Empat Menteri Bersaksi soal Politisasi Bansos di Sidang MK, Akankah "Cawe-cawe" Jokowi Terbukti?

JAKARTA, KOMPAS.com - Dugaan politisasi bantuan sosial (bansos) yang digulirkan pada masa kampanye coba dibuktikan Mahkamah Konstitusi (MK) lewat kesaksian empat orang Menteri Kabinet Indonesia Maju dalam sidang sengketa Pilpres 2024 pada Jumat (5/4/2024).

Kesaksian para menteri bakal digunakan MK untuk memutus dan membuktikan dalil pemohon, kubu capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, serta capres-cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Sidang dengan kesaksian empat orang menteri ini berjalan sejak pukul 08.00 WIB hingga sekitar 14.00 WIB. Sejumlah hakim konstitusi pun mencoba mendalami lewat beberapa pertanyaan kepada para menteri terkait.

Baca juga: Di Sidang MK, Menko PMK Sebut Bansos Penting untuk Jaga Daya Beli Masyarakat Miskin

Para hakim bertanya untuk mendalami kepada para menteri yang dihadirkan dalam sidang mengenai sumber anggaran kegiatan kunjungan kerja presiden.

"Kira-kira ini alokasi dana yang dibawa untuk kunjungan-kunjungan Presiden itu yang dari mana saja? Pak Menko dan Ibu Menteri, ini satu yang terkait langsung dengan permohonan yang diajukan kedua pemohon," ujar hakim Konstitusi Saldi Isra dalam sidang sengketa Pilpres di Gedung MK, Jakarta Pusat, Jumat (5/4/2024).

Anggaran bansos beras bukan bagian perlinsos

Dalam sidang itu, didalami terkait pembagian bansos beras oleh Presiden Joko Widodo. Kepala Negara diketahui beberapa kali melakukan kunjungan kerja ke beberapa wilayah, didominasi oleh Jawa Tengah, dengan memberikan bansos beras.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, anggaran bansos beras 10 kilogram tidak masuk dalam anggaran perlindungan sosial (perlinsos) yang sebelumnya sudah disetujui pemerintah dan DPR RI dalam penyusunan APBN.

Bansos beras yang dibagikan Presiden selama enam bulan tersebut dianggap sebagai bagian dalam fungsi ekonomi untuk penguatan ketahanan dan stabilitas harga pangan.

Penyalurannya pun dilakukan oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas), bukan Kementerian Sosial (Kemensos).

Program yang diajukan Bapanas diperlukan review dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebelum pencairan alokasi bantuan pangan. Tujuannya, untuk menjamin akuntabilitas dari permohonan yang diajukan.

Baca juga: Bansos Dikaitkan dengan Pemilu, Menko PMK Tegaskan Direncanakan sejak Awal untuk Cegah Kemiskinan

"Penyaluran bantuan pangan yang dilakukan melalui Bapanas bukan merupakan bagian dari perlindungan sosial, namun ditujukan untuk penguatan ketahanan pangan dan stabilitas harga pangan. Di dalam APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) ini masuk fungsi ekonomi, bukan fungsi perlinsos (perlindungan sosial)," kata Sri Mulyani.

Bendahara negara ini berujar, pada 2023, Bapanas diberi anggaran Rp 10,2 triliun. Total bantuan pangan yang disampaikan mencapai 21,53 juta keluarga penerima manfaat melalui Perum Bulog pada September-November 2023.

Sementara itu, pada 2024, Sri Mulyani menyatakan anggaran Bapanas justru merosot 30 persen dibandingkan 2023. Badan tersebut hanya dianggarkan dana Rp 6,71 triliun pada 2024.

Senada dengan itu, Menteri Sosial Tri Rismaharini menyatakan anggarannya turun sekitar Rp 8 triliun pada 2024. Penurunan anggaran disebabkan karena tidak dianggarkannya lagi bantuan langsung tunai (BLT) El Nino sebagai anggaran perlindungan sosial dalam kementeriannya.

BPT El Nino ini digulirkan pada 2023 dengan anggaran sebesar Rp 7,5 triliun. Bantuan ini dianggarkan setelah Komisi VIII DPR RI memberikan persetujuan melalui sidang per November 2023.

Penyalurannya pun harus berakhir pada Desember 2023 mengingat dana yang disalurkan merupakan bagian dari anggaran 2023.

"Kami memberikan memang tidak boleh terlambat. Kalau orang miskin itu (untuk) dia bisa survive kadang satu bulan mereka tidak bisa makan, makanya kadang kartunya ada yang digadaikan untuk menyambung sisa hidup mereka. Sehingga kami sangat disiplin untuk tidak boleh terlambat dalam menyalurkan," kata Risma.

Baca juga: Di Sidang MK, Sri Mulyani: Tak Ada Perbedaan Pembayaran Bansos 2024 dengan Tahun-tahun Sebelumnya

Pakai dana operasional Presiden

Sri Mulyani mengungkapkan, anggaran bansos beras yang dibagikan Jokowi berasal dari dana operasional presiden.

Dasar hukum dana operasional presiden diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48 Tahun 2008 yang diubah lewat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106 Tahun 2008.

Sementara itu, dana kemasyarakatan presiden diatur dalam Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 2 Tahun 2008.

