Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menlu Retno: Banyak Tekanan agar RI Mulai Normalisasi Hubungan dengan Israel

Kompas.com - 13/04/2024, 13:27 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi mengatakan, banyak tekanan terhadap Indonesia agar mulai melakukan normalisasi hubungan dengan Israel.

Menurut Retno, hal itu kemungkinan bisa terjadi apabila Israel memberikan pengakuan terhadap Palestina sebagai negara.

"Kami tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Not at all. Hubungan diplomatik kita tidak memiliki. Banyak tekanan kepada Indonesia agar Indonesia mulai melakukan normalisasi hubungan dengan Israel," ujar Retno dalam acara "Sapa Indonesia Malam" sebagaimana dilansir YouTube KompasTV, Sabtu (13/4/2024).

"Dan saya sampaikan kita tidak menutup diri. Tetapi ada syaratnya, (yakni) kalau two state solution (solusi dua negara) dapat terwujud, yang berarti Palestina merdeka, Palestina memiliki negara dan diakui oleh Israel, untuk berdampingan dengan Israel," katanya.

Baca juga: Kemenlu Bantah Indonesia Normalisasi Hubungan dengan Israel demi OECD

Maka, menurutnya, di titik itulah Indonesia siap melakukan normalisasi dengan Israel.

Akan tetapi, jika tak ada solusi kedua negara dan tak ada pengakuan kemerdekaan terhadap Palestina, Retno menegaskan, Indonesia belum saatnya membuka hubungan diplomatik dengan Israel.

"Tetapi in the absence of two state solutions, in the absesnce of Palestina merdeka, saya kira belum waktunya kita memikirkan untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel," tegasnya.

Lebih lanjut, Retno menjelaskan alasan mengapa Indonesia terus memperjuangkan keadilan terhadap Palestina di dunia internasional.

Baca juga: Media Israel Klaim Indonesia Setuju Menormalisasi Hubungan Diplomatik demi OECD

Ia menekankan soal menjaga keadilan dan melindungi hak asasi masyarakat Palestina yang sama sekali tidak dihormati oleh Israel.

Selain itu, ada persoalan kemanusiaan yang harus diprioritaskan.

"Dalam situasi apa pun masalah kemanusiaan harus diletakkan di prioritas nomor satu. Karena sekali lagi, kalau kita tidak meletakkan masalah kemanusiaan di prioritas nomor satu, maka saya rasa kebijakan-kebijakan kita dapat dengan mudah menjadi keluar dari rel," tambahnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

Nasional
Pegawai Protokol Kementan hingga Pihak Swasta Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi SYL

Pegawai Protokol Kementan hingga Pihak Swasta Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi SYL

Nasional
Ketua KPK Ogah Tanggapi Masalah Ghufron Laporkan Dewas ke Bareskrim

Ketua KPK Ogah Tanggapi Masalah Ghufron Laporkan Dewas ke Bareskrim

Nasional
KPU Sebut Upaya PPP Tembus Parlemen Kandas Sebab Gugatan Banyak Ditolak MK

KPU Sebut Upaya PPP Tembus Parlemen Kandas Sebab Gugatan Banyak Ditolak MK

Nasional
Dugaan Rayu PPLN, Ketua KPU Hadiri Sidang DKPP Bareng Korban

Dugaan Rayu PPLN, Ketua KPU Hadiri Sidang DKPP Bareng Korban

Nasional
Jokowi Ingatkan BPKP untuk Cegah Penyimpangan, Bukan Cari Kesalahan

Jokowi Ingatkan BPKP untuk Cegah Penyimpangan, Bukan Cari Kesalahan

Nasional
Indonesia Jadi Tuan Rumah WWF 2024, Fahira Idris Paparkan Strategi Hadapi Tantangan SDA

Indonesia Jadi Tuan Rumah WWF 2024, Fahira Idris Paparkan Strategi Hadapi Tantangan SDA

Nasional
Asa PPP Tembus Parlemen Jalur MK di Ambang Sirna

Asa PPP Tembus Parlemen Jalur MK di Ambang Sirna

Nasional
Ingatkan BPKP Jangan Cari-cari Kesalahan, Jokowi: Hanya Akan Perlambat Pembangunan

Ingatkan BPKP Jangan Cari-cari Kesalahan, Jokowi: Hanya Akan Perlambat Pembangunan

Nasional
Ada Serangan Teroris di Malaysia, Densus 88 Aktif Monitor Pergerakan di Tanah Air

Ada Serangan Teroris di Malaysia, Densus 88 Aktif Monitor Pergerakan di Tanah Air

Nasional
Mahfud Blak-blakan Hubungannya dengan Megawati Semakin Dekat Sesudah Ditunjuk Jadi Cawapres

Mahfud Blak-blakan Hubungannya dengan Megawati Semakin Dekat Sesudah Ditunjuk Jadi Cawapres

Nasional
Mahfud Nilai Pemikiran Megawati Harus Diperhatikan jika Ingin Jadi Negara Maju

Mahfud Nilai Pemikiran Megawati Harus Diperhatikan jika Ingin Jadi Negara Maju

Nasional
Mahfud Pesimistis dengan Pemberantasan Korupsi di Era Prabowo-Gibran

Mahfud Pesimistis dengan Pemberantasan Korupsi di Era Prabowo-Gibran

Nasional
KPK Akui Langkah Ghufron Laporkan Anggota Dewas ke Polisi Gerus Reputasi Lembaga

KPK Akui Langkah Ghufron Laporkan Anggota Dewas ke Polisi Gerus Reputasi Lembaga

Nasional
Kasus Covid-19 Melonjak di Singapura, Anggota DPR: Kita Antisipasi

Kasus Covid-19 Melonjak di Singapura, Anggota DPR: Kita Antisipasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com