Pemerintah Fokus Pulihkan PDN, Wapres: Siapa yang Disalahkan Itu Nanti

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyampaikan saat ini belum ada pihak yang dianggap paling bertanggung jawab terkait peretasan terhadap Pusat Data Nasional (PDN) Sementara.

Dia mengatakan, pemerintah masih berupaya memulihkan situasi PDN Sementara.

"Tetapi bahwa persoalan ini kita harus dalami, pertama kita pulihkan dulu kan situasinya, baru kita cari sebabnya," kata Ma'ruf Amin di sela-sela pembukaan Halaqah Pondok Pesantren (Ponpes) se-Jawa Timur (Jatim) di Pondok Pesantren Salaf Al Quran (PPSQ) Asy-Syadzili 1, Malang, Jawa Timur, seperti dikutip dari Youtube Wakil Presiden RI, Minggu (30/6/2024).

"Nah siapa yang disalahkan itu nanti," sambung Ma'ruf.

Baca juga: Menkominfo Didesak Mundur soal PDN, Wapres: Hak Prerogatif Presiden

Ma'ruf juga menanggapi soal tuntutan supaya Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi dicopot karena dianggap bertanggung jawab terkait peretasan PDN. Sementara.

Akan tetapi, Ma'ruf menilai kewenangan penggantian menteri ada di tangan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Karena itu kita saya kira kalau urusan ganti mengganti itu urusan hak prerogatif presiden lah," ujar Ma'ruf.

Untuk diketahui, Pusat Data Nasional (PDN) mengalami serangan siber sejak Kamis (20/6/2024) dan belum pulih sepenuhnya.

Baca juga: Mahasiswa Tak Bisa Cairkan Bantuan Usai PDN Diretas, Anggota DPR Minta KIP Kuliah Segera Dipulihkan

Tim dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), BSSN, Polri dan juga Telkom selaku pihak pengelola PDN, sudah berupaya mengembalikan data-data tersebut, tetapi tak berhasil.

Pemerintah akhirnya mengaku gagal memulihkan data-data yang tersimpan di PDN.

“Kita berupaya keras melakukan recovery resource yang kita miliki. Yang jelas data yang sudah kena ransomware sudah tidak bisa kita recovery. Jadi sekarang menggunakan sumber daya yang masih kita miliki,” ujar Direktur Network dan IT Solution Telkom Herlan Wijanarko, Rabu (26/6/2024).