PDN Kena "Ransomware", Pemerintah Dianggap Tak Mau Belajar

Akan tetapi, kemungkinan besar pelaku sudah terlebih dulu menyalin data masyarakat yang berada di PDN sebelum dikunci. Data masyarakat yang sudah terlanjur berada di tangan pelaku juga berpotensi diperdagangkan di situs khusus para peretas.

Adapun sistem PDN tidak hanya digunakan oleh Ditjen Imigrasi. Sistem tersebut juga digunakan banyak kementerian/lembaga lainnya.

Merujuk pada sistem resmi Kemenkominfo, PDN menjadi fasilitas untuk sistem elektronik dan komponen lain guna menyimpan, menempatkan, mengolah, dan memulihkan data.

PDN Sementara digunakan karena PDN utama belum dioperasikan. PDN dibangun pemerintah akan berada di 4 lokasi yaitu Cikarang-Jawa Barat, Batam-Kepulauan Riau, Ibu Kota Nusantara (IKN)-Kalimantan Timur, dan Labuan Bajo-Nusa Tenggara Timur.

Baca juga: Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

PDN juga pernah menjadi sorotan ketika terjadi kasus dugaan kebocoran 34 juta data paspor Indonesia yang diperjualbelikan di situs data pada 2023.

Sementara itu, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (KIP) Kemkominfo Usman Kansong menyampaikan pemerintah tidak bisa menyelamatkan data pemerintah dan masyarakat pada peladen (server) PDN Sementara yang mengalami serangan siber.

Mereka mengutamakan pemulihan data 44 kementerian/lembaga yang mempunyai cadangan.

Direktur Network dan IT Solution Telkom Herlan Wijanarko menyampaikan bahwa data yang sudah dikunci ransomware tidak bisa dipulihkan. Sehingga, saat ini tim pemerintah berupaya memulihkan data dengan sumber daya yang tidak terenkripsi ransomware.

Baca juga: Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Herlan menambahkan, data yang diserang peretas tidak akan bocor ke luar. Pasalnya, data-data yang terenkripsi ransomware masih berada daam server PDN dan akses dari luar sudah diputus.