"Golkar Punya Potensi Tunduk 95 Persen pada Jokowi"

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menyebut bahwa Golkar di bawah kepemimpinan Airlangga Hartarto cenderung akan mengikuti ritme politik dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Hal itu disampaikan Dedi saat berbicara mengenai kegamangan yang terlihat dari Golkar terkait pengusungan Wakil Ketua Umum Partai Gokar Ridwan Kamil yang namanya menjadi calon terkuat yang mungkin diajukan beberapa partai di Koalisi Indonesia Maju untuk maju di pemilihan kepala daerah (Pilkada) Jakarta 2024.

Pasalnya, Golkar sepertinya masih menginginkan Ridwan Kamil maju di Pilkada Jawa Barat (Jabar) karena diprediksi sebagai petahana akan menang mudah. Tetapi, di sisi lain, Partai Gerindra, Partai Amanat Nasiona (PAN), dan Demokrat mengusulkan nama Ridwan Kamil maju di Pilkada Jakarta.

Baca juga: Menanti Keputusan Golkar: Relakan Ridwan Kamil Maju Pilkada Jakarta atau Jaga Elektoral di Jabar untuk 2029

Menurut Dedi, Golkar bisa dikatakan 95 persen akan mengikuti perintah Jokowi. Termasuk, dalam urusan usung-mengusung di kontestasi nasional maupun daerah.

“Kalau Jokowi misalnya melakukan serangkaian manuver termasuk melakukan intervensi, membentuk koalisi, mengarahkan harus mengusung siapa, Golkar punya potensi tunduk 95 persen lah, saya yakin Golkar akan tunduk pada Jokowi,” ujar Dedi dalam program Obrolan Newsroom bersama Kompas.com pada Selasa, 18 Juni 2024.

Dedi menyebut, potensi tunduk tersebut terlihat karena selama kepemimpinan Airlangga, Golkar hampir tidak pernah mengambil sikap yang dibilang berbeda dari pemerintah secara ekstrem. Meskipun, partai berlambang pohon beringin ini adalah pendukung pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin.

“Kalau membaca partai Golkar terutama semasa kepemimpinan Airlangga Hartarto hal-hal yang sifatnya itu ekstrem itu tidak pernah ada. Artinya, punya peluang bahwa Golkar di bawah kepemimpinan Airlangga akan mengikuti ritme politiknya Jokowi,” katanya.

Baca juga: Pilkada Jakarta 2024: Replikasi Pilpres Mungkin Terjadi, Kemenangan Ditentukan di MK

Sebelumnya diketahui bahwa Presiden Jokowi bertemu dengan para ketua umum partai pendukungnya di Istana Kepresidenan, Jakarta pada 14 Juni 2024.

Dalam pertemuan itu, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (Zulhas) mengaku sudah mengusulkan agar Ridwan Kamil maju sebagai calon gubernur (cagub) Jakarta kepada Presiden Jokowi.

Namun, Zulhas mengaku pertemuan tersebut belum menyepakati siapa sosok yang bakal mendampingi Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta.

Selain itu, Demokrat menyebut semua parpol KIM sudah sepakat mengusung Ridwan Kamil sebagai cagub di Jakarta.

Baca juga: Residu Pilpres di Balik Wacana Pengusungan Ridwan Kamil untuk Pilkada Jakarta

Namun, usai pertemuan tersebut, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga belum juga mengambil keputusan terkait Ridwan Kamil.

Airlangga di beberapa kesempatan mengatakan bahwa pencalonan Ridwan Kamil untuk Pilkada Jakarta belum final dan masih dalam pembahasan, serta menunggu hasil survei.

Sepertinya masih terjadi pembahasan yang alot dalam tubuh Partai Golkar itu sendiri. Sebab, Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia dalam pernyataan terakhirnya menyebut bahwa warga Jabar tetap menginginkan Ridwan Kamil menjadi gubernur mereka selama satu periode lagi.

Doli bahkan mengatakan, elektabilitas Ridwan Kamil turun karena nama Anies Baswedan hingga Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mulai meramaikan bursa Pilkada Jakarta 2024.

