Rencana Pemerintah Budi Daya Kratom di Tengah Legalitas yang Dipertanyakan...

Namun, menurutnya, efek ketergantungannya cukup rendah. Ada sekitar 18.000 keluarga di Kalimantan Barat yang menggantungkan hidupnya pada tanaman ini.

Secara tradisional, tanaman ini juga dikonsumsi oleh masyarakat Kalimantan Barat sejak lama. Menurut warga sekitar, kratom menjadi kekuatan dan sumber energi.

"Kalau itu memang tak berbahaya dan dalam jumlah besar. Sama saja kopi kalau kita kebanyakan juga repot, rokok juga begitu, tembakau juga gitu. Ya kita masukkan dalam tahap yang proporsional," ujar Moeldoko.

Baca juga: Legalisasi Dibahas, Apa Manfaat dan Efek Samping Kratom?

Terlebih lagi, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tidak mengategorikan kratom dalam golongan narkotika.

"Dari Kemenkes itu mengkategorikan tidak dalam kategori narkotika," tutur Moeldoko.

Namun, di sisi lain, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyatakan akan mengikuti aturan Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO) terkait legalitas daun kratom.

"Kesehatan kita ikut ininya WHO ya, jadi WHO masih masukin ini dalam kajian," kata dia usai rapat.

Lanjutkan riset

Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo meminta Kemenkes, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), hingga Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) melanjutkan riset tentang keamanan kratom.

Harapannya, riset akan selesai pada Agustus 2024 mengingat saat ini penelitiannya sudah berjalan.

Terkait pengawasannya, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPOM Rizka Andalucia menyatakan sudah berkomunikasi dengan BRIN.

Pengawasan yang dilakukan BPOM mulai dari uji preklinik, uji pada hewan, hingga uji klinik. Dia bilang, pengujian tersebut sudah menjadi standar baku yang perlu dipenuhi untuk memastikan mutu dan kualitasnya.

Adapun saat ini uji keamanan tanaman kratom sudah berada pada tahap in vivo pada hewan.

"Nanti kita akan mengawal sesuai dengan standar yang ada. Kalau setiap tahapan, kita melihat apakah protokolnya sudah sesuai apa belum, sudah bisa membuktikan apa yang diharapkan apa tidak," ucap dia.

Rencana budi daya

Sementara itu, jika regulasi dan legalitasnya sudah jelas, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan bakal membudi daya tanaman kratom.

Ia menuturkan, budi daya akan membuat Indonesia mendapat nilai tambah. Terlebih saat ini, harga daun kratom menurun gratis karena perdagangan bebas.