Setelah Putusan MK, PPP Minta Kader Tetap Solid Hadapi Pilkada

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono meminta para kadernya tetap solid setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Juru Bicara Mardiono, Imam Priyono meminta agar PPP tidak terpecah belah karena masih harus memenangkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.

“Di pidato penutupan rapimnas dengan penuh kerendahan hati Pak Mardiono justru meminta maaf atas nama pribadi dan sebagai Ketua Umum,” sebut Imam dalam keterangan pada Kompas.com, Kamis (13/6/2024).

“Bahwa hasil Pileg 2024 belum sesuai ekspektasi, Pak Mar mengajak semua bersatu untuk menang besar di pilkada dan meraih kejayaan di Pileg 2029,” sambung dia.

Baca juga: PPP Tak Lolos Parlemen, Suharso Tekankan Pemimpin Harus Bertanggung Jawab

Sebelumnya, MK telah menolak semua gugatan PPP soal sengketa Pileg 2024.

Maka, jika sesuai rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU), PPP memperoleh 5.878.777 suara atau setara 3,87 persen pada Pileg 2024.

Padahal, berdasarkan Undang-Undang Pemilu, partai politik (parpol) harus memenuhi ambang batas parlemen sebesar 4 persen untuk bisa mengirimkan kadernya duduk di kursi DPR RI.

Imam pun menyayangkan tersebarnya video sambutan Mardiono di Rapimnas IX PPP di Tangerang, Banten, Kamis (6/6/2024) yang dipotong di media sosial.

Video yang beredar mengesankan Mardiono enggan disalahkan karena kegagalan PPP dalam Pileg 2024.

Baca juga: PPP Tak Lolos ke Parlemen, Akankah Sandiaga Uno Kembali Pindah Partai?

Menurutnya, video itu merupakan bagian dari arahan Mardiono yang disampaikan secara tertutup untuk para kader PPP di semua tingkatan.

Baginya, oknum yang menyebarkan video tersebut berupaya memperkeruh soliditas yang sudah dibangun para kader PPP.

“Kami justru menyayangkan masih ada pihak-pihak keluarga besar PPP, baik dari oknum GPK, maupun pengurus DPC yang belakangan muncul di media memberikan pernyataan provokatif jauh dari semangat persatuan,” paparnya.

Diketahui Mardiono sendiri menyatakan bakal menempuh jalur politik dan hukum untuk memperjuangkan perbedaan penghitungan suara Pileg 2024 versi PPP dan KPU.

Namun, ia enggan membeberkan apa langkah yang bakal ditempuhnya itu setelah semua gugatan sengketa Pileg 2024 yang diajukan PPP ditolak oleh MK.

“Enggak realistis kalau kemudian kita menjelaskan apa sih langkah-langkah perjuangannya? Sama saja main bola, njenengan tanya nanti nendangnya depan, kanan atau belakang?” tutur Mardiono dihubungi Kompas.com, Selasa (12/6/2024).