Dampingi Jokowi Temui Tony Blair, Menpan-RB: Transformasi Digital RI Diapresiasi Global

KOMPAS.com – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokokwi) menerima Perdana Menteri Inggris 1997-2007, Tony Blair, di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (18/4/2024). 

Jokowi dan Tony Blair membahas sejumlah hal strategis, terutama terkait transformasi digital pemerintah yang kini sedang dikebut dengan Menpan RB menjadi salah satu koordinator tim Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) nasional.

“Saat ini, sesuai arahan Presiden Jokowi, Indonesia mengebut transformasi digital,” ujar Anas dalam siaran pers. 

Dia menyebutkan, Government TeTechnology (GovTech) sudah dibentuk dengan nama INA Digital yang kini sedang menyiapkan integrasi dan interoperabilitas layanan pemerintah. 

“Bapak Tony Blair mengapresiasi progres transformasi digital Pemerintah Indonesia yang sudah sesuai dengan pola-pola di negara yang telah sukses menerapkannya,” katanya.

Anas juga menyampaikan, dari pengalaman Bapak Tony Blair mencermati transformasi digital layanan publik di berbagai negara, Indonesia termasuk yang paling atraktif.

Baca juga: Matangkan Pemindahan ASN ke IKN, Menpan-RB: Ini Bukan Hanya Pindah Tempat Kerja

Apresiasi dari pihak global tersebut, kata Anas, menunjukkan langkah transformasi digital pemerintah sudah tepat. 

“Sebelumnya kami juga telah bertemu kementerian dan lembaga terkait dari negara dengan transformasi digital mumpuni, seperti Estonia, Inggris, Australia, hingga Jepang. Semuanya saya kira sepaham bahwa transformasi digital adalah kunci pelayanan publik,” papar Anas.

Anas memaparkan, Indonesia saat ini berada di titik krusial dalam perjalanan transformasi digital pemerintah untuk menuju layanan digital yang berorientasi ke warga (citizen centric), bukan lagi berorientasi pada pendekatan instansi seperti selama ini. 

Sebelumnya, Jokowi telah meneken Peraturan Presiden (Perpres) 82/2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional pada Desember 2023.

Anas mengatakan, Perpres tersebut mengakselerasi integrasi layanan digital. Semua kementerian dan lembaga di Indonesia telah bekerja menginteroperabilitaskan layanan.

Baca juga: Rapat di Istana, Menpan-RB Sebut Indonesia Akan Ukir Sejarah Baru Layanan Digital Terpadu

Layanan itu dimulai dari sembilan sektor prioritas, di antaranya kesehatan, pendidikan, bantuan sosial, izin keramaian, surat izin mengemudi (SIM), digital ID, digital payment, dan layanan digital aparatur sipil negara (ASN). 

“Sektor lain yang siap menyusul, seperti sertifikasi pertanahan, layanan Kementerian Agama (Kemenag), dan sebagainya. Ditargetkan ini tuntas maksimal September,” jelasnya.

Anas mengatakan, di jajaran 20 besar negara dengan e-Government Development Index (EDGI) tertinggi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), semua memiliki tim digital pemerintah alias GovTech yang bertugas mengintegrasikan seluruh layanan digital dan menciptakan standardisasi ekosistem digitalisasi pemerintahan. 

Mantan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) tersebut mengatakan, GovTech tersebut menjalankan garis besar kebijakan dari kementerian pengampu digitalisasi.

Baca juga: e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB