Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Tata Kelola Perdagangan Kratom

Kompas.com - 20/06/2024, 11:10 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo memanggil sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju ke Istana Kepresidenan, Jakarta untuk membahas tata kelola perdagangan daun kratom pada Kamis (20/6/2024).

Pantauan Kompas.com, para menteri yang hadir antara lain Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Pertanian Amran Sulaiman dan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko.

Menurut Moeldoko, rapat antara lain membahas tata kelola dan teknis penggolongan kratom.

Baca juga: Tanggapi Rencana Ekspor Daun Kratom, Kepala BNN: Kami Pelajari Dulu

"Saya pikir ingin memastikan harus bagaimana ini tata kelolanya, penggolongannya. Bagaimana tata kelolanya bagaimana tata niaganya juga, bagaimana sehingga ada kepastian," ujar Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan sebelum mengikuti rapat pada Kamis.

"Karena ini ditunggu oleh masyarakat, saya mendapatkan keluhan dari masyarakat Kalimantan Barat termasuk juga dari bupati dan gubernur ini masyarakat harus mendapatkan kepastian," tegasnya.

Baca juga: Apa Itu Daun Kratom yang Rencananya Akan Diekspor Indonesia?

Diberitakan sebelumnya, Komisi IV DPR RI menargetkan tumbuhan kratom kembali masuk menjadi tanaman obat-obatan dalam aturan Kementerian Pertanian.


Hal itu menyusul adanya keluhan dari pengusaha kratom soal ketidakjelasan regulasi di Indonesia yang berimbas pada terganggunya kegiatan ekonomi petani dan pengusaha kratom.

“Ini minimal kita usahakan bisa punya keputusan kratom kembali dimasukkan ke dalam tanaman obat-obatan di bawah hortikultura, ini target kita,” ujar Anggota Komisi IV dari Fraksi PKB Johan dalam audiensi bersama dengan pemimpin pusat perkumpulan pengusaha kratom DPR RI di Jakarta, Senin (4/12/2023).

Johan juga menyayangkan ketidakjelasan regulasi kratom di Tanah Air.

Baca juga: Menghadap Jokowi, Mendag Lapor Rencana Atur Perdagangan Kratom

Padahal berdasarkan informasi yang dia dapat, potensi ekonomi yang didapatkan pengusaha hingga petani dari produksi tumbuhan kratom, mencapai Rp 25 juta per hektar per bulan.

Angka ini jauh melebihi potensi produksi sawit dan karet yang masing-masingnya hanya mencapai Rp 4,5 juta untuk sawit dan hanya Rp 1,5 juta per hektar per bulan untuk karet.

Di sisi lain, tumbuhan kratom juga tidak membutuhkan biaya atau modal investasi yang banyak dibandingkan 2 komoditas itu yakni modal untuk sawit sebesar Rp 60 juta hingga panen dan karet membutuhkan modal Rp 22 juta.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PDI-P dan PKB Berpeluang Koalisi Tanpa PKS, Syaikhu: Insya Allah Pak Anies Tetap Bersama Kami

PDI-P dan PKB Berpeluang Koalisi Tanpa PKS, Syaikhu: Insya Allah Pak Anies Tetap Bersama Kami

Nasional
Ikuti Program MBKM, Taruna-taruni Kementerian KP Hasilkan Inovasi Produk Olahan Kelautan dan Perikanan

Ikuti Program MBKM, Taruna-taruni Kementerian KP Hasilkan Inovasi Produk Olahan Kelautan dan Perikanan

Nasional
Mendagri Minta Pemda Genjot Partisipasi Pemilih Pilkada 2024

Mendagri Minta Pemda Genjot Partisipasi Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Gelar Donor Darah, WIKA Berhasil Kumpulkan 191 Kantong Darah

Gelar Donor Darah, WIKA Berhasil Kumpulkan 191 Kantong Darah

Nasional
Duet Anies-Sohibul Dianggap Disebut Blunder dan Bahaya, Presiden PKS: Semuanya Aman

Duet Anies-Sohibul Dianggap Disebut Blunder dan Bahaya, Presiden PKS: Semuanya Aman

Nasional
Pakar Siber Akui Sulit Pulihkan Data di PDN Tanpa “Kunci” dari Peretas

Pakar Siber Akui Sulit Pulihkan Data di PDN Tanpa “Kunci” dari Peretas

Nasional
Kasus Rorotan, KPK Sebut Selisih Harga Lahan dari Makelar sampai Rp 400 M

Kasus Rorotan, KPK Sebut Selisih Harga Lahan dari Makelar sampai Rp 400 M

Nasional
Masyarakat yang Mau Perbaiki Polri Bisa Daftar Jadi Anggota Kompolnas 2024-2028

Masyarakat yang Mau Perbaiki Polri Bisa Daftar Jadi Anggota Kompolnas 2024-2028

Nasional
Mendagri Minta Pemda Maksimalkan Dukungan Sarana-Prasarana Pilkada 2024

Mendagri Minta Pemda Maksimalkan Dukungan Sarana-Prasarana Pilkada 2024

Nasional
Jokowi Nyatakan Belum Ada Rencana DOB Meski 300 Kabupaten/Kota Mengajukan Pemekaran

Jokowi Nyatakan Belum Ada Rencana DOB Meski 300 Kabupaten/Kota Mengajukan Pemekaran

Nasional
Jokowi Resmikan Fasilitas Pendidikan di Kalteng, Pembangunannya Telan Biaya Rp 84,2 M

Jokowi Resmikan Fasilitas Pendidikan di Kalteng, Pembangunannya Telan Biaya Rp 84,2 M

Nasional
Kunker ke Jatim, Wapres Bakal Tinjau Pabrik Pengolahan Limbah B3 dan Kunjungi Ponpes

Kunker ke Jatim, Wapres Bakal Tinjau Pabrik Pengolahan Limbah B3 dan Kunjungi Ponpes

Nasional
Pemerintah Sebut Data PDN yang Diretas Tak Bisa Dikembalikan

Pemerintah Sebut Data PDN yang Diretas Tak Bisa Dikembalikan

Nasional
ICW Nilai Kapolda Metro Tak Serius Tangani Kasus Firli

ICW Nilai Kapolda Metro Tak Serius Tangani Kasus Firli

Nasional
Rivan A Purwantono Sebut Digitalisasi sebagai Instrumen Pendukung Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor

Rivan A Purwantono Sebut Digitalisasi sebagai Instrumen Pendukung Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com