Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari "Dapil Neraka" Jakarta II

Kompas.com - 19/03/2024, 06:12 WIB
Vitorio Mantalean,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah caleg tenar terancam gagal mendapatkan kursi DPR RI setelah kalah perolehan suara pada daerah pemilihan (dapil) Jakarta II.

Dapil ini bertabur nama-nama beken dan politikus kawakan sehingga acap kali disebut sebagai dapil neraka.

PDI-P, misalnya, diprediksi hanya menempatkan satu calegnya di dapil ini ke Senayan yaitu eks vokalis Dewa 19, Once Mekel.

Ini merupakan kali pertama ia ikut pileg dan berhasil melampaui perolehan suara para seniornya.

Keberhasilan Once seakan merepresentasikan situasi pada dapil ini, di mana lebih banyak wajah baru yang diprediksi lolos ke Senayan.

Baca juga: Hasil Rekapitulasi KPU: PDI-P Unggul di Kuala Lumpur

Berikut sejumlah caleg yang terancam gagal mendapatkan kursi di DPR:

1. Prasetyo Edi Marsudi

Prasetyo merupakan Ketua DPRD DKI Jakarta saat ini dari Fraksi PDI-P. Di dapil Jakarta II, Prasetyo hanya mendapatkan nomor urut 4 dari partainya.

Prasetyo hanya mendapatkan 