Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Adian Napitupulu: Puan Tidak Pernah Tutup Mata Terhadap Hak Angket Pemilu

Kompas.com - 19/03/2024, 22:21 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Fraksi PDI-P DPR Adian Napitupulu meyakini bahwa Ketua DPR RI yang juga kader PDI-P Puan Maharani tidak akan menutup mata dengan wacana hak angket demi menyelidiki dugaan kecurangan pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Hal ini disampaikan Adian usai ditanya bagaimana sikap Puan Maharani menanggapi wacana hak angket. Pasalnya, seolah menghilang di tengah wacana tersebut.

"Mbak Puan sebagai Ketua DPR tidak pernah menutup mata terhadap apa pun. Enggak pernah," kata Adian ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (19/3/2024).

Adian berpendapat, tidak munculnya Puan di tengah wacana hak angket bukan berarti menutup mata.

Baca juga: Bantah Pertemuan Jokowi dan 2 Menteri PKB Terkait Hak Angket, Istana: Tidak Perlu Berspekulasi

Menurut dia, Puan justru tengah mengkaji berbagai pertimbangan sebelum Fraksi PDI-P menggulirkan hak angket pemilihan umum (Pemilu) di DPR.

"Dia harus mencermati segala sesuatunya. Dan bagaimana pun dia kan mencermati, kalau matanya tertutup, kan tidak mungkin," ujar Adian.

Lebih lanjut, politikus PDI-P ini ditanya tentang langkah PDI-P dalam menyikapi detik-detik pengumuman hasil Pemilu 2024.

Dia lantas menyinggung kembali tentang wacana hak angket yang bakal digulirkan Fraksi PDI-P DPR.

Menurut dia, PDI-P tidak pernah menitikberatkan tentang selisih angka hasil Pilpres 2024 dalam muatan materi hak angket kecurangan pemilu.

"Kita itu tidak melihat angka-angka ya. Gini lho, demokrasi itu tidak hasil, demokrasi itu proses, proses itu mensyaratkan banyak hal, untuk sampai pada sebuah kesimpulan apakah kualitas demokrasinya bagus atau tidak bagus" kata Adian.

Baca juga: Fraksi PDI-P Bakal Laporkan Masukan Pedemo soal Hak Angket Pemilu ke Megawati

"Makanya, kalau kita bicara tentang demokrasi dan kualitas demokrasi, tidak bicara angka angka pemilu. Kita bicara proses yang terjadi dalam perjalanannya menuju angka-angka itu," ujarnya lagi.

Sebagai informasi, Puan Maharani diketahui tidak hadir dalam rapat paripurna DPR pembukaan masa sidang pada 5 Maret 2024.

Padahal, saat itu sejumlah anggota Dewan dari berbagai fraksi partai politik menyatakan interupsi dan menyinggung agar DPR menggulirkan hak angket kecurangan Pemilu 2024.

Puan tidak hadir rapat lantaran masih berada di Paris, Perancis, dalam rangka kunjungan kerja. Salah satunya menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ketua Parlemen Perempuan Dunia atau Women Speakers' Summit 2024.

Baca juga: Adian Napitupulu: Hak Angket Tinggal Tunggu Perintah Ketua Umum PDI-P

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com