Salin Artikel

Menteri PAN-RB Enggan Komentari Istrinya yang Diduga Diintimidasi Polisi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas enggan mengomentari kasus istrinya, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, yang diduga diintimidasi oleh aparat kepolisian.

Adapun intimidasi itu dilakukan dengan cara diperiksa polisi selama 6 jam.

Azwar menolak mengomentari kejadian tersebut, saat ditemui dalam konferensi pers yang membahas pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kantor Kemenkominfo, Jakarta Pusat, Rabu (17/4/2024).

Dia hanya ingin awak media bertanya mengenai materi soal pemindahan ASN saja.

"(Bahas) soal pemindahan IKN saja," kata Anas di Kantor Kemenkominfo, Jakarta Pusat, Rabu.

Dia juga enggan mengomentari sang istri yang sempat diperiksa polisi.

Ketika ditanya soal pemeriksaan itu, Anas lagi-lagi tidak banyak berkomentar.

"Saya enggak tahu kalau itu. (Bahas) pemindahan IKN saja," katanya lagi.

Sebagai informasi, dugaan intimidasi Bupati Banyuwangi sebelumnya disampaikan oleh Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto.

Hasto menuturkan, informasi tersebut ia terima dari Azwar Anas yang merupakan suami Ipuk.

"Ketika lebaran kami menerima laporan dari Pak Abdullah Azwar Anas bagaimana Bupati Banyuwangi, Ibu Ipuk yang notabene adalah istri Beliau, itu juga diintimidasi bahkan diperiksa selama 6 jam di kantor polda," kata Hasto di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Selasa (16/4/2024).

Hasto tidak mengungkapkan peristiwa apa yang membuat Ipuk harus berurusan dengan aparat kepolisian.

Namun, ia meyakini hal itu adalah bentuk intimidasi karena polisi yang memeriksa Ipuk mengakui bahwa pemeriksaan tersebut terkait dengan politik.

"Ketika diperiksa itu diawali dengan cerita 'ini politik' sehingga hukum telah dilemahkan," kata Hasto.

https://nasional.kompas.com/read/2024/04/17/19240741/menteri-pan-rb-enggan-komentari-istrinya-yang-diduga-diintimidasi-polisi

Terkini Lainnya

Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Nasional
Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Nasional
Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Nasional
Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Nasional
KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

Nasional
Digelar di Bali Selama 8 Hari, Ini Rangkaian Kegiatan World Water Forum 2024

Digelar di Bali Selama 8 Hari, Ini Rangkaian Kegiatan World Water Forum 2024

Nasional
Golkar Resmi Usung Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim 2024

Golkar Resmi Usung Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim 2024

Nasional
Fahira Idris: Jika Ingin Indonesia Jadi Negara Maju, Kuatkan Industri Buku

Fahira Idris: Jika Ingin Indonesia Jadi Negara Maju, Kuatkan Industri Buku

Nasional
Waspada MERS-CoV, Jemaah Haji Indonesia Diminta Melapor Jika Alami Demam Tinggi

Waspada MERS-CoV, Jemaah Haji Indonesia Diminta Melapor Jika Alami Demam Tinggi

Nasional
Khofifah-Emil Dardak Datangi Rumah Airlangga, Klaim Sudah Didukung Golkar Maju Pilkada Jatim

Khofifah-Emil Dardak Datangi Rumah Airlangga, Klaim Sudah Didukung Golkar Maju Pilkada Jatim

Nasional
Kemenag Ingatkan Jemaah Haji Dilarang Bentangkan Spanduk dan Bendera di Arab Saudi

Kemenag Ingatkan Jemaah Haji Dilarang Bentangkan Spanduk dan Bendera di Arab Saudi

Nasional
Imigrasi Tangkap DPO Penyelundupan Manusia, Kerjasama dengan Istri Pelaku

Imigrasi Tangkap DPO Penyelundupan Manusia, Kerjasama dengan Istri Pelaku

Nasional
Canangkan Gerakan Literasi Desa, Wapres Ingin SDM Indonesia Unggul

Canangkan Gerakan Literasi Desa, Wapres Ingin SDM Indonesia Unggul

Nasional
DPR Sentil Kemendikbud yang Bilang Pendidikan Tinggi Tidak Wajib: Orang Miskin Dilarang Kuliah? Prihatin

DPR Sentil Kemendikbud yang Bilang Pendidikan Tinggi Tidak Wajib: Orang Miskin Dilarang Kuliah? Prihatin

Nasional
Respons Istana Soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P: Presiden Selalu Menghormati

Respons Istana Soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P: Presiden Selalu Menghormati

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke