Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Misi Kemanusiaan di Palestina, Fadli Zon Harap Kerja Sama Lembaga Zakat Indonesia-UNRWA Segera Dibentuk

Kompas.com - 28/03/2024, 19:31 WIB
Dwi NH,
A P Sari

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Fadli Zon berharap kerja sama antara lembaga zakat dan infak Indonesia dengan United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA) dapat terwujud. 

Ia menyampaikan bahwa selama ini masyarakat Indonesia gigih menunjukkan solidaritas kepada Palestina melalui berbagai donasi kemanusiaan, baik melalui lembaga zakat nasional seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) maupun lembaga kemanusiaan berbasis sipil lainnya.

“Sebagai negara mayoritas muslim, Indonesia memiliki peluang zakat yang sangat besar dan hal ini telah terbukti bagaimana banyak masyarakat kita yang menyalurkan zakat dan infaknya untuk membantu masyarakat Palestina. Derita Palestina adalah derita kita bersama. Tentu Indonesia tak akan tinggal diam melihat saudara-saudara kita di Palestina menghadapi krisis kemanusiaan seperti saat ini,” imbuh Fadli seperti yang dikutip dari laman Dpr.go.id, Kamis (28/3/2024).

Baca juga: Kongres AS Larang Dana Bantuan untuk UNRWA hingga Maret 2025

Ia menegaskan bahwa sudah menjadi kewajiban bagi Indonesia untuk terus meningkatkan bantuan kemanusiaan kepada Palestina melalui UNRWA.

Pernyataan tersebut disampaikan Fadli dalam pertemuan bilateral bertemu pertemuan bilateral dengan Direktur UNRWA Marta Lorenzo Rodriguez dan Chief of Staff UNRWA Ben Majekodunmi di sela-sela persidangan Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-148 di Jenewa, Swiss, Sabtu (23/3/2024) sampai Kamis (28/3/2024).

Dalam kesempatan tersebut, kedua belah pihak membahas berbagai tantangan yang dihadapi oleh organisasi kemanusiaan dalam menjalankan misi kemanusiaannya di Palestina, utamanya di tengah blokade akses kemanusiaan yang dilakukan secara sepihak oleh Israel. 

Baca juga: Pemimpin Hamas: Israel Keras Kepala dan Ingin Perang Terus Berlanjut

Politisi Fraksi Partai Gerindra itu juga menegaskan kembali bahwa DPR RI berkomitmen untuk mengoptimalkan upaya diplomasi parlemen guna mendukung kemerdekaan Palestina dan membantu meringankan krisis kemanusiaan yang dihadapi masyarakat Palestina. 

Fokus utamanya adalah dalam menyampaikan bantuan kemanusiaan melalui organisasi internasional yang bersikap netral dan tidak memihak, seperti UNRWA.

Seperti diketahui, di tengah eskalasi krisis kemanusiaan di Palestina yang semakin memprihatinkan, banyak negara besar yang memilih untuk menghentikan bantuan kemanusiaan mereka kepada warga Palestina.

Baca juga: Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal Drop di Yordania

Namun, Indonesia tetap berkomitmen untuk terus memberikan dukungan kepada Palestina melalui upaya diplomasi parlemen yang telah dilakukan oleh DPR RI di berbagai forum parlemen internasional.

Terjadi kelaparan akut di Gaza 

Pada kesempatan yang sama, Chief of Staff UNRWA Ben Majekodunmi yang baru saja kembali dari Gaza menceritakan tentang kondisi memprihatinkan berupa kelaparan akut di Gaza.

Di sana, banyak bayi dan anak-anak tidak bisa mendapatkan makanan, bahkan banyak di antaranya meninggal dalam kondisi kelaparan. 

Tantangan terbesar lainnya adalah kurangnya akses terhadap air bersih. Situasi krisis kemanusiaan yang sedemikian buruk di Gaza belum pernah dialami sebelumnya oleh UNRWA.

Baca juga: Apakah Resolusi PBB tentang Gencatan Senjata di Gaza Mengikat Israel?

Oleh karena itu, Ben berharap agar parlemen dunia yang berkumpul di IPU dapat bersatu dalam mendorong komitmen politik untuk memastikan akses kemanusiaan yang aman di Palestina. 

Menyikapi cerita tersebut, Fadli mengecam tindakan Israel yang menghalangi distribusi bantuan kemanusiaan di Gaza dan wilayah Palestina lainnya.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com