Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komisi II Gelar Rapat Bareng KPU, Bahas Dua Rancangan PKPU soal Pilkada

Kompas.com - 15/05/2024, 13:49 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi II DPR menggelar rapat kerja bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengenai dua rancangan peraturan KPU (PKPU) tentang pemilihan kepala daerah (pilkada), Rabu (15/5/2024).

Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia mengatakan, rapat ini menargetkan adanya kesepakatan DPR dan KPU terkait dua rancangan PKPU Pilkada.

Semua anggota Komisi II pun menyetujui agenda rapat tersebut.

"Saya langsung menawarkan, dan sekaligus minta persetujuan, bahwa agenda kita pada pagi hari ini adalah untuk membahas kemudian menyetujui dan mengesahkan dua rancangan PKPU itu?" kata Doli dalam rapat yang digelar di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

"Apakah kita bisa setujui bapak ibu sekalian (agenda tersebut)?" kata Doli disambut kata "setuju" oleh seluruh hadirin rapat.

Baca juga: Di Hadapan KPU-Pemerintah, Politisi PDI-P Usul Money Politics Dilegalkan

Doli lantas mengetuk palu tanda kesepakatan agenda rapat kali ini.

Politikus Partai Golkar tersebut menjelaskan, dua rancangan PKPU tersebut, yakni pertama tentang penyusunan daftar pemilih pilkada.

Kedua, tentang pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota.

Menurut Doli, dua rancangan itu juga sudah disampaikan oleh KPU ke DPR. KPU, kata Doli, meminta konsultasi kepada DPR sebelum menjalankan PKPU.

"KPU beberapa waktu yang lalu sudah mengirimkan surat, untuk mengajukan konsultasi mengenai dua rancangan peraturan KPU," ujar Doli.


Lebih lanjut, Doli mengatakan bahwa rapat membahas hingga menyetujui dua rancangan PKPU tersebut hendaknya tidak dilakukan terlalu lama.

Baca juga: Ubah Pernyataan, Ketua KPU Kini Sebut Caleg Terpilih Harus Mundur jika Maju Pilkada

Ia pun meminta persetujuan kepada anggota Dewan dan KPU agar rapat kali ini selesai maksimal pukul 11.30 WIB.

Sebab, Komisi II masih memiliki rapat lanjutan bersama KPU mengenai evaluasi Pemilu 2024.

"Nah, oleh karena itu saya minta juga persetujuan oleh Saudara sekalian mungkin rapat ini juga tidak perlu terlalu lama. Karena kita juga masih punya bahan masing-masing dan kita sudah membacanya. Hal-hal krusial juga kita sudah paham mana yang harus disempurnakan. Saya tawarkan 11.30, maksimal (rapat selesai). Kita setuju ya, setuju," ucap Doli sembari mengetok palu tanda kesepakatan.

Turut hadir Ketua KPU Hasyim Asy'ari beserta jajaran Komisioner KPU lainnya dalam rapat kali ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Yakin Partai Lain Tertarik Usung Anies-Sohibul, PKS: Siapa yang Enggak Mau Aman?

Yakin Partai Lain Tertarik Usung Anies-Sohibul, PKS: Siapa yang Enggak Mau Aman?

Nasional
Sejumlah Nama yang Disiapkan PDI-P untuk Pilkada: Risma-Azwar Anas di Jatim, Andika Perkasa di Jateng

Sejumlah Nama yang Disiapkan PDI-P untuk Pilkada: Risma-Azwar Anas di Jatim, Andika Perkasa di Jateng

Nasional
PKS Enggan Tawarkan Partai KIM untuk Usung Anies-Sohibul, tetapi Berbeda dengan PDI-P

PKS Enggan Tawarkan Partai KIM untuk Usung Anies-Sohibul, tetapi Berbeda dengan PDI-P

Nasional
Soal Tawaran Kursi Cawagub Pilkada Jakarta oleh KIM, PKS: Beri Manfaat atau Jebakan?

Soal Tawaran Kursi Cawagub Pilkada Jakarta oleh KIM, PKS: Beri Manfaat atau Jebakan?

Nasional
Yakin Tak Ditinggal Partai Setelah Usung Anies-Sohibul, PKS: Siapa yang Elektabilitasnya Paling Tinggi?

Yakin Tak Ditinggal Partai Setelah Usung Anies-Sohibul, PKS: Siapa yang Elektabilitasnya Paling Tinggi?

Nasional
PKS Ungkap Surya Paloh Berikan Sinyal Dukungan Anies-Sohibul untuk Pilkada Jakarta

PKS Ungkap Surya Paloh Berikan Sinyal Dukungan Anies-Sohibul untuk Pilkada Jakarta

Nasional
Soal Jokowi Tawarkan Kaesang ke Parpol, Sekjen PDI-P: Replikasi Pilpres

Soal Jokowi Tawarkan Kaesang ke Parpol, Sekjen PDI-P: Replikasi Pilpres

Nasional
KPK Segera Buka Data Caleg Tak Patuh Lapor Harta Kekayaan

KPK Segera Buka Data Caleg Tak Patuh Lapor Harta Kekayaan

Nasional
KPK Kembali Minta Bantuan Masyarakat soal Buronan Harun Masiku

KPK Kembali Minta Bantuan Masyarakat soal Buronan Harun Masiku

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Bantah Hasto Menghilang | Kominfo Tak Respons Permintaan 'Back Up' Data Imigrasi

[POPULER NASIONAL] PDI-P Bantah Hasto Menghilang | Kominfo Tak Respons Permintaan "Back Up" Data Imigrasi

Nasional
Tanggal 2 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 2 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Anggota DPR: PDN Itu Seperti Brankas Berisi Emas dan Berlian, Obyek Vital

Anggota DPR: PDN Itu Seperti Brankas Berisi Emas dan Berlian, Obyek Vital

Nasional
Kuasa Hukum Sebut Staf Hasto Minta Perlindungan ke LPSK karena Merasa Dijebak KPK

Kuasa Hukum Sebut Staf Hasto Minta Perlindungan ke LPSK karena Merasa Dijebak KPK

Nasional
Kuasa Hukum Bantah Hasto Menghilang Setelah Diperiksa KPK

Kuasa Hukum Bantah Hasto Menghilang Setelah Diperiksa KPK

Nasional
Pejabat Pemerintah Dinilai Tak 'Gentle' Tanggung Jawab Setelah PDN Diretas

Pejabat Pemerintah Dinilai Tak "Gentle" Tanggung Jawab Setelah PDN Diretas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com