Jokowi: Masalah Utama Penyelenggaraan Event Adalah Kepastian Izin

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, permasalahan utama penyelenggaraan event di Indonesia karena kepastian izin yang tidak diberikan sejak jauh-jauh hari.

Sehingga, Presiden meminta para penyelenggara event untuk mengajukan perizinan lebih awal.

"Masalah utama penyelenggaraan event di negara kita itu adalah kepastian izin yang tidak diberikan jauh-jauh hari. Jadi saya minta kepada penyelenggara event itu mengajukan itu jauh-jauh bulan sebelumnya, 6 bulan sebelumnya, 1 tahun sebelumnya, mengajukan izin dulu," ujar Jokowi ujar Jokowi dalam sambutannya di peresmian peluncuran Digitalisasi Pelayanan Perizinan Penyelenggaraan Event di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (24/6/2024).

"Artinya itu ada perencanaan yang baik. Manajemen perencanaan yang baik, kapan event itu diselenggarakan," katanya.

Baca juga: Jokowi Sebut Hak Cipta Harus Berdampak kepada Seniman

Jokowi lantas menyinggung pernyataan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo soal sistem perizinan penyelenggaraan event secara online yang diresmikan pada Senin ini.

Lewat sistem tersebut, perizinan bisa terbit dalam waktu 14 hari saja.

"Sehingga penyelenggara bisa mempromosikan eventnya, bisa menjual tiketnya dengan baik. Kalau harinya kurang sehari, kurang bisa ditambah lagi waktunya masih memungkinkan untuk melakukan itu. Pernah juga saya dengar, sering mengajukan (izin) hanya seminggu sebelumnya. Dadakan seperti itu. Ya sulit kalau sudah di-dadak (dadakan) seperti itu. Jadi kita semuanya harus bekerja dengan perencanaan yang baik," jelas Jokowi.

"Jadi kalau di internasional, artis pun kan juga jadwalnya padat, jadi memiliki planning yang jauh-jauh hari. Di kita juga sama, artis-artis juga jadwalnya padat. Seharunya penyelenggaraannya juga meminta izinnya harus jauh-jauh bulan sebelumnya, tidak dadakan," paparnya.

Baca juga: Taylor Swift Konser 6 Hari di Singapura, Jokowi: Saya Pastikan Separuh yang Nonton Orang Indonesia

Kepala Negara pun mengapresiasi adanya sistem perizinan penyelenggaraan event yang menggunakan pendekatan open single submission (OSS) secara digital.

Presiden menekankan ia akan tetap mengawasi jalannya sistem perizinan event berbasis digital itu.

Mantan Gubernur Jakarta itu berharap, sistem perizinan penyelenggaraan event yang baru bisa memudahkan pengurusan izin, memotong birokrasi, menghemat biaya pengurusan izin dan mendukung transparansi perizinan acara nasional dan internasional sehingga bisa memberikan kepastian bagi pelaku industri kreatif.