MKD Disebut Bisa Langsung Tindak Anggota DPR Pemain Judi Online Tanpa Tunggu Laporan

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboe Bakar Alhabsyi menyebutkan, Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR bisa langsung menindaklanjuti dugaan adanya anggota Dewan yang bermain judi online tanpa harus menunggu laporan masuk.

Sebab menurutnya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sudah menyampaikan laporan itu di hadapan Komisi III DPR dalam rapat kerja, hari ini.

"Iya, enggak harus tunggu laporan. Kan tadi sudah ada laporan dari PPATK," kata Aboe Bakar ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (26/6/2024).

Baca juga: Terkait Permasalahan Judi Online, Heru Budi : Ini Prioritas untuk Ditangani Serius

Adapun PPATK, dalam rapat kerja Komisi III DPR, mengaku menemukan lebih dari 1.000 anggota legislatif di tingkat pusat maupun daerah yang terindikasi bermain judi online.

PPATK mengaku juga memiliki data terkait hal itu.

Aboe mengaku miris atas apa yang disampaikan oleh PPATK. Sebab, menurutnya judi online telah menjadi penyakit sosial di seluruh lini masyarakat.

"Paling tidak dengan rapat tadi menggambarkan penyakit sosial yang ada di masyarakat kita begitu merata di semua lini, di semua level pranata masyarakat. Berarti memang tanggung jawab negara," ungkapnya.

"Ya paling tidak dari situ kita membaca ternyata bisa dilihat langsung oleh PPATK," sambung dia.

Baca juga: Bandar Judi Online Belum Disentuh, Kriminolog: Apa Benar Aparat Terkontaminasi?

Lebih lanjut, menurutnya saat ini yang harus diungkap adalah siapa saja pihak terlibat judi online.

Selain itu, Negara juga harus menyelesaikan judi online yang disebut sudah menjadi penyakit sosial masyarakat tersebut.

"Pasti kan dugaannya adalah yang terlibat, itu saja masalahnya, tinggal bagaimana menghapus penyakit masyarakat ini dengan baik. (Itu) tugas negara lah," imbuhnya.

Sebelumnya diberitakan, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengungkapkan ada lebih dari 1.000 orang anggota legislatif di tingkat pusat maupun daerah yang bermain judi online.

"Jadi ada lebih dari 1.000 orang itu DPR, DPRD sama sekretariat kesetjenan ada. Lalu transaksi yang kami potret itu lebih dari 63 ribu transaksi yang dilakukan oleh mereka-mereka itu," kata Ivan dalam rapat dengan Komisi III DPR, Rabu.

Baca juga: DPR Dorong PPATK Laporkan Anggota Dewan yang Main Judi Online ke MKD

Ia menyebutkan, setiap anggota legislatif dapat menyetorkan uang deposit dari ratusan juta hingga Rp 25 miliar.

Sementara, perputaran uangnya secara umum mencapai ratusan miliar.