Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Oposisi atau Tidak, PKS Putuskan Usai Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kompas.com - 07/04/2024, 17:42 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) M Iqbal mengatakan, pihaknya baru akan memutuskan untuk menjadi oposisi atau tidak usai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sidang gugatan sengketa hasil pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Adapun Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar yang didukung PKS kalah perolehan suara dari Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024.

"Iya. Kita tunggu putusan MK saja ya," ujar Iqbal saat dimintai konfirmasi, Minggu (7/4/2024).

Jubir PKS lainnya, Ahmad Mabruri mengatakan, pihaknya menghormati posisi politik yang akan dipilih oleh mitra mereka di Koalisi Perubahan, yakni Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Nasdem.

Sebab, PKB baru-baru ini menyebut mereka tidak memiliki pengalaman sebagai oposisi. Sedangkan Nasdem tampak menyambut Prabowo secara hangat.

"Setiap partai punya sikap dan kebijakan sendiri. Partai lain tak bisa mencampuri," kata Mabruri dihubungi terpisah.

Baca juga: Jubir PKS: Bagi Kami, di Dalam atau Luar Pemerintahan Sama Saja

Mabruri mengatakan, PKS sebagai bagian dari Koalisi Perubahan akan melihat dinamika politik yang terjadi.

Dia mengingatkan bahwa sikap PKS yang strategis diputuskan di musyawarah Majelis Syura PKS, tidak tergantung pada satu figur di partai.

"Koalisi Perubahan akan terus mengawal setiap langkah politik yang diambil dalam sengketa Pilpres 2024," ujar Mabruri.

Lebih lanjut, dia menyebut PKS tidak khawatir jika nantinya Nasdem-PKB berpaling dari Koalisi Perubahan dan bergabung ke pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Dari dulu PKS enggak pernah khawatir. Santai saja," kata Mabruri.

Baca juga: PKS Hormati PKB yang Ungkit Tak Punya Pengalaman Jadi Oposisi

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Nasional
Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Nasional
Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Nasional
Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Nasional
KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

Nasional
Digelar di Bali Selama 8 Hari, Ini Rangkaian Kegiatan World Water Forum 2024

Digelar di Bali Selama 8 Hari, Ini Rangkaian Kegiatan World Water Forum 2024

Nasional
Golkar Resmi Usung Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim 2024

Golkar Resmi Usung Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim 2024

Nasional
Fahira Idris: Jika Ingin Indonesia Jadi Negara Maju, Kuatkan Industri Buku

Fahira Idris: Jika Ingin Indonesia Jadi Negara Maju, Kuatkan Industri Buku

Nasional
Waspada MERS-CoV, Jemaah Haji Indonesia Diminta Melapor Jika Alami Demam Tinggi

Waspada MERS-CoV, Jemaah Haji Indonesia Diminta Melapor Jika Alami Demam Tinggi

Nasional
Khofifah-Emil Dardak Datangi Rumah Airlangga, Klaim Sudah Didukung Golkar Maju Pilkada Jatim

Khofifah-Emil Dardak Datangi Rumah Airlangga, Klaim Sudah Didukung Golkar Maju Pilkada Jatim

Nasional
Kemenag Ingatkan Jemaah Haji Dilarang Bentangkan Spanduk dan Bendera di Arab Saudi

Kemenag Ingatkan Jemaah Haji Dilarang Bentangkan Spanduk dan Bendera di Arab Saudi

Nasional
Imigrasi Tangkap DPO Penyelundupan Manusia, Kerjasama dengan Istri Pelaku

Imigrasi Tangkap DPO Penyelundupan Manusia, Kerjasama dengan Istri Pelaku

Nasional
Canangkan Gerakan Literasi Desa, Wapres Ingin SDM Indonesia Unggul

Canangkan Gerakan Literasi Desa, Wapres Ingin SDM Indonesia Unggul

Nasional
DPR Sentil Kemendikbud yang Bilang Pendidikan Tinggi Tidak Wajib: Orang Miskin Dilarang Kuliah? Prihatin

DPR Sentil Kemendikbud yang Bilang Pendidikan Tinggi Tidak Wajib: Orang Miskin Dilarang Kuliah? Prihatin

Nasional
Respons Istana Soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P: Presiden Selalu Menghormati

Respons Istana Soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P: Presiden Selalu Menghormati

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com