"Begitu nama-nama lain muncul, kemudian dicalonkan, didengungkan, muncul nama Anies Baswedan, muncul nama Basuki Tjahaja Purnama, segala macam, nah ini menurun elektabilitasnya, kalau kita melihat survei hari ini,” kata Doli pada 19 Juni 2024.

Baca juga: Sikap Golkar Ingin Ridwan Kamil Maju di Pilkada Jabar Ketimbang Jakarta Dinilai Realistis

Replikasi pilpres

Sebelumnya, Dedi mengatakan, potensi mereplikasi pemilihan presiden (Pilpres) 2024 bisa terjadi di Pilkada Jakarta, jika Anies Baswedan maju melawan Ridwan Kamil yang diusung oleh koalisi partai politik (parpol) pendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024.

Apalagi, dia mengatakan, jika kekuasaan cawe-cawe dalam Pilkada Jakarta. Kemudian, semuanya membawa narasi untuk menjegal langkah Anies kembali memimpin Jakarta.

Dedi lantas menyebut bahwa cawe-cawe kekuasaan itu patut dicurigai sudah mulai terjadi usai adanya pertemuan antara ketua umum parpol pendukung pemerintahan dengan Presiden Jokowi pada 14 Juni 2024.

“Kita bisa menyaksikan Presiden Joko Widodo tiba-tiba melakukan pertemuan dengan koalisi Indonesia Maju misalnya. Tidak ada dalam situasi yang mendesak, bukan dalam situasi yang cukup politis sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Itu disinyalir atau bahkan publik bisa mencurigai itu untuk urusan-urusan politik seperti yang kita diskusikan hari ini (Pilkada Jakarta),” kata Dedi.

Baca juga: KIM Disebut Setuju Usung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta, Golkar: Lihat Perkembangan Elektabilitasnya

Oleh karena itu, Dedi memprediksi pertarungan dalam Pilkada Jakarta bakal ketat jika Anies Baswedan benar akan melawan calon yang diusung koalisi partai pendukung Prabowo-Gibran ditambah kekuasaan sebagaimana terjadi di Pilpres 2024.

Dalam pertarungan tersebut, dia mengatakan, Anies berpeluang unggul tetapi kemenangan bakal ditentukan di pengadilan sebagaimana terjadi di Pilpres 2024.

"Anies Baswedan tetap punya peluang untuk unggul tetapi kemenangan akan ditentukan di meja persidangan. Kemungkinan akan terjadi begitu. Kenapa? Karena kekuatan yang bertarung tidak jauh berbeda dengan kondisi di Pilpres 2024 kemarin,” kata Dedi.

Namun, menurut Dedi, situasi akan sedikit berbeda apabila terjadi perpecahan dalam tubuh koalisi pendukung Prabowo-Gibran atau Koalisi Indonesia Maju. Sebab, kemungkinan bakal ada tiga poros di Pilkada Jakarta.

Baca juga: Golkar Masih Bahas Pencalonan RK di Pilkada, Pantau Terus Elektabilitas

Pasalnya, dia melihat dua partai yang tergabung di Koalisi Indonesia Maju sesungguhnya memiliki beberapa kader yang berpotensi untuk diusung di Pilkada Jakarta, yakni Partai Golkar dan Demokrat.

Demikian juga, jika akhirnya PDI-P tidak jadi mengusung Anies Baswedan dan memilih untuk mengajukan kadernya sendiri.

“Tetapi, kalau sudah ada yang melakukan pengkondisian misalnya yang penting jangan sampai Anies yang menang, maka itu urusannya tentu adalah konsolidasi di tingkatan elite dan itu besar kemungkinan tidak akan jauh dari situasi pilpres kemarin,” ujarnya.

“Kemenangan tidak ditentukan di TPS (Tempat Pemungutan Suara) tapi lebih mungkin kemenangan ditentukan di palu persidangan,” kata Dedi melanjutkan.

Baca juga: Menanti Keputusan Golkar: Relakan Ridwan Kamil Maju Pilkada Jakarta atau Jaga Elektoral di Jabar untuk 2029