Tahapan Pilkada 2024 Dipastikan Tak Terganggu meski Ketua KPU Dipecat

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin meyakini pemecatan Hasyim Asy'ari dari jabatannya Ketua KPU RI tak akan mengganggu tahapan Pilkada serentak 2024.

Di samping itu, para komisioner KPU RI yang tersisa juga sudah menggelar rapat pleno dan menunjuk pelaksana tugas (Plt) Ketua KPU untuk menggantikan Hasyim.

Jokowi mengatakan, pemerintah akan memastikan persiapan dan pelaksanaan Pilkada serentak 2024 dapat berjalan dengan baik dan lancar.

“Pemerintah juga akan memastikan bahwa Pilkada dapat berjalan dengan baik, lancar, jujur, dan adil,” ujar Jokowi usai mengunjungi RSUD Kabupaten Sinjau, Sulawesi Selatan, Kamis (4/7/2024).

Baca juga: LBH Apik Desak Mendikbudristek Pecat Hasyim Asyari dari Dosen PNS Undip

Menurut Jokowi, pemerintah menghormati kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam memutus perkara pelanggaran etik Hasyim Asy'ari karena berbuat asusila.

Presiden juga memastikan akan menindaklanjuti putusan pemecatan Hasyim Asy'ari yang dijatuhkan DKPP. Namun, keputusan presiden (keppres) mengenai pemberhentian yang perlu ditandatangani Jokowi belum sampai di meja kerjanya.

“Keppres-nya belum masuk ke meja saya. Dalam proses, proses administrasi biasa saja,” jelas Jokowi.

KPU bukan hanya Hasyim

Sementara itu, Wapres Ma'ruf mengatakan bahwa tugas-tugas KPU, termasuk dalam tahapan Pilkada serentak 2024, tidak hanya dikerjakan oleh Hasyim seorang.

Tugas itu dikerjakan secara bersama-sama oleh para komisioner yang ada KPU RI. Dengan begitu, pilkada akan tetap bisa berjalan dengan baik.

“Tugas KPU kan tidak hanya ditangani satu orang, tetapi tugas tim. Karena itu saya yakin, karena ini tugas tim, ini bisa berjalan dengan baik,” kata Ma'ruf di Surabaya, Kamis (4/7/2024).

Baca juga: Wapres Nilai Pemecatan Hasyim Asyari Tak Ganggu KPU Gelar Pilkada

Ma'ruf menghormati keputusan DKPP yang memberikan sanksi pemecatan terhadap Hasyim atas pelanggaran kode etik karena berbuat asusila.

Meski begitu, ia berpandangan bahwa kasus asusila Hasyim yang berujung sanksi pemecatan menjadi pelajaran penting bagi semua pejabat publik di Indonesia.

Dia mengingatkan agar para pejabat yang telah diberikan amanah bisa menjaga moral dan integritasnya, serta tidak menggunakan kekuasaan dan wewenangnya untuk kepentingan pribadi.

Tunjuk Plt Ketua KPU RI

Adapun enam anggota komisioner KPU RI telah memutuskan untuk menunjuk Mochammad Afifuddin sebagai Plt Ketua KPU RI.

Rapat itu dihadiri oleh August Mellaz, Mochammad Afifuddin, Betty Epsilon Idroos, Yulianto Sudrajat, Parsadaan Harahap, dan Idham Holik.