Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ironi, Pekerja Migran Indonesia Bantu Ekonomi Hong Kong tapi Dibayar Murah

Kompas.com - 01/07/2024, 09:33 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

HONG KONG, KOMPAS.com - Pekerja migran Indonesia di Hong Kong yang bekerja sebagai asisten rumah tangga dihadapkan pada ironi.

Di satu sisi, peran mereka diakui pemerintah setempat mendongkrak perekonomian. Tetapi di sisi lain mereka masih diberi upah di bawah standar.

Pengakuan terhadap peran pekerja migran sendiri diungkapkan Konsul Jenderal RI untuk Hong Kong Yul Edison.

"Chief executive Hong Kong mengucapkan terima kasih sekali. Peran pekerja migran kita dalam perkembangan ekonomi Hong Kong luar biasa. Terutama setelah pandemi," ujar Konsul Jenderal RI untuk Hong Kong Yul Edison dalam rangkaian acara yang digelar Binus University di Hong Kong, beberapa waktu lalu.

"Berkat pekerja migran kita, keluarga-keluarga muda di Hong Kong bisa fokus bekerja ya. Peran mereka sangat diakui pemerintah Hong Kong," lanjut dia.

Baca juga: Berkat Pekerja Migran Indonesia, Keluarga Muda Hong Kong Bisa Fokus Bekerja

Namun, ia mengakui pekerja migran di Hong Kong dibayar di bawah standar pengupahan setempat.

Standar upah minimum Hong Kong berada di angka 16.000 dollar Hong Kong atau sekitar Rp 32 juta.

Sementara, upah rata-rata yang diterima pekerja migran, yakni 5.000 dollar Hong Kong atau sekitar Rp 10 juta per bulan.

Angka itu belum termasuk uang makan, yakni sekitar 1.200 dollar Hong Kong atau sekitar Rp 2,4 juta per bulan. Biasanya pekerja migran memilih makan disediakan oleh pengguna jasa mereka, bukan diambil dalam bentuk tunai.

"Kalau mengacu ke UMR di sini, ART itu tergolong pekerja berpenghasilan rendah," lanjut Edison.

Baca juga: Hong Kong Jadi Kota Termahal di Asia, Harga Tanah Capai Rp 74 Juta Per Meter Persegi

Konsul Jenderal RI untuk Hong Kong dan Makau, Yul Edison. KOMPAS.com/FABIAN JANUARIUS KUWADO Konsul Jenderal RI untuk Hong Kong dan Makau, Yul Edison.

Bahkan, upah pekerja migran yang berstatus senior masih di Bawah standar, yakni sekitar 7.000 dollar Hong Kong atau sekitar Rp 14 juta per bulan.

Oleh sebab itu, demi peningkatan kesejahteraan mereka, pemerintah Indonesia berupaya terus menggenjot peningkatan kapasitas pekerja migrannya.

Sejumlah bentuk peningkatan kapasitas itu, yakni pelatihan bahasa asing, membuka kesempatan pekerja migran untuk melanjutkan ke pendidikan tinggi, serta membuka jalur pekerja migran untuk mendapatkan sertifikat sebagai caregiver.

"Kami sudah bekerja sama dengan beberapa organisasi. Kami ingin meng-upgrade pekerja migran untuk menjadi caregiver. Karena jelas yang bersertifikat itu gajinya lebih besar," ujar Edison.

Ia sekaligus berharap peningkatan kapasitas ini juga menjadi visi dari para pekerja migran demi masa depan mereka sendiri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tahapan Pilkada 2024 Dipastikan Tak Terganggu, Meski Ketua KPU Dipecat

Tahapan Pilkada 2024 Dipastikan Tak Terganggu, Meski Ketua KPU Dipecat

Nasional
Datangi Sekolah Partai, Megawati Bakal Pimpin Sumpah Jabatan Pengurus DPP PDI-P

Datangi Sekolah Partai, Megawati Bakal Pimpin Sumpah Jabatan Pengurus DPP PDI-P

Nasional
Delegasi Biro Komite Palestina PBB Berkunjung, Kemenlu: Indonesia Tekankan Tercapainya Gencatan Senjata

Delegasi Biro Komite Palestina PBB Berkunjung, Kemenlu: Indonesia Tekankan Tercapainya Gencatan Senjata

Nasional
SYL Akan Bacakan Pleidoi Sendiri Hari Ini

SYL Akan Bacakan Pleidoi Sendiri Hari Ini

Nasional
Puan Buka Peluang PDI-P Koalisi dengan PKB di Jakarta

Puan Buka Peluang PDI-P Koalisi dengan PKB di Jakarta

Nasional
LBH Apik Desak Mendikbudristek Pecat Hasyim Asy'ari dari Dosen PNS Undip

LBH Apik Desak Mendikbudristek Pecat Hasyim Asy'ari dari Dosen PNS Undip

Nasional
Hacker 'Giveaway' Kunci PDN hingga Dirjen Aptika Mundur, di Mana Menkominfo?

Hacker "Giveaway" Kunci PDN hingga Dirjen Aptika Mundur, di Mana Menkominfo?

Nasional
Dokter: Usia Prabowo Jadi Tantangan Operasi Cedera Kaki Kirinya

Dokter: Usia Prabowo Jadi Tantangan Operasi Cedera Kaki Kirinya

Nasional
Dorong Cawagub untuk Anies Dibahas Lagi, PKB: Kalau Seperti Pak Sohibul di Parpol Kami Banyak

Dorong Cawagub untuk Anies Dibahas Lagi, PKB: Kalau Seperti Pak Sohibul di Parpol Kami Banyak

Nasional
Dokter Ungkap Alasan Prabowo Baru Operasi Kaki Sekarang, padahal Cederanya 1980-an

Dokter Ungkap Alasan Prabowo Baru Operasi Kaki Sekarang, padahal Cederanya 1980-an

Nasional
KPK Selidiki Dugaan Korupsi Anggota BPK dan Komisi XI DPR RI

KPK Selidiki Dugaan Korupsi Anggota BPK dan Komisi XI DPR RI

Nasional
PKB Berharap Bisa 'Duduk Bareng' PDI-P Bahas Kelanjutan Rencana Koalisi pada Pilkada Jakarta

PKB Berharap Bisa "Duduk Bareng" PDI-P Bahas Kelanjutan Rencana Koalisi pada Pilkada Jakarta

Nasional
Wapres: Pemerintah Komitmen Perbaiki Industri Siber

Wapres: Pemerintah Komitmen Perbaiki Industri Siber

Nasional
Wapres: Isu Palestina Bukan soal Agama, tapi Politik dan Kemanusiaan

Wapres: Isu Palestina Bukan soal Agama, tapi Politik dan Kemanusiaan

Nasional
Kompleksnya Operasional Penerbangan Haji

Kompleksnya Operasional Penerbangan Haji

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com