Yusril Harap Formasi Kabinet Prabowo-Gibran Tak Hanya Pertimbangkan Kekuatan di DPR

Menurut dia, kabinet nanti juga harus diisi oleh figur yang memang dibutuhkan. Bukan hanya yang diajukan oleh parpol tertentu untuk menjadi menteri.

“Saya kira memang semua harus dipertimbangkan secara proporsional dan enggak semestinya juga semua berdasarkan pertimbangan kekuatan politik yang ada di DPR. Kalau itu, malah bisa merepotkan,” ujar Yusril di Menara Kompas, Palmerah, Jakarta, Rabu (17/4/2024).

Ia lantas menyinggung pembentukan Kabinet Persatuan Nasional di era kepemimpinan Presiden ke-4 RI, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dan Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri.

Saat itu, Yusril dan politikus senior PDI-P Kwik Kian Gie sama-sama dipilih untuk masuk dalam kabinet.

Yusril menduduki jabatan sebagai Menteri Hukum dan Perundang-undangan, sedangkan Kwik menjadi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Keuangan (Menko Ekuin).

“Dulu saya dari partai paling kecil, sementara Pak Kwik partai besar. Tapi dinilai orang, yang paling profesional kerjanya itu saya,” kata dia.

“Jadi sebenarnya bukan hanya pertimbangan partainya, tapi pertimbangan kemampuan personal orang-orangnya,” ucap Yusril.

“Ya pada akhirnya orang partainya juga jangan asal siapa pun itu diterima, tapi presiden tetap ada pertimbangan dan partai juga mestinya berpikir, jangan memaksakan maunya. Kalau memaksakan maunya, kabinet rusak nanti,” tutur dia.

Terakhir, ia yakin bahwa Prabowo bakal bijaksana memilah dan memilih formasi kabinet pada pemerintahan ke depan. Terlebih, kabinet itu juga harus merepresentasikan persatuan nasional.

“Saya yakin Pak Prabowo akan memikirkan hal itu, sehingga kabinet itu betul-betul mencerminkan persatuan nasional itu sendiri,” kata dia.

Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengakui Prabowo sudah mulai membicarakan formasi kabinet secara informal.

Pembicaraan secara formal, kata Dasco, bakal dilakukan setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan terkait sengketa Pilpres 2024.