Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Adian Sebut Keputusan Pengguliran Hak Angket Tinggal Tunggu Perintah Megawati

Kompas.com - 20/03/2024, 05:56 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Fraksi PDI-P Adian Napitupulu meyakini bahwa keberanian Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri tidak pernah berubah untuk menegakkan demokrasi.

Hal ini ia sampaikan usai ditanya apakah bisa dipastikan bahwa Megawati mendukung DPR segera menggulirkan hak angket demi menyelidiki dugaan kecurangan Pilpres 2024.

Adian menyatakan bahwa keberanian Megawati tidak pernah berubah, sama seperti ketika menghadapi rezim Orde Baru puluhan tahun silam. Semisal ketika kantor pusat PDI diserang dan menimbulkan kericuhan yang dinamakan Peristiwa Kudatuli atau Peristiwa Kerusuhan 27 Juli 1996.

"Gue bisa pastikan Ibu Mega adalah orang yang sama, yang punya keberanian yang sama seperti 25 tahun, 27 tahun, 28 tahun yang lalu," kata Adian saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (19/3/2024).

Baca juga: Adian Napitupulu: Puan Tidak Pernah Tutup Mata Terhadap Hak Angket Pemilu

Adian mengatakan, Fraksi PDI-P DPR kini menunggu perintah Megawati mengenai kepastian tanggal menggulirkan hak angket.

Ia sendiri mengaku tidak tahu kapan momentum yang tepat untuk Megawati memerintahkan Fraksi PDI-P DPR.

"Enggak tahu, enggak tahu, tapi tanggal berapa tanggal berapa gitu kan maksud lu kan? Kagak tahulah. Tapi nanti kan akan disampaikan ketika mau melangkah pasti disampaikan ke kita kok," ujar Adian.

Politikus PDI-P ini kemudian ditanya bagaimana sikap pimpinan Fraksi PDI-P DPR mengenai wacana hak angket.

Pertanyaan ini muncul lantaran belum ada satu pun pernyataan dari pimpinan Fraksi PDI-P maupun Ketua DPR RI dari Fraksi PDI-P Puan Maharani mengenai wacana hak angket.

Baca juga: Fraksi PDI-P Bakal Laporkan Masukan Pedemo soal Hak Angket Pemilu ke Megawati

Adapun pimpinan Fraksi PDI-P sebagaimana dimaksud adalah Ketua Utut Adianto dan Sekretaris Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul.

Adian menepis bahwa pimpinan Fraksi dinilai tidak memberikan pernyataan atau pandangan soal hak angket.

Justru, kata dia, kehadirannya pada kesempatan ini atas perintah fraksi PDI-P DPR.

"Sebenarnya, kan saya datang ke mari perintah fraksi. Saya bertemu kan perintah fraksi, saya mendengar pernyataan-pernyataan dan gagasan-gagasan, pemikiran-pemikiran tadi kan perintah fraksi. Tadi sudah saya sampaikan, saya lagi di Bogor. Ketika fraksi perintahkan ya saya datang (ke DPR menemui pedemo)," beber Adian.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

Nasional
Zulhas: Banyak yang Salah Sangka Prabowo Menang karena Bansos, Keliru...

Zulhas: Banyak yang Salah Sangka Prabowo Menang karena Bansos, Keliru...

Nasional
Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

Nasional
Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Nasional
Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Nasional
Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Nasional
Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Nasional
Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com