Jokowi Singgung Ada Kementerian Matikan Perizinan Online, Berujung Ditangkap KPK

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menyinggung ada sebuah kementerian yang  bermasalah dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena mematikan sistem perizinan online.

Padahal, kementerian tersebut sejatinya sudah mengaplikasi sistem perizinan online (online single submission/OSS).

Namun karena sistemnya dimatikan, perizinan dilakukan secara manual kembali lewat pertemuan.

"Yang terjadi dulu pernah di sebuah kementerian sudah dibuatkan OSS, tapi karena tidak pernah dicek, enggak pernah dikontrol, sistemnya dimatikan," kata Jokowi saat menghadiri peluncuran "Digitalisasi Pelayanan Perizinan Penyelenggaraan Event" di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (24/6/2024).

"Artinya apa? Manual lagi. Artinya ketema-ketemu lagi. dan akhirnya ditangkap oleh KPK. Saat itu langsung ditangkap oleh KPK karena saya datang ke sana," imbuhnya.

Baca juga: Jokowi Singgung Konser Taylor Swift di Singapura, Beri Contoh soal Cepatnya Perizinan Event

Oleh karenanya, ia mengimbau agar perizinan secara online yang sudah ada dicek terus-menerus.

Ia pun mengaku terus memeriksa perizinan-perizinan yang telah ada tersebut.

"Sekali lagi, ini sudah saya kejar-kejar lama. Saya sangat mengapresiasi, menghargai, sekarang sudah ada OSS untuk penyelenggaraan event. Tapi juga akan saya ikuti terus, akan saya cek terus," ucap dia.

Lebih lanjut mantan Wali Kota Solo ini menyebut betapa sulitnya menjadi penyelenggara acara di Indonesia karena masalah perizinan ini. Izin dibuat berbelit-belit, rumit, dan panjang.

Baca juga: Beda Suara 2 Menteri Jokowi soal Penyaluran Bansos Tidak Tepat Sasaran

Ia lantas mencontohkan perhelatan MotoGP yang sempat dilaksanakan di Mandalika, Nusa Tenggara Barat (NTB). Saat itu, penyelenggara harus mengurus surat persetujuan desa, dari Polsek setempat, Polres setempat, Polda hingga Polri.

Bahkan dalam beberapa kesempatan, izin yang sudah keluar untuk sejumlah acara dibatalkan secara tiba-tiba karena alasan keamanan.

"Kejadian itu, saya enggak sekali-dua kali mendapatkan keluhan itu. Sudah keluar izin saja bisa dibatalkan, saya tidak tahu karena apa. Alasan karena keamanan. Ya keamanan itu tugasnya aparat kepolisian untuk menyelesaikan agar menjadi dari yang tidak aman menjadi aman," selorohnya.