPP selaku partai politik yang memahami konsekuensi sebuah lamaran jabatan publik akan menginstruksi seluruh caleg untuk membuka memublikasikan CV-nya", kata Romahurmuziy melalui pesan singkat yang diterima wartawan, Jumat (28/6/2013).

Romahurmuziy menyatakan, sejak awal PPP telah meminta kepada setiap caleg agar memublikasikan CV. Namun, jika pada akhirnya opsi untuk tidak memublikasikan yang dipilih, menurutnya, saat itu PPP tidak dapat melakukan koreksi terhadap berkas setiap caleg.

PPP, kata Romahurmuziy, akan melayangkan surat kepada KPU agar membuka seluruh daftar riwayat hidup caleg dari partai yang dipimpin oleh Suryadharma Ali ini. "Hari ini juga kami kirimkan suratnya", tegasnya.

Sebelumnya, PPP menjadi partai dengan jumlah caleg terbanyak yang enggan memublikasikan daftar riwayat hidupnya. Dari 189 caleg yang tidak bersedia daftar riwayat hidupnya dipublikasikan, 156 caleg di antaranya berasal dari PPP.

Prestasi PPP disusul tujuh partai politik lain yang juga kedapatan memiliki caleg yang enggan memublikasikan CV-nya. Mereka yaitu Partai Gerindra (15 caleg), Partai Golkar (6 caleg), dan Partai Kebangkitan Bangsa (5 caleg).

Selanjutnya, PDI Perjuangan, Partai Demokrat, dan Partai Hanura masing-masing dua caleg, dan PAN (1 caleg). Adapun untuk empat partai lain, yaitu PKPI, Partai Nasdem, PKS, dan PBB, KPU menyatakan bersih karena seluruh calegnya bersedia memublikasikan daftar riwayat hidupnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

    Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

    Nasional
    KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

    KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

    Nasional
    Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

    Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

    Nasional
    Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

    Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

    Nasional
    Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

    Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

    Nasional
    Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

    Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

    Nasional
    Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

    Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

    Nasional
    Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

    Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

    Nasional
    Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

    Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

    Nasional
    Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

    Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

    Nasional
    Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

    Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

    Nasional
    Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

    Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

    Nasional
    PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

    PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

    Nasional
    KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

    KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

    Nasional
    Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

    Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com