Empat Menteri Bersaksi soal Politisasi Bansos di Sidang MK, Akankah "Cawe-cawe" Jokowi Terbukti?

Dalil dari para pemohon mengatakan, kenaikan tersebut disebabkan cadangan beras pemerintah (CPB) yang seharusnya untuk menstabilkan pasokan pangan dikeluarkan untuk bansos.

Baca juga: Sidang MK, Menko Airlangga Sebut BLT dan Bantuan Pangan El Nino untuk Jaga Daya Beli

"Khusus kepada Pak Menko Perekonomian, Pak Airlangga, kalau dilihat dari data termasuk hal yang didalilkan di sini bahwa ada kenaikan harga beras kisaran pada bulan Januari-Februari 2024," kata Enny dalam sidang sengketa pilpres di Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Jumat.

Menjawab pertanyaan itu, Airlangga lalu membantah. Ia berpendapat, bantuan beras justru digelontorkan untuk stabilisasi harga pangan.

Airlangga menuturkan, bantuan sebanyak 10 kilogram beras dari pemerintah itu bakal sangat membantu masyarakat. Sebab, jumlah tersebut menutupi sepertiga kebutuhan beras yang ada di kisaran 20-25 kilogram per bulan.

"Pemerintah juga melakukan stabilitasi pasokan harga pangan ataupun SPHP dengan operasi di pasar melalui Perum Bulog dan itu untuk menjaga harga daripada beras," kata Airlangga.

Lantas, mengapa Jokowi banyak berkunjung ke Jawa Tengah?

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan, daerah-daerah yang sering dikunjungi Presiden Jokowi adalah daerah yang memiliki banyak proyek strategis nasional.

Muhadjir berpendapat, Jokowi ingin memastikan proyek-proyek yang dikerjakan pemerintah sudah tuntas pada tahun terakhirnya menjabat sebagai presiden.

Sebab, kata dia, Jokowi kerap mewanti-wanti agar tidak boleh ada proyek yang mangkrak ketika ia hendak lengser dari jabatan presiden.

Baca juga: MK Tanya Kenapa Ada Daerah Sering Dikunjungi Jokowi, Menko PMK: Mungkin Banyak Proyek

"Menurut saya, kalau ada daerah kok sering dikunjungi oleh presiden, kemungkinan besar di situ banyak proyek malahan, proyek strategis nasional yang diberikan ke daerah itu," beber Muhadjir.

Muhadjir juga menjelaskan bahwa kegiatan Jokowi membagikan bansos di setiap kunjungan daerah juga bertujuan untuk memastikan program terlaksana dengan baik sekaligus mendapat umpan balik dari masyarakat.

"Karena itu sering mesti kita undang kita kumpulkan mereka, misalnya sampai 1.000 orang untuk ketemu dengan beliau, untuk melakukan dialog, itu sebetulnya simbolik saja," kata dia.

Usai mendengar keterangan empat menteri, MK mulai menggelar Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) untuk sidang sengketa pemilihan presiden (Pilpres) 2024 hari ini.

Hasil dari RPH ini nantinya adalah laporan musyawarah Majelis Hakim dalam memutuskan sengketa pilpres ini. Nantinya setiap Hakim Konstitusi akan menyampaikan pandangan terkait putusannya.

Setelah itu, MK akan memutuskan apakah akan mengabulkan atau menolak pemohon kubu paslon 1 dan paslon 3.