Ia menyebutkan, dana kemasyarakatan presiden itu dapat digunakan untuk kegiatan keagamaan, pendidikan, sosial, ekonomi, kebudayaan, kepemudaan, pemberdayaan perempuan, dan keolahragaan.

"Dan kegiatan lain atas perintah presiden atau wakil presiden dan bantuan ini bisa diberikan dalam bentuk barang maupun uang," kata Sri Mulyani.

Sejumlah negara ajukan bansos serupa

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto berujar, sejumlah negara juga memberi bantuan sosial akibat dampak El Nino yang menurunkan produksi pangan dan stabilitas harga bahan pokok.

Baca juga: Airlangga Beberkan Beberapa Negara Juga Beri Bansos akibat Dampak El Nino

Hal ini dia tanggapi untuk membuktikan alasan Presiden Jokowi membagikan bansos beras kepada masyarakat, tepat dengan momen Pilpres 2024.

Singapura misalnya, memberikan bantuan sosial sebesar 800 dollar Singapura per orang untuk 2,5 juta jiwa untuk mengatasi kenaikan biaya hidup. Nilainya setara dengan Rp 13 triliun.

Kemudian, Malaysia memberikan bantuan keluarga untuk 8,7 juta keluarga atau setara 25,4 persen dari jumlah penduduk dengan anggaran setara Rp 25 triliun.

Negara tetangga lainnya yang menggelontorkan bansos akibat El Nino adalah Filipina. Filipina menggelontorkan anggaran Rp 3,47 triliun untuk bantuan tunai kepada 2,3 juta petani yang terdampak akibat El Nino.

India memberikan bantuan pangan Rp 372 triliun untuk 800 juta penduduk. Terakhir adalah Amerika Serikat yang disebut memberikan bantuan food stamp untuk 4,1 juta jiwa sebagai bantuan dampak inflasi.

Amerika Serikat juga disebut menggelontorkan anggaran Rp 835 triliun sebagai bentuk perlindungan dampak perubahan iklim ekstrem.

Dalam kesempatan tersebut, hakim konstitusi Enny Nurbaningsih lantas bertanya kepada Airlangga mengapa harga beras melonjak saat Jokowi justru membagikan bansos.

Dalil dari para pemohon mengatakan, kenaikan tersebut disebabkan cadangan beras pemerintah (CPB) yang seharusnya untuk menstabilkan pasokan pangan dikeluarkan untuk bansos.

Baca juga: Sidang MK, Menko Airlangga Sebut BLT dan Bantuan Pangan El Nino untuk Jaga Daya Beli

"Khusus kepada Pak Menko Perekonomian, Pak Airlangga, kalau dilihat dari data termasuk hal yang didalilkan di sini bahwa ada kenaikan harga beras kisaran pada bulan Januari-Februari 2024," kata Enny dalam sidang sengketa pilpres di Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Jumat.

Menjawab pertanyaan itu, Airlangga lalu membantah. Ia berpendapat, bantuan beras justru digelontorkan untuk stabilisasi harga pangan.

Airlangga menuturkan, bantuan sebanyak 10 kilogram beras dari pemerintah itu bakal sangat membantu masyarakat. Sebab, jumlah tersebut menutupi sepertiga kebutuhan beras yang ada di kisaran 20-25 kilogram per bulan.

"Pemerintah juga melakukan stabilitasi pasokan harga pangan ataupun SPHP dengan operasi di pasar melalui Perum Bulog dan itu untuk menjaga harga daripada beras," kata Airlangga.

Lantas, mengapa Jokowi banyak berkunjung ke Jawa Tengah?

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan, daerah-daerah yang sering dikunjungi Presiden Jokowi adalah daerah yang memiliki banyak proyek strategis nasional.

Muhadjir berpendapat, Jokowi ingin memastikan proyek-proyek yang dikerjakan pemerintah sudah tuntas pada tahun terakhirnya menjabat sebagai presiden.

Sebab, kata dia, Jokowi kerap mewanti-wanti agar tidak boleh ada proyek yang mangkrak ketika ia hendak lengser dari jabatan presiden.

Baca juga: MK Tanya Kenapa Ada Daerah Sering Dikunjungi Jokowi, Menko PMK: Mungkin Banyak Proyek

"Menurut saya, kalau ada daerah kok sering dikunjungi oleh presiden, kemungkinan besar di situ banyak proyek malahan, proyek strategis nasional yang diberikan ke daerah itu," beber Muhadjir.

Muhadjir juga menjelaskan bahwa kegiatan Jokowi membagikan bansos di setiap kunjungan daerah juga bertujuan untuk memastikan program terlaksana dengan baik sekaligus mendapat umpan balik dari masyarakat.

"Karena itu sering mesti kita undang kita kumpulkan mereka, misalnya sampai 1.000 orang untuk ketemu dengan beliau, untuk melakukan dialog, itu sebetulnya simbolik saja," kata dia.

Usai mendengar keterangan empat menteri, MK mulai menggelar Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) untuk sidang sengketa pemilihan presiden (Pilpres) 2024 hari ini.

Hasil dari RPH ini nantinya adalah laporan musyawarah Majelis Hakim dalam memutuskan sengketa pilpres ini. Nantinya setiap Hakim Konstitusi akan menyampaikan pandangan terkait putusannya.

Setelah itu, MK akan memutuskan apakah akan mengabulkan atau menolak pemohon kubu paslon 1 dan paslon 3.