Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Zackir L Makmur
Wartawan

Gemar menulis, beberapa bukunya telah terbit. Suka catur dan humor, tertawanya nyaring

Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Kompas.com - 28/03/2024, 14:57 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

MENTERI Keuangan Sri Mulyani dalam suatu konferensi pers, memberitahukan bahwa “Tahun ini, 2024, bansos di dalam APBN nilainya Rp 496 triliun jadi beda Rp 20 triliun.” Duit sebanyak itu karuan saja rentan dimanfatakan oleh kepentingan lain.

Dari itu bantuan sosial (bansos) telah menjadi subjek perdebatan hangat, terutama menjelang pelaksanaan Pilkada, antara dua lembaga penting dalam pemerintahan Indonesia: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK).

Dalam rapat koordinasi nasional pemberantasan korupsi pemerintah daerah dan peluncuran Monitoring Center for Prevention (MCP) 2024 di Gedung KPK, Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, menyoroti kebutuhan akan peraturan daerah (perda) yang mengatur penyaluran bansos menjelang Pilkada 2024.

Marwata berpendapat bahwa bansos sebaiknya tidak disalurkan sekitar 2-3 bulan menjelang pemungutan suara, mengingat potensi penyalahgunaan yang dapat terjadi.

Namun, Menko Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, memiliki pandangan berbeda.

Effendy menolak usulan Marwata dengan alasan bahwa menghentikan penyaluran bansos di waktu yang ditentukan tidaklah bijak, mengingat telah ada regulasi dan target yang telah ditetapkan. Pernyataan ini disampaikannya kepada wartawan di Kemenko PMK, Jakarta Pusat.

Namun, pendapat yang berlainan datang dari pendiri Jaga Pemilu, Luky Djan. Djan berpendapat bahwa penghentian penyaluran bansos seharusnya dilakukan bukan dalam waktu 2 bulan sebelum Pilkada 2024, melainkan 6 bulan sebelumnya.

Menurutnya, langkah ini akan lebih efektif dalam mencegah praktik korupsi yang terkait dengan bansos.

Bansos dalam konteks politik

Bansos menjadi salah satu instrumen vital dalam upaya pemerintah Indonesia untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Namun, sayangnya, bansos sering kali dieksploitasi untuk kepentingan politik, terutama menjelang pemilihan umum (pemilu) maupun pemilihan kepala daerah (pilkada).

Saat menjelang pemilu atau pilkada, bansos sering dijadikan alat oleh para politisi untuk mendapatkan dukungan politik dari masyarakat. Praktik ini seringkali berupa pembagian bansos secara masif dengan tujuan mendapatkan simpati dan dukungan suara dari penerima bansos.

Politisi sering menggunakan momen penyaluran bansos sebagai ajang kampanye politik informal, yang dapat menciptakan ketidakadilan dan ketimpangan dalam proses politik.

Tidak hanya pada tingkat nasional, dalam konteks politik lokal, penyaluran bansos menjelang pilkada juga menjadi perhatian utama.

Para calon kepala daerah atau tim suksesnya seringkali memanfaatkan penyaluran bansos sebagai strategi untuk memperoleh popularitas dan dukungan politik di tingkat daerah.

Praktik ini dapat berupa pembagian bansos secara selektif kepada pendukung politik tertentu, atau bahkan menggunakan bansos sebagai alat untuk memaksa masyarakat memberikan dukungan politik.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sidang Sengketa Pileg, Saksi Golkar dari Ambon Hilang Kontak Jelang Terbang ke Jakarta

Sidang Sengketa Pileg, Saksi Golkar dari Ambon Hilang Kontak Jelang Terbang ke Jakarta

Nasional
Benarkan Isu Penguntitan, Jampidsus: Sudah Jadi Urusan Kelembagaan

Benarkan Isu Penguntitan, Jampidsus: Sudah Jadi Urusan Kelembagaan

Nasional
Bertambah, Kerugian Keuangan Negara Kasus Korupsi Timah Jadi Rp 300 Triliun

Bertambah, Kerugian Keuangan Negara Kasus Korupsi Timah Jadi Rp 300 Triliun

Nasional
Dukung Optimalisasi Bisnis Lewat Energi Terbarukan, Pertamina Hulu Rokan Bangun PLTS Terbesar di Indonesia

Dukung Optimalisasi Bisnis Lewat Energi Terbarukan, Pertamina Hulu Rokan Bangun PLTS Terbesar di Indonesia

Nasional
Wabendum Nasdem Ungkap Pernah Bertemu 3 Petinggi Partai di Kementan

Wabendum Nasdem Ungkap Pernah Bertemu 3 Petinggi Partai di Kementan

Nasional
Sidang SYL, Surya Paloh Tahu Kegiatan Organisasi Sayap Partai Nasdem Didanai Kementan

Sidang SYL, Surya Paloh Tahu Kegiatan Organisasi Sayap Partai Nasdem Didanai Kementan

Nasional
Pakar: Jaksa KPK Diberi Delegasi Penuntutan, Dasarnya UU

Pakar: Jaksa KPK Diberi Delegasi Penuntutan, Dasarnya UU

Nasional
Reformasi Seleksi Calon Kepala Daerah

Reformasi Seleksi Calon Kepala Daerah

Nasional
JaWAra Internet Sehat Menang WSIS Prizes 2024 di Swiss, Menkominfo: Semoga Menginspirasi Dunia

JaWAra Internet Sehat Menang WSIS Prizes 2024 di Swiss, Menkominfo: Semoga Menginspirasi Dunia

Nasional
Jokowi hingga Menteri Basuki Melayat Istri Habib Luthfi di Pekalongan

Jokowi hingga Menteri Basuki Melayat Istri Habib Luthfi di Pekalongan

Nasional
Komisi III DPR Sebut Revisi UU Polri Sedang dalam Pendalaman

Komisi III DPR Sebut Revisi UU Polri Sedang dalam Pendalaman

Nasional
Kenaikan UKT Dibatalkan, Fahira Idris Dorong Refocusing Anggaran untuk Pendidikan Tinggi

Kenaikan UKT Dibatalkan, Fahira Idris Dorong Refocusing Anggaran untuk Pendidikan Tinggi

Nasional
Momen Istri, Anak, dan Cucu Peluk SYL Jelang Sidang

Momen Istri, Anak, dan Cucu Peluk SYL Jelang Sidang

Nasional
Menyoal Dewan Media Sosial

Menyoal Dewan Media Sosial

Nasional
MPR Akan Revisi Tata Tertib Pelantikan Presiden dan Wapres RI, Bakal Keluarkan Tap MPR

MPR Akan Revisi Tata Tertib Pelantikan Presiden dan Wapres RI, Bakal Keluarkan Tap MPR

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com