Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ganjar Akan Bantu Kepala Daerah PDI-P di Pilkada 2024

Kompas.com - 24/05/2024, 18:44 WIB
Vitorio Mantalean,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan calon presiden (capres) yang juga politisi PDI Perjuangan Ganjar Pranowo mengaku akan berinisiatif membantu pemenangan kepala daerah dari PDI-P pada Pilkada Serentak 2024.

Walaupun demikian, ia mengaku belum mendapatkan penugasan khusus dari partai terkait hal tersebut.

"Secara khusus sih belum ya, tapi kalau saya enggak nunggu tugas. Kawan-kawan tadi, calon-calon bupati, wali kota, gubernur, tadi sudah ngobrol dengan saya," ujar Ganjar ditemui selepas pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V PDI-P di Beach City International Stadium, Jakarta, Jumat (24/5/2024).

Baca juga: Pengamat Nilai Megawati Dukung Puan Jadi Calon Ketum PDI-P

Eks Gubernur Jawa Tengah itu menyampaikan, hal itu ia lakukan lantaran saat masa kampanye Pilpres 2024 lalu, para kader PDI-P itu juga bahu-membahu membantu pemenangannya.

"Tugas berikutnya saya sudah enggak usah disuruh harus ada kesadaran, tetap bantu kawan kita, gantian," kata dia.

Sementara itu, PDI-P mengaku sudah memiliki cara untuk mencegah kader berprestasi mereka membelot ke partai politik lain pada Pilkada Serentak 2024 nanti.

Hal itu disampaikan dalam jumpa pers Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V PDI-P di Jakarta, Jumat (24/5/2024).

Baca juga: Hanura Ikut Apa Pun Sikap Politik PDI-P, Termasuk jika di Luar Pemerintahan

"PDI-P mengeluarkan surat tugas. Bukan rekomendasi, tapi surat tugas kepada kepala-kepala daerah dari internal partai yang dianggap berhasil," kata Ketua Steering Committee Rakernas V PDI-P, Djarot Saiful Hidayat.

Mereka, kata Djarot, akan diminta untuk melaksanakan konsolidasi kemenangan di 3 pilar partai dan melakukan komunikasi politik di masing-masing wilayahnya.

Baca juga: Kata Megawati soal Sikap PDI-P Terhadap Pemerintahan ke Depan

Mereka juga diminta untuk turun ke lapangan dan partai akan melihat elektabilitas mereka berdasarkan hasil survei internal.

"Ini dimaksudkan bahwa mereka mendapatkan betul-betul penugasan dari DPP partai," ucap Djarot.

"Karena, kalau enggak begitu, tadi bener istilahnya apa, dicuri atau di apa tadi, 'mencurikan diri'. Ini komitmen kami, karena di dalam politik PDI-P ada kesetiaan bukan hanya kesetiaan terhadap partai, tapi kesetiaan kepada rakyat dan konstitusi," jelasnya. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Harun Masiku Disebut Nyamar jadi Guru di Luar Negeri, Pimpinan KPK: Saya Anggap Info Itu Tak Pernah Ada

Harun Masiku Disebut Nyamar jadi Guru di Luar Negeri, Pimpinan KPK: Saya Anggap Info Itu Tak Pernah Ada

Nasional
Eks Penyidik: KPK Tak Mungkin Salah Gunakan Informasi Politik di Ponsel Hasto

Eks Penyidik: KPK Tak Mungkin Salah Gunakan Informasi Politik di Ponsel Hasto

Nasional
Jemaah Haji Diimbau Tunda Thawaf Ifadlah dan Sa'i Sampai Kondisinya Bugar

Jemaah Haji Diimbau Tunda Thawaf Ifadlah dan Sa'i Sampai Kondisinya Bugar

Nasional
Kasus WNI Terjerat Judi 'Online' di Kamboja Naik, RI Jajaki Kerja Sama Penanganan

Kasus WNI Terjerat Judi "Online" di Kamboja Naik, RI Jajaki Kerja Sama Penanganan

Nasional
Eks Penyidik KPK: Ponsel Hasto Tidak Akan Disita Jika Tak Ada Informasi soal Harun Masiku

Eks Penyidik KPK: Ponsel Hasto Tidak Akan Disita Jika Tak Ada Informasi soal Harun Masiku

Nasional
Soal Duet Anies-Kaesang, Relawan Anies Serahkan ke Partai Pengusung

Soal Duet Anies-Kaesang, Relawan Anies Serahkan ke Partai Pengusung

Nasional
MPR Khawatir Bansos yang Akan Diberikan ke Korban Judi Online Malah Dipakai Berjudi Lagi

MPR Khawatir Bansos yang Akan Diberikan ke Korban Judi Online Malah Dipakai Berjudi Lagi

Nasional
Eks Penyidik KPK: Kasus Harun Masiku Perkara Kelas Teri, Tapi Efeknya Dahsyat

Eks Penyidik KPK: Kasus Harun Masiku Perkara Kelas Teri, Tapi Efeknya Dahsyat

Nasional
Siapa Anggota DPR yang Diduga Main Judi Online? Ini Kata Pimpinan MKD

Siapa Anggota DPR yang Diduga Main Judi Online? Ini Kata Pimpinan MKD

Nasional
Eks Penyidik KPK Anggap Wajar Pemeriksaan Hasto Dianggap Politis, Ini Alasannya

Eks Penyidik KPK Anggap Wajar Pemeriksaan Hasto Dianggap Politis, Ini Alasannya

Nasional
Rupiah Alami Tekanan Hebat, Said Abdullah Paparkan 7 Poin yang Perkuat Kebijakan Perekonomian

Rupiah Alami Tekanan Hebat, Said Abdullah Paparkan 7 Poin yang Perkuat Kebijakan Perekonomian

Nasional
DPR Sebut Ada Indikasi Kemenag Langgar UU Karena Tambah Kuota Haji ONH Plus

DPR Sebut Ada Indikasi Kemenag Langgar UU Karena Tambah Kuota Haji ONH Plus

Nasional
Punya Kinerja Baik, Pertamina Raih Peringkat 3 Perusahaan Terbesar Fortune 500 Asia Tenggara 2024

Punya Kinerja Baik, Pertamina Raih Peringkat 3 Perusahaan Terbesar Fortune 500 Asia Tenggara 2024

Nasional
Gugat ke MK, Dua Mahasiswa Minta Syarat Usia Calon Kepala Daerah Dihitung saat Penetapan

Gugat ke MK, Dua Mahasiswa Minta Syarat Usia Calon Kepala Daerah Dihitung saat Penetapan

Nasional
Satgas Judi 'Online' Dibentuk, Kompolnas Minta Polri Perkuat Pengawasan Melekat

Satgas Judi "Online" Dibentuk, Kompolnas Minta Polri Perkuat Pengawasan Melekat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com