Tunggu Megawati, Adian: Hak Angket Itu Bukan Keputusan yang Diambil Tiba-tiba

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPR Fraksi PDI-P Adian Napitupulu mengakui hak angket DPR untuk menyelidiki kecurangan Pemilu 2024 bukanlah keputusan yang sederhana.

Adian menegaskan Fraksi PDI-P di DPR harus menunggu keputusan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri terkait keputusan hak angket.

Hal tersebut Adian sampaikan saat menerima massa demo yang mendesak hak angket DPR di ruang Fraksi PDI-P, Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (19/3/2024) malam.

"Saya tidak mau ngomong panjang lebar karena di internal fraksi harus tunggu keputusan ketum terkait hal ini. Hak angket itu bukan keputusan yang bisa diambil secara tiba-tiba dan sederhana," ujar Adian.

Adian mengungkapkan, Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto pernah berkata kepadanya bahwa segala sesuatu harus diperhitungkan.

Maka dari itu, jika mereka ingin menggulirkan hak angket DPR, tidak boleh setengah-setengah.

"Kalau maju tidak boleh setengah-setengah. Sehingga kemudian kita lengkapi segala sesuatunya, argumentasinya, dasar hukumnya, pertimbangan filosofinya," tuturnya.

Lalu, Adian mengungkit keberanian Megawati di era Orde Baru dulu.

Kala itu, kata dia, tidak ada orang yang berani melawan kekuasaan yang dipimpin oleh Presiden ke-2 Soeharto.

"Ketika dulu (tahun) 1996-1997 orang tidak berani head to head dengan kekuasaan. Ibu Megawati melakukan itu. Saat itu Pemilu 1997 Ibu Megawati mengatakan dengan tegas, 'saya Megawati Soekarnoputri tidak menggunakan hak pilih'," kata Adian.

"Lalu kemudian terjadi perisitiwa 27 Juli dan rangkaiannya. Ketika selesai peristiwa 27 Juli, orang yang pakai baju kaosnya Pro Megawati itu bisa ditangkap, dikejar. Peringatan 27 Juli setiap tahun kita dikejar-kejar oleh polisi dan sebagai-sebagainya. Tapi tidak ada kata mundur dari Bu Megawati," sambungnya.

Untuk itu, Adian meminta semua pihak mempelajari sejarah PDI-P jika ingin tahu soal hak angket.

Dia menyebut PDI-P sejak dulu hingga sekarang masih dipimpin oleh sosok pemberani bernama Megawati Soekarnoputri.

"Kalau kemudian dibilang apakah PDI-P akan oposisi atau tidak, saya tidak akan menjawab hari ini. Tapi kita pernah punya pengalaman oposisi 10 tahun enggak berhenti-berhenti," imbuh Adian.

Untuk diketahui, wacana menggulirkan hak angket untuk menyelidiki kecurangan Pemilu 2024 pertama kali disampaikan capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo.

Capres nomor urut 1 Anies Baswedan pun setuju dengan usulan Ganjar tersebut.

Dalam perjalanannya, partai pendukung Ganjar dan Anies mengaku ikut mendorong hak angket.

Hanya saja, hingga saat ini, wacana pengguliran hak angket tersebut tidak kunjung terealisasi.