Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum

Kompas.com - 28/03/2024, 19:11 WIB
Mikhael Gewati

Penulis

KOMPAS.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memprediksi bakal terjadi lonjakan pemudik yang signifikan pada arus mudik Lebaran Tahun 2024 dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Untuk itu, Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) menyerukan Kemenhub benar-benar mempersiapkan sarana prasarana transportasi secara maksimal utamanya dari segi kelaikan angkutan umum darat, laut dan udara menjelang arus mudik Lebaran tahun 2024.

"Saya kira itu yang paling penting kelaikan transportasi, apalagi kita bicara angkutan umum. Ini harus betul betul diproteksi dengan baik, karena kita tidak ingin akibat dari tidak laiknya angkutan-angkutan itu menyebabkan kecelakaan korban masyarakat," ujar Wakil Ketua Komisi V DPR RI Roberth Rouw sebelum Rapat Paripurna DPR RI di Senayan, Jakarta, Kamis (28/3/2024).

Tak kalah pentingnya, Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut mengingatkan Badan Meteorologi dan Geofisika (BMKG) untuk wajib secara aktif memberikan laporan-laporan cuaca secara berkala. Hal ini penting, mengingat keterkaitan antara kondisi cuaca dengan keamanan transportasi apalagi menyangkut soal angkutan laut.

Baca juga: Ada Puluhan Titik Rawan Kecelakaan di Sumsel Saat Arus Mudik 2024

Pada kesempatan itu, Roberth juga mengimbau pemerintah agar tidak memberatkan masyarakat di tengah situasi ekonomi seperti saat ini yang cukup terpuruk.

“Maka, kita tidak henti-hentinya menyampaikan kepada kementerian menangani bersama mitra-mitranya untuk bisa memberikan pelayanan, bukan cuma yang terbaik, tetapi juga yang murah untuk bisa masyarakat itu tidak terlalu terbebani,” ujarnya seperti dimuat laman dpr.go.id, Kamis.

Roberth mengingatkan segenap stakeholder penyelenggara jasa transportasi utamanya moda transportasi pesawat terbang dan kereta api yang menjadi primadona rakyat untuk tetap berpatokan pada tarif batas atas dan batas bawah sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Kemenhub. Ia juga meminta pemerintah untuk tidak menetapkan tarif batas atas terlalu tinggi.

“Kita lihat tarif batas atas itu jangan terlalu tinggi, jangan terlalu rendah. Maka itu harus ada satu kebijakan juga untuk bisa dapat pemerintah lakukan, tidak hanya menetapkan tarif batas atas itu terlalu tinggi," ujarnya

"Dan mungkin juga diberikan suatu kebijakan khusus bahwa kalau beli dari jauh-jauh hari ada diskon khusus, nah itu bisa menekan. Dan saya kira ini banyak operator penerbangan sudah memberikan itu. Pemerintah harus juga sosialisasi kepada masyarakat,” tandas Roberth.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

GASPOL! Hari Ini: Beda Gerakan Mahasiswa Era 1998 dan Sekarang

GASPOL! Hari Ini: Beda Gerakan Mahasiswa Era 1998 dan Sekarang

Nasional
Pimpinan KPK Sebut Pertimbangan Hakim Kabulkan Eksepsi Gazalba Bisa Bikin Penuntutan Perkara Lain Tak Sah

Pimpinan KPK Sebut Pertimbangan Hakim Kabulkan Eksepsi Gazalba Bisa Bikin Penuntutan Perkara Lain Tak Sah

Nasional
Nadiem Batalkan Kenaikan UKT, Bakal Evaluasi Ulang Permintaan PTN Buat Tahun Depan

Nadiem Batalkan Kenaikan UKT, Bakal Evaluasi Ulang Permintaan PTN Buat Tahun Depan

Nasional
Densus 88 Diduga Kuntit Jampidsus, Kapolri: Enggak Ada Masalah Apa-apa

Densus 88 Diduga Kuntit Jampidsus, Kapolri: Enggak Ada Masalah Apa-apa

Nasional
Gaduh UKT Mahal, Pemerintah Diharap Alokasikan Anggaran Tambahan

Gaduh UKT Mahal, Pemerintah Diharap Alokasikan Anggaran Tambahan

Nasional
Jokowi Sudah Panggil Kapolri dan Jaksa Agung Buntut Jampidsus Diduga Dikuntit Densus 88

Jokowi Sudah Panggil Kapolri dan Jaksa Agung Buntut Jampidsus Diduga Dikuntit Densus 88

Nasional
PP Tapera, Gaji Pegawai Negeri dan Swasta Bakal Dipotong Tiap Bulan

PP Tapera, Gaji Pegawai Negeri dan Swasta Bakal Dipotong Tiap Bulan

Nasional
Polemik UKT, Rasio Anggaran Pendidikan dan PDB Dianggap Belum Ideal

Polemik UKT, Rasio Anggaran Pendidikan dan PDB Dianggap Belum Ideal

Nasional
Kisah Kakek Abdullah, Jalani Hari Tua Menganyam Atap Rumbia

Kisah Kakek Abdullah, Jalani Hari Tua Menganyam Atap Rumbia

Nasional
Polisi Usut Keterkaitan Caleg PKS Tersangka Penyelundupan 70 Kilogram Sabu dan Fredy Pratama

Polisi Usut Keterkaitan Caleg PKS Tersangka Penyelundupan 70 Kilogram Sabu dan Fredy Pratama

Nasional
Pemprov DKJ Diamanatkan Bentuk Dana Abadi Kebudayaan, Fahira Idris Paparkan 6 Poin Penting

Pemprov DKJ Diamanatkan Bentuk Dana Abadi Kebudayaan, Fahira Idris Paparkan 6 Poin Penting

Nasional
Kasus Korupsi Timah, Kejagung Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung

Kasus Korupsi Timah, Kejagung Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung

Nasional
Pemkot Surabaya Raih Penghargaan SPBE Terbaik dari Presiden Jokowi

Pemkot Surabaya Raih Penghargaan SPBE Terbaik dari Presiden Jokowi

BrandzView
Kades di Aceh Utara Harap Kemensos Perbanyak Bantuan Renovasi Rumah Lansia

Kades di Aceh Utara Harap Kemensos Perbanyak Bantuan Renovasi Rumah Lansia

Nasional
Usai Dilantik, Ketum GP Ansor Puji Jokowi Sebagai Pahlawan Indonesiasentris

Usai Dilantik, Ketum GP Ansor Puji Jokowi Sebagai Pahlawan Indonesiasentris

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com