TKN Sebut Jokowi Tak Perlu Jadi Dewan Pertimbangan Agung: Beliau Akan Beri Nasihat Kapan pun Prabowo Minta

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Silfester Matutina mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak perlu menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA) untuk kabinet Presiden terpilih Prabowo Subianto di masa yang akan datang.

Silfester menjelaskan, kapan pun Prabowo meminta, Jokowi pasti akan memberikan nasihat.

"Saya pikir enggak perlu ya. Karena Pak Jokowi sebagai negarawan, bapak bangsa, mantan presiden kapan pun diminta pertimbangan oleh Pak Presiden, dalam hal presiden terpilih ya Pak Prabowo, beliau akan memberikan masukan ataupun nasihat. Ataupun yang intinya kalau diminta beliau akan memberikan," ujar Silfester saat dihubungi, Selasa (14/5/2024).

Baca juga: Disebut Bakal Jadi Dewan Pertimbangan Agung, Jokowi: Saya Masih Jadi Presiden sampai 6 Bulan Lagi, Lho

Silfester mengatakan, Jokowi pernah bercerita kepada dirinya, di mana ayah Gibran Rakabuming Raka tersebut ingin pulang ke Solo setelah tidak lagi menjabat Presiden.

Dia menyebut Jokowi ingin kembali ke kampung halaman untuk momong cucu.

Meski begitu, kata Silfester, Jokowi tetap akan memberi masukan demi kepentingan bangsa.

"Jadi harus kita hargai juga ya kemauan Pak Jokowi. Tapi untuk bangsa dan negara beliau juga bilang apabila diperlukan oleh Pak Prabowo atau pak presiden terpilih bahwa beliau tetap akan memberikan masukan, sepanjang masukan itu membangun untuk pemerintahan Prabowo-Gibran," jelasnya.

Baca juga: UU Kementerian Negara Direvisi Usai Prabowo Ingin Tambah Jumlah Menteri, Ketua Baleg: Hanya Kebetulan

Sementara itu, Silfester mengatakan, bulan lalu, Jokowi menyampaikan bahwa dirinya tetap menghormati hak prerogatif Prabowo sebagai presiden terpilih.

Dia kembali menegaskan Jokowi akan siap memberi masukan kepada pemerintah Prabowo-Gibran.

"Jadi kata Pak Jokowi itu, sepanjang diminta, Pak Jokowi akan memberikan bantuan apa yang diminta oleh Pak Prabowo. Jadi intinya kalau saya dengar juga Pak Jokowi hari ini atau kemarin ya sudah mengatakan bahwa beliau masih menjabat sampai 6 bulan lagi," terang Silfester.

"Jadi, memang kita juga harus menghargai bahwa Pak Jokowi masih menjabat ya saat ini ya. Apa pun beliau adalah presiden kita, Pak Prabowo nantinya baru menjadi presiden itu tanggal 20 Oktober 2024 setelah pelantikan oleh MPR RI," imbuhnya.

Baca juga: Anggarannya Besar, Program Makan Siang Gratis Prabowo Bakal Dimonitor KPK

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengingatkan bahwa masa jabatannya sebagai presiden masih enam bulan lagi. Dengan demikian, dirinya tetap ingin fokus menjadi presiden.

Jokowi menyampaikan hal itu merespons kabar yang menyebut dirinya akan menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA) untuk kabinet presiden terpilih, Prabowo Subianto, mendatang.

"Ini saya itu masih jadi Presiden sampai enam bulan lagi, lho, masih Presiden sekarang ini," ujar Jokowi saat sesi tanya jawab di RSUD Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, Selasa (14/5/2024).

"Sekarang masih bekerja sampai sekarang ini, (kok) ditanyakan begitu," lanjutnya.

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo menyebut DPA dapat dihidupkan kembali untuk mengakomodasi ide Prabowo membentuk presidential club.

Nantinya, kata Bamsoet, DPA dapat diisi oleh para mantan presiden dan wakil presiden sebagaimana keinginan Prabowo mewadahi para mantan presiden ke dalam satu forum.

“Malah kalau bisa mau diformalkan, kita pernah punya lembaga Dewan Pertimbangan Agung, yang bisa diisi oleh mantan-mantan presiden maupun wakil presiden. Kalau mau diformalkan, kalau Pak Prabowo-nya setuju,” kata Bamsoet di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (7/5/2024).