Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Upaya PDI-P Agar Kader Berprestasi Tak Dibajak Partai Lain Saat Pilkada: Beri Surat Tugas

Kompas.com - 24/05/2024, 19:33 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat mengatakan, partainya telah memberikan surat tugas kepada kader yang menjadi para kepala daerah untuk memperkuat konsolidasi menjelang Pilkada 2024.

Langkah ini diambil untuk mengantisipasi agar tidak ada kader banteng yang kemudian dibajak oleh partai lain menjelang pelaksanaan kontestasi daerah yang akan digelar serentak pada November 2024 mendatang.

"PDI-P mengeluarkan surat tugas, bukan rekomendasi, tapi surat tugas kepada kepala-kepala daerah dari internal partai yang dianggap berhasil untuk diberikan surat tugas untuk melaksanakan konsolidasi kemenangan di 3 pilar partai, untuk melakukan komunikasi politik di masing-masing wilayahnya," kata Djarot dalam konferensi pers di lokasi Rakernas Kelima PDI-P, Ancol, Jakarta Utara, Jumat (24/5/2024).

Baca juga: Ganjar Akan Bantu Kepala Daerah PDI-P di Pilkada 2024

Konsolidasi itu perlu dilakukan, menurutnya, untuk memperkuat elektabilitas bakal calon kepala daerah di masyarakat yang kelak akan diusung. 

Berhasil atau tidaknya hasil konsolidasi itu nantinya akan tercermin di dalam survei yang dilakukan, sebelum akhirnya DPP PDI-P mengambil keputusan untuk mencalonkan mereka.

"Ini dimaksudkan bahwa mereka mendapatkan betul-betul penugasan dari DPP partai. Karena kalau enggak begitu, tadi benar istilahnya apa, dicuri dan mencurikan diri," ungkap mantan Gubernur DKI Jakarta ini.

Djarot menambahkan, pemberian surat tugas dan konsolidasi dilakukan demi menanamkan benih kesetiaan kader terhadap partai.

Baca juga: Andika Perkasa Siap Jika Diperintah PDI-P Maju Pilkada Jakarta

Setiap kader PDI-P diharapkan memiliki komitmen terhadap partainya. Terlebih penting, tambah Djarot, komitmen pada konstitusi.

"Ini komitmen kita karena di dalam politik PDI Perjuangan, ada kesetiaan. Bukan hanya kesetiaan terhadap partai tapi kesetiaan kepada rakyat, konstitusi," pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tagline “Haji Ramah Lansia” Dinilai Belum Sesuai, Gus Muhaimin: Perlu Benar-benar Diterapkan

Tagline “Haji Ramah Lansia” Dinilai Belum Sesuai, Gus Muhaimin: Perlu Benar-benar Diterapkan

Nasional
Kondisi Tenda Jemaah Haji Memprihatikan, Gus Muhaimin Serukan Revolusi Penyelenggaraan Haji

Kondisi Tenda Jemaah Haji Memprihatikan, Gus Muhaimin Serukan Revolusi Penyelenggaraan Haji

Nasional
Pakar Sebut Tak Perlu Ada Bansos Khusus Korban Judi 'Online', tapi...

Pakar Sebut Tak Perlu Ada Bansos Khusus Korban Judi "Online", tapi...

Nasional
Harun Masiku Disebut Nyamar jadi Guru di Luar Negeri, Pimpinan KPK: Saya Anggap Info Itu Tak Pernah Ada

Harun Masiku Disebut Nyamar jadi Guru di Luar Negeri, Pimpinan KPK: Saya Anggap Info Itu Tak Pernah Ada

Nasional
Eks Penyidik: KPK Tak Mungkin Salah Gunakan Informasi Politik di Ponsel Hasto

Eks Penyidik: KPK Tak Mungkin Salah Gunakan Informasi Politik di Ponsel Hasto

Nasional
Jemaah Haji Diimbau Tunda Thawaf Ifadlah dan Sa'i Sampai Kondisinya Bugar

Jemaah Haji Diimbau Tunda Thawaf Ifadlah dan Sa'i Sampai Kondisinya Bugar

Nasional
Kasus WNI Terjerat Judi 'Online' di Kamboja Naik, RI Jajaki Kerja Sama Penanganan

Kasus WNI Terjerat Judi "Online" di Kamboja Naik, RI Jajaki Kerja Sama Penanganan

Nasional
Eks Penyidik KPK: Ponsel Hasto Tidak Akan Disita Jika Tak Ada Informasi soal Harun Masiku

Eks Penyidik KPK: Ponsel Hasto Tidak Akan Disita Jika Tak Ada Informasi soal Harun Masiku

Nasional
Soal Duet Anies-Kaesang, Relawan Anies Serahkan ke Partai Pengusung

Soal Duet Anies-Kaesang, Relawan Anies Serahkan ke Partai Pengusung

Nasional
MPR Khawatir Bansos yang Akan Diberikan ke Korban Judi Online Malah Dipakai Berjudi Lagi

MPR Khawatir Bansos yang Akan Diberikan ke Korban Judi Online Malah Dipakai Berjudi Lagi

Nasional
Eks Penyidik KPK: Kasus Harun Masiku Perkara Kelas Teri, Tapi Efeknya Dahsyat

Eks Penyidik KPK: Kasus Harun Masiku Perkara Kelas Teri, Tapi Efeknya Dahsyat

Nasional
Siapa Anggota DPR yang Diduga Main Judi Online? Ini Kata Pimpinan MKD

Siapa Anggota DPR yang Diduga Main Judi Online? Ini Kata Pimpinan MKD

Nasional
Eks Penyidik KPK Anggap Wajar Pemeriksaan Hasto Dianggap Politis, Ini Alasannya

Eks Penyidik KPK Anggap Wajar Pemeriksaan Hasto Dianggap Politis, Ini Alasannya

Nasional
Rupiah Alami Tekanan Hebat, Said Abdullah Paparkan 7 Poin yang Perkuat Kebijakan Perekonomian

Rupiah Alami Tekanan Hebat, Said Abdullah Paparkan 7 Poin yang Perkuat Kebijakan Perekonomian

Nasional
DPR Sebut Ada Indikasi Kemenag Langgar UU Karena Tambah Kuota Haji ONH Plus

DPR Sebut Ada Indikasi Kemenag Langgar UU Karena Tambah Kuota Haji ONH Plus

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com