Empat Menteri Bersaksi soal Politisasi Bansos di Sidang MK, Akankah "Cawe-cawe" Jokowi Terbukti?

Penyalurannya pun harus berakhir pada Desember 2023 mengingat dana yang disalurkan merupakan bagian dari anggaran 2023.

"Kami memberikan memang tidak boleh terlambat. Kalau orang miskin itu (untuk) dia bisa survive kadang satu bulan mereka tidak bisa makan, makanya kadang kartunya ada yang digadaikan untuk menyambung sisa hidup mereka. Sehingga kami sangat disiplin untuk tidak boleh terlambat dalam menyalurkan," kata Risma.

Baca juga: Di Sidang MK, Sri Mulyani: Tak Ada Perbedaan Pembayaran Bansos 2024 dengan Tahun-tahun Sebelumnya

Pakai dana operasional Presiden

Sri Mulyani mengungkapkan, anggaran bansos beras yang dibagikan Jokowi berasal dari dana operasional presiden.

Dasar hukum dana operasional presiden diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48 Tahun 2008 yang diubah lewat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106 Tahun 2008.

Sementara itu, dana kemasyarakatan presiden diatur dalam Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 2 Tahun 2008.

Ia menyebutkan, dana kemasyarakatan presiden itu dapat digunakan untuk kegiatan keagamaan, pendidikan, sosial, ekonomi, kebudayaan, kepemudaan, pemberdayaan perempuan, dan keolahragaan.

"Dan kegiatan lain atas perintah presiden atau wakil presiden dan bantuan ini bisa diberikan dalam bentuk barang maupun uang," kata Sri Mulyani.

Sejumlah negara ajukan bansos serupa

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto berujar, sejumlah negara juga memberi bantuan sosial akibat dampak El Nino yang menurunkan produksi pangan dan stabilitas harga bahan pokok.

Baca juga: Airlangga Beberkan Beberapa Negara Juga Beri Bansos akibat Dampak El Nino

Hal ini dia tanggapi untuk membuktikan alasan Presiden Jokowi membagikan bansos beras kepada masyarakat, tepat dengan momen Pilpres 2024.

Singapura misalnya, memberikan bantuan sosial sebesar 800 dollar Singapura per orang untuk 2,5 juta jiwa untuk mengatasi kenaikan biaya hidup. Nilainya setara dengan Rp 13 triliun.

Kemudian, Malaysia memberikan bantuan keluarga untuk 8,7 juta keluarga atau setara 25,4 persen dari jumlah penduduk dengan anggaran setara Rp 25 triliun.

Negara tetangga lainnya yang menggelontorkan bansos akibat El Nino adalah Filipina. Filipina menggelontorkan anggaran Rp 3,47 triliun untuk bantuan tunai kepada 2,3 juta petani yang terdampak akibat El Nino.

India memberikan bantuan pangan Rp 372 triliun untuk 800 juta penduduk. Terakhir adalah Amerika Serikat yang disebut memberikan bantuan food stamp untuk 4,1 juta jiwa sebagai bantuan dampak inflasi.

Amerika Serikat juga disebut menggelontorkan anggaran Rp 835 triliun sebagai bentuk perlindungan dampak perubahan iklim ekstrem.

Dalam kesempatan tersebut, hakim konstitusi Enny Nurbaningsih lantas bertanya kepada Airlangga mengapa harga beras melonjak saat Jokowi justru membagikan bansos.