Rencana Pemerintah Budi Daya Kratom di Tengah Legalitas yang Dipertanyakan...

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah berencana menggenjot ekspor tanaman kratom.

Rencana itu makin dimatangkan dengan pembatasan eksportir agar mutu dan kualitas tanaman herbal tersebut terjaga.

Hal ini merupakan salah satu poin keputusan rapat terbatas Presiden Joko Widodo bersama sejumlah menteri terkait soal kratom di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (20/6/2024).

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyatakan, lewat pembatasan eksportir, standar mutu dan kualitas akan membaik.

"Kemendag akan menentukan eksportir terbatas agar tidak semua bisa ekspor yang akhirnya tidak terjaga dengan baik kualitasnya," kata Moeldoko usai rapat terbatas, Kamis.

Baca juga: BPOM: Uji Keamanan Kratom dalam Tahap In Vivo pada Hewan

Beberapa negara sempat menolak daun kratom asal Indonesia dari para eksportir.

Sebab, daun kratom yang diekspor mengandung bakteri salmonella, e.coli, dan logam berat.

Kualitas mutu eksportir yang berbeda-beda ini juga diakui oleh Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan pada kesempatan yang sama.

Sejauh ini, kata dia, ekspor daun kratom memang masih bebas sehingga kualitas mutu dan standarnya tidak memadai. Hal ini pun memengaruhi harga daun kratom yang diperjualbelikan.

"Kratom kan diekspor bebas, karena diekspor bebas, mutunya buruk, harganya murah. Tadi rapat memutuskan akan diatur tata niaganya kratom agar Menteri Perdagangan nanti mengatur untuk eksportir yang terdaftar sehingga mutu standar akan dikendalikan," papar Zulhas.

Legalitas dipertanyakan

Di tengah rencana tersebut, aspek legalitas tanaman kratom masih dipertanyakan.

Badan Narkotika Nasional (BNN) memasukkan daun kratom sebagai new psychoactive substances (NPS) di Indonesia dan merekomendasikannya ke dalam jenis narkotika golongan 1 dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 lantaran memiliki efek samping yang membahayakan, terlebih bila penggunaannya tidak sesuai takaran.

Baca juga: Kratom di Antara Cuan atau Kecanduan

Ketika membahas rencana peningkatan ekspor, Kepala BNN Marthinus Hukom belum lama ini menyatakan akan mempelajari lebih dulu efeknya.

Begitu pula berkoordinasi dengan Menteri Kesehatan dan melihat kembali kebijakan pemerintah mengenai golongan narkotika. Ia tidak ingin mengambil keputusan terburu-buru demi keselamatan manusia.

Moeldoko juga tidak memungkiri bahwa tanaman ini disebut-sebut memiliki efek sedatif (penenang).

Namun, menurutnya, efek ketergantungannya cukup rendah. Ada sekitar 18.000 keluarga di Kalimantan Barat yang menggantungkan hidupnya pada tanaman ini.

Secara tradisional, tanaman ini juga dikonsumsi oleh masyarakat Kalimantan Barat sejak lama. Menurut warga sekitar, kratom menjadi kekuatan dan sumber energi.

"Kalau itu memang tak berbahaya dan dalam jumlah besar. Sama saja kopi kalau kita kebanyakan juga repot, rokok juga begitu, tembakau juga gitu. Ya kita masukkan dalam tahap yang proporsional," ujar Moeldoko.

Baca juga: Legalisasi Dibahas, Apa Manfaat dan Efek Samping Kratom?

Terlebih lagi, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tidak mengategorikan kratom dalam golongan narkotika.

"Dari Kemenkes itu mengkategorikan tidak dalam kategori narkotika," tutur Moeldoko.

Namun, di sisi lain, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyatakan akan mengikuti aturan Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO) terkait legalitas daun kratom.

"Kesehatan kita ikut ininya WHO ya, jadi WHO masih masukin ini dalam kajian," kata dia usai rapat.

Lanjutkan riset

Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo meminta Kemenkes, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), hingga Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) melanjutkan riset tentang keamanan kratom.

Harapannya, riset akan selesai pada Agustus 2024 mengingat saat ini penelitiannya sudah berjalan.

Terkait pengawasannya, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPOM Rizka Andalucia menyatakan sudah berkomunikasi dengan BRIN.

Pengawasan yang dilakukan BPOM mulai dari uji preklinik, uji pada hewan, hingga uji klinik. Dia bilang, pengujian tersebut sudah menjadi standar baku yang perlu dipenuhi untuk memastikan mutu dan kualitasnya.

Adapun saat ini uji keamanan tanaman kratom sudah berada pada tahap in vivo pada hewan.

"Nanti kita akan mengawal sesuai dengan standar yang ada. Kalau setiap tahapan, kita melihat apakah protokolnya sudah sesuai apa belum, sudah bisa membuktikan apa yang diharapkan apa tidak," ucap dia.

Rencana budi daya

Sementara itu, jika regulasi dan legalitasnya sudah jelas, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan bakal membudi daya tanaman kratom.

Ia menuturkan, budi daya akan membuat Indonesia mendapat nilai tambah. Terlebih saat ini, harga daun kratom menurun gratis karena perdagangan bebas.

Jika sudah memiliki standar regulasi, Kementan akan melakukan pembinaan termasuk untuk koperasi yang turut memperjualbelikan daun kratom.

"Kalau nanti sudah ditentukan katakanlah di bawah Menteri Pertanian kami bisa melakukan pembinaan dan dibentuk dalam bentuk korporasi. Koperasi kita korporasikan sehingga bisa tertata dan kualitas terjamin," ujar dia.

Baca juga: Mentan Bakal Budi Dayakan Tanaman Kratom jika Sudah Diregulasi

Amran meyakini, potensi produksi daun kratom menjanjikan. Berdasarkan catatan Kemendag sejak 2019 hingga 2022, nilai ekspor kratom selalu mengalami pertumbuhan dengan tren sebesar 15,92 persen per tahun.

Sementara itu, pada periode Januari-Mei 2023, nilai ekspor kratom Indonesia tumbuh 52,04 persen menjadi 7,33 juta dollar AS.

Begitu pula dengan volume ekspornya, nilai pertumbuhannya sebesar 51,49 persen jika dibandingkan periode yang sama tahun 2022.

Saat ini pun, ekspor daun kratom terus berlanjut meski belum teregulasi dengan baik. Ia berharap regulasi itu akan terbit lebih cepat sehingga harga daun kratom meningkat.

"Kalau Kementerian Pertanian kita akan buat seperti korporasi, seperti perusahaan sehingga tertata dan kualitasnya dan kuantumnya," sebut Amran.