Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Wanti-wanti 50 Juta Petani Akan Kekurangan Air karena Kondisi Iklim

Kompas.com - 14/06/2024, 13:50 WIB
Fika Nurul Ulya,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mewanti-wanti potensi 50 juta petani kekurangan air lantaran kondisi iklim.

Sebab, dunia akan menuju pada neraka iklim, dengan suhu mencapai rekor tertinggi dalam 5 tahun ke depan.

Jika masalah iklim ini dibiarkan, FAO menyebut dunia akan mengalami kelaparan berat pada 2050.

"2050 dunia akan mengalami kelaparan berat, akan mengalami kelaparan. Ini yang harus direncanakan, diantisipasi sejak mulai sekarang karena diperkirakan 50 juta petani akan kekurangan air. Enggak ada air," kata Jokowi dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Tahun 2024 dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Award di Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat (14/6/2024).

Baca juga: Antisipasi Kekeringan, Pemerintah Akan Pasang 20.000 Pompa Air di Kawasan Produsen Beras

Hal itu, kata Jokowi, sudah terlihat dalam setahun terakhir. Sejumlah negara mengalami gelombang panas, seperti India yang suhunya sempat mencapai 50 derajat, dan Myanmar yang mencapai 45,8 derajat.

Suhu panas, lanjutnya, berpotensi membuat gagal panen karena kekeringan.

"Kalau orang panas mungkin bisa masuk ke rumah, berteduh, bisa. Tapi urusan pangan, hati-hati masalah ini," tuturnya.

Oleh karenanya, ia meminta seluruh pihak termasuk kepala daerah jangan main-main dengan masalah kekeringan dan gelombang panas.

Ketika stok berkurang, harga pangan pun akan naik. Akibatnya, angka inflasi akan merangkak naik dari yang semula 2,84 persen secara tahunan pada Mei 2024.

Baca juga: 3 Kelurahan di Gunungkidul Minta Droping Air Bersih, Kemarau Diprediksi sampai Oktober 2024

"Begitu produksi karena panas, urusan air enggak kita urus, produksi turun, stok menipis, otomatis harga pasti naik, otomatis juga inflasi pasti akan naik lagi. Rentetan ini yang harus diantisipasi, direncanakan dan korbannya sekali lagi, rakyat," jelas dia.

Di sisi lain untuk mengantisipasi, pihaknya akan memasang sekitar 20.000 pompa air di wilayah produksi beras.

Ia meminta Kementerian Pertanian (Kementan) dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk bekerja sama dengan TNI untuk membangun sarana tersebut dalam 3 bulan.

Kepala Negara menuturkan, pompa-pompa itu akan berfungsi untuk mengaliri air ke persawahan saat ancaman iklim dan suhu panas semakin mendekat.

"Pompa dari sungai, naikkan ke atas untuk mengairi sawah baik itu sungai besar, sedang, kecil. Jangan biarkan air masuk ke laut, pompa. Beberapa sudah dikirim ke Kodam-kodam, dan masuk pompa 1600, terutama di daerah-daerah produksi," sebut Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 2 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 2 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Anggota DPR: PDN Itu Seperti Brankas Berisi Emas dan Berlian, Obyek Vital

Anggota DPR: PDN Itu Seperti Brankas Berisi Emas dan Berlian, Obyek Vital

Nasional
Kuasa Hukum Sebut Staf Hasto Minta Perlindungan ke LPSK karena Merasa Dijebak KPK

Kuasa Hukum Sebut Staf Hasto Minta Perlindungan ke LPSK karena Merasa Dijebak KPK

Nasional
Kuasa Hukum Bantah Hasto Menghilang Setelah Diperiksa KPK

Kuasa Hukum Bantah Hasto Menghilang Setelah Diperiksa KPK

Nasional
Pejabat Pemerintah Dinilai Tak 'Gentle' Tanggung Jawab Setelah PDN Diretas

Pejabat Pemerintah Dinilai Tak "Gentle" Tanggung Jawab Setelah PDN Diretas

Nasional
Tutup Bulan Bung Karno, PDI-P Gelar 'Fun Run' hingga Konser di GBK Minggu Besok

Tutup Bulan Bung Karno, PDI-P Gelar "Fun Run" hingga Konser di GBK Minggu Besok

Nasional
Beri Sinyal Poros Ketiga di Pilkada Jakarta, PDI-P: Kami Poros Rakyat

Beri Sinyal Poros Ketiga di Pilkada Jakarta, PDI-P: Kami Poros Rakyat

Nasional
Kasus Ahli Waris Krama Yudha Jadi Momentum Reformasi Hukum Kepailitan dan PKPU di Indonesia

Kasus Ahli Waris Krama Yudha Jadi Momentum Reformasi Hukum Kepailitan dan PKPU di Indonesia

Nasional
Gaspol! Hari Ini: Di Balik Layar Pencalonan Anies Baswedan-Sohibul Iman

Gaspol! Hari Ini: Di Balik Layar Pencalonan Anies Baswedan-Sohibul Iman

Nasional
PAN Pertimbangkan Kaesang jika Ridwan Kamil Tak Maju di Pilkada DKI

PAN Pertimbangkan Kaesang jika Ridwan Kamil Tak Maju di Pilkada DKI

Nasional
PDI-P Buka Peluang Usung Anies Baswedan, tapi Tunggu Restu Megawati

PDI-P Buka Peluang Usung Anies Baswedan, tapi Tunggu Restu Megawati

Nasional
38 DPW PAN Dukung Zulhas untuk jadi Ketum Lagi

38 DPW PAN Dukung Zulhas untuk jadi Ketum Lagi

Nasional
PKS Usung Duet Anies-Sohibul, PDI-P Utamakan Kader Sendiri

PKS Usung Duet Anies-Sohibul, PDI-P Utamakan Kader Sendiri

Nasional
Waketum Nasdem: Kalau Parpol Punya Prinsip, Kenapa Tergantung 'Cawe-cawe' Jokowi?

Waketum Nasdem: Kalau Parpol Punya Prinsip, Kenapa Tergantung "Cawe-cawe" Jokowi?

Nasional
Ajak Hidup Sehat, Bank Mandiri Gelar Program Bakti Kesehatan untuk Abdi Dalem Keraton Ngayogyakarta

Ajak Hidup Sehat, Bank Mandiri Gelar Program Bakti Kesehatan untuk Abdi Dalem Keraton Ngayogyakarta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com