Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PPP: Belum Ada Nama Kandidat Ketum di Muktamar 2025, Semua Terbuka

Kompas.com - 18/06/2024, 09:58 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi atau Awiek mengatakan, hingga kini belum beredar nama-nama yang akan maju pada pemilihan calon ketua umum PPP di Muktamar tahun depan.

Menurut dia, PPP masih terbuka terhadap siapa pun itu yang ingin maju sebagai calon ketua umum.

"Sejauh ini belum ada nama-nama. Nama-nama kandidat, semuanya terbuka, siapapun boleh maju di muktamar," kata Awiek kepada Kompas.com, Selasa (18/6/2024).

Baca juga: PPP Pastikan Agenda Muktamar untuk Pergantian Pemimpin Digelar Tahun Depan

Ia kemudian ditanya seperti apa mekanismenya sebelum dan saat pemilihan ketua umum PPP.

Sebelum pemilihan, kata Awiek, tentunya kader-kader PPP itu harus mendaftarkan diri dan memenuhi syarat sebagai calon ketua umum.

"Ya normal saja, sebelum persidangan, figur-figur yang mau maju mendaftar," ucap dia.

Ia pun enggan menanggapi soal siapa saja kader PPP yang potensial sejauh ini untuk didukung sebagai calon ketua umum.

Sebab, menurut dia, masih terlalu dini untuk membicarakan nama-nama. Apalagi, pelaksanaan Muktamar disebut belum jelas akan dilaksanakan di tahun 2025.

"Masih terlalu jauh, sekarang masih pertengahan tahun, dan tahun depannya kan belum jelas kapan. Bisa Januari, bisa Desember 2025. Jadi terlalu dini kalau sekarang," ucap dia.

Meski begitu, Sekretaris Fraksi PPP DPR ini memastikan, PPP harus bisa menjadikan hasil Pemilu 2024 menjadi catatan penting untuk menentukan sosok calon ketua umum baru.

Baca juga: PPP Tak Lolos Parlemen, Sandiaga: Saya Sudah Dievaluasi

PPP tidak lolos parlemen periode 2024-2029. Gugatan yang diajukan oleh PPP terkait hasil Pemilihan Legislatif 2024 seluruhnya ditolak oleh hakim Mahkamah Konstitusi (MK).

"Yang jelas, perolehan pemilu 2024 itu harus menjadi catatan, evaluasi keseluruhan agar PPP kembali bangkit di 2029," ujar dia.

Ia juga mengungkap syarat-syarat kepada siapa saja kader yang ingin maju dalam pemilihan calon ketua umum PPP di Muktamar.

Pertama, kader PPP itu setidak-tidaknya pernah menjadi pengurus harian di DPP selama satu periode.

"Atau menjadi ketua DPW di tingkat provinsi. Ya siapa pun dia yang memenuhi persyaratan itu ya boleh-boleh saja, maju sebagai calon ketua umum di muktamar. Yang jelas siapapun Ketum ke depan, bisa mengembalikan PPP bangkit itu menjadi sebuah kewajiban. (Syarat-syarat) Itu diatur dalam AD/ART," tutur dia. 

Halaman:


Terkini Lainnya

Polisi Sebut Penipu Modus “Like-Subscribe” di Youtube Tak Gunakan Data Korban untuk Buka Rekening

Polisi Sebut Penipu Modus “Like-Subscribe” di Youtube Tak Gunakan Data Korban untuk Buka Rekening

Nasional
Soal Peluang Nasdem Dukung Anies di Jakarta, Ahmad Ali: Hanya Allah dan Surya Paloh yang Tahu

Soal Peluang Nasdem Dukung Anies di Jakarta, Ahmad Ali: Hanya Allah dan Surya Paloh yang Tahu

Nasional
Safenet: Kalau 'Gentleman', Budi Arie Harusnya Mundur

Safenet: Kalau "Gentleman", Budi Arie Harusnya Mundur

Nasional
Kemenag: Jumlah Jemaah Haji Wafat Capai 316 Orang

Kemenag: Jumlah Jemaah Haji Wafat Capai 316 Orang

Nasional
Haji, Negara, dan Partisipasi Publik

Haji, Negara, dan Partisipasi Publik

Nasional
Tak Percaya Jokowi Sodorkan Kaesang ke Sejumlah Parpol untuk Pilkada DKI, Zulhas: Kapan Ketemunya? Tahu dari Mana?

Tak Percaya Jokowi Sodorkan Kaesang ke Sejumlah Parpol untuk Pilkada DKI, Zulhas: Kapan Ketemunya? Tahu dari Mana?

Nasional
Kemenag: Jemaah Haji Sedang Haid Tidak Wajib Ikuti Tawaf Wada'

Kemenag: Jemaah Haji Sedang Haid Tidak Wajib Ikuti Tawaf Wada'

Nasional
Safenet: Petisi Tuntut Menkominfo Mundur Murni karena Kinerja, Bukan Politik

Safenet: Petisi Tuntut Menkominfo Mundur Murni karena Kinerja, Bukan Politik

Nasional
Pakar: PDN Selevel Amazon, tapi Administrasinya Selevel Warnet

Pakar: PDN Selevel Amazon, tapi Administrasinya Selevel Warnet

Nasional
Sepekan Pemulangan Jemaah Haji, Lebih 50 Persen Penerbangan Garuda Alami Keterlambatan

Sepekan Pemulangan Jemaah Haji, Lebih 50 Persen Penerbangan Garuda Alami Keterlambatan

Nasional
PAN Resmi Dukung Waketum Nasdem Ahmad Ali Maju Pilkada Sulteng

PAN Resmi Dukung Waketum Nasdem Ahmad Ali Maju Pilkada Sulteng

Nasional
Sesalkan Tak Ada Pihak Bertanggung Jawab Penuh atas Peretasan PDN, Anggota DPR: Ini Soal Mental Penjabat Kita...

Sesalkan Tak Ada Pihak Bertanggung Jawab Penuh atas Peretasan PDN, Anggota DPR: Ini Soal Mental Penjabat Kita...

Nasional
Data Kementerian Harus Masuk PDN tapi Tak Ada 'Back Up', Komisi I DPR: Konyol Luar Biasa

Data Kementerian Harus Masuk PDN tapi Tak Ada "Back Up", Komisi I DPR: Konyol Luar Biasa

Nasional
Sebut Buku Partai yang Disita KPK Berisi Arahan Megawati, Adian: Boleh Enggak Kita Waspada?

Sebut Buku Partai yang Disita KPK Berisi Arahan Megawati, Adian: Boleh Enggak Kita Waspada?

Nasional
“Saya kan Menteri...”

“Saya kan Menteri...”

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com