Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menteri PAN-RB Enggan Komentari Istrinya yang Diduga Diintimidasi Polisi

Kompas.com - 17/04/2024, 19:24 WIB
Fika Nurul Ulya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas enggan mengomentari kasus istrinya, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, yang diduga diintimidasi oleh aparat kepolisian.

Adapun intimidasi itu dilakukan dengan cara diperiksa polisi selama 6 jam.

Azwar menolak mengomentari kejadian tersebut, saat ditemui dalam konferensi pers yang membahas pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kantor Kemenkominfo, Jakarta Pusat, Rabu (17/4/2024).

Dia hanya ingin awak media bertanya mengenai materi soal pemindahan ASN saja.

Baca juga: Sekjen PDI-P Ungkap Bupati Banyuwangi Diintimidasi, Diperiksa Polisi 6 Jam

"(Bahas) soal pemindahan IKN saja," kata Anas di Kantor Kemenkominfo, Jakarta Pusat, Rabu.

Dia juga enggan mengomentari sang istri yang sempat diperiksa polisi.

Ketika ditanya soal pemeriksaan itu, Anas lagi-lagi tidak banyak berkomentar.

"Saya enggak tahu kalau itu. (Bahas) pemindahan IKN saja," katanya lagi.

Sebagai informasi, dugaan intimidasi Bupati Banyuwangi sebelumnya disampaikan oleh Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto.

Hasto menuturkan, informasi tersebut ia terima dari Azwar Anas yang merupakan suami Ipuk.

Baca juga: Matangkan Pemindahan ASN ke IKN, Menpan-RB: Ini Bukan Hanya Pindah Tempat Kerja

"Ketika lebaran kami menerima laporan dari Pak Abdullah Azwar Anas bagaimana Bupati Banyuwangi, Ibu Ipuk yang notabene adalah istri Beliau, itu juga diintimidasi bahkan diperiksa selama 6 jam di kantor polda," kata Hasto di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Selasa (16/4/2024).

Hasto tidak mengungkapkan peristiwa apa yang membuat Ipuk harus berurusan dengan aparat kepolisian.

Namun, ia meyakini hal itu adalah bentuk intimidasi karena polisi yang memeriksa Ipuk mengakui bahwa pemeriksaan tersebut terkait dengan politik.

"Ketika diperiksa itu diawali dengan cerita 'ini politik' sehingga hukum telah dilemahkan," kata Hasto.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar

KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar

Nasional
Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Nasional
Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Nasional
Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Nasional
Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Nasional
Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

Nasional
Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

Nasional
Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

Nasional
Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

Nasional
Pegawai Protokol Kementan hingga Pihak Swasta Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi SYL

Pegawai Protokol Kementan hingga Pihak Swasta Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi SYL

Nasional
Ketua KPK Ogah Tanggapi Masalah Ghufron Laporkan Dewas ke Bareskrim

Ketua KPK Ogah Tanggapi Masalah Ghufron Laporkan Dewas ke Bareskrim

Nasional
KPU Sebut Upaya PPP Tembus Parlemen Kandas Sebab Gugatan Banyak Ditolak MK

KPU Sebut Upaya PPP Tembus Parlemen Kandas Sebab Gugatan Banyak Ditolak MK

Nasional
Dugaan Rayu PPLN, Ketua KPU Hadiri Sidang DKPP Bareng Korban

Dugaan Rayu PPLN, Ketua KPU Hadiri Sidang DKPP Bareng Korban

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com