Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Yusril Harap Formasi Kabinet Prabowo-Gibran Tak Hanya Pertimbangkan Kekuatan di DPR

Kompas.com - 18/04/2024, 06:52 WIB
Tatang Guritno,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra tak ingin pembentukan kabinet Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka hanya berdasarkan kekuatan partai politik (parpol) di DPR RI.

Menurut dia, kabinet nanti juga harus diisi oleh figur yang memang dibutuhkan. Bukan hanya yang diajukan oleh parpol tertentu untuk menjadi menteri.

“Saya kira memang semua harus dipertimbangkan secara proporsional dan enggak semestinya juga semua berdasarkan pertimbangan kekuatan politik yang ada di DPR. Kalau itu, malah bisa merepotkan,” ujar Yusril di Menara Kompas, Palmerah, Jakarta, Rabu (17/4/2024).

Baca juga: Yusril Nilai Tak Semua Partai Harus Ditarik ke Kabinet Prabowo Kelak

Ia lantas menyinggung pembentukan Kabinet Persatuan Nasional di era kepemimpinan Presiden ke-4 RI, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dan Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri.

Saat itu, Yusril dan politikus senior PDI-P Kwik Kian Gie sama-sama dipilih untuk masuk dalam kabinet.

Yusril menduduki jabatan sebagai Menteri Hukum dan Perundang-undangan, sedangkan Kwik menjadi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Keuangan (Menko Ekuin).

“Dulu saya dari partai paling kecil, sementara Pak Kwik partai besar. Tapi dinilai orang, yang paling profesional kerjanya itu saya,” kata dia.

“Jadi sebenarnya bukan hanya pertimbangan partainya, tapi pertimbangan kemampuan personal orang-orangnya,” ucap Yusril.


Yusril tak ingin parpol pendukung Prabowo dan calon wakil presidennya, Gibran Rakabuming Raka memaksakan kadernya untuk mendapatkan kursi di kabinet jika tak sesuai dengan kapasitas yang dibutuhkan.

“Ya pada akhirnya orang partainya juga jangan asal siapa pun itu diterima, tapi presiden tetap ada pertimbangan dan partai juga mestinya berpikir, jangan memaksakan maunya. Kalau memaksakan maunya, kabinet rusak nanti,” tutur dia.

Baca juga: Prabowo Disebut Mulai Bicarakan Formasi Kabinet dengan Parpol Koalisi

Terakhir, ia yakin bahwa Prabowo bakal bijaksana memilah dan memilih formasi kabinet pada pemerintahan ke depan. Terlebih, kabinet itu juga harus merepresentasikan persatuan nasional.

“Saya yakin Pak Prabowo akan memikirkan hal itu, sehingga kabinet itu betul-betul mencerminkan persatuan nasional itu sendiri,” kata dia.

Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengakui Prabowo sudah mulai membicarakan formasi kabinet secara informal.

Pembicaraan secara formal, kata Dasco, bakal dilakukan setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan terkait sengketa Pilpres 2024.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Nasional
Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Nasional
Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Nasional
Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

Nasional
Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

Nasional
Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

Nasional
Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

Nasional
Pegawai Protokol Kementan hingga Pihak Swasta Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi SYL

Pegawai Protokol Kementan hingga Pihak Swasta Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi SYL

Nasional
Ketua KPK Ogah Tanggapi Masalah Ghufron Laporkan Dewas ke Bareskrim

Ketua KPK Ogah Tanggapi Masalah Ghufron Laporkan Dewas ke Bareskrim

Nasional
KPU Sebut Upaya PPP Tembus Parlemen Kandas Sebab Gugatan Banyak Ditolak MK

KPU Sebut Upaya PPP Tembus Parlemen Kandas Sebab Gugatan Banyak Ditolak MK

Nasional
Dugaan Rayu PPLN, Ketua KPU Hadiri Sidang DKPP Bareng Korban

Dugaan Rayu PPLN, Ketua KPU Hadiri Sidang DKPP Bareng Korban

Nasional
Jokowi Ingatkan BPKP untuk Cegah Penyimpangan, Bukan Cari Kesalahan

Jokowi Ingatkan BPKP untuk Cegah Penyimpangan, Bukan Cari Kesalahan

Nasional
Indonesia Jadi Tuan Rumah WWF 2024, Fahira Idris Paparkan Strategi Hadapi Tantangan SDA

Indonesia Jadi Tuan Rumah WWF 2024, Fahira Idris Paparkan Strategi Hadapi Tantangan SDA

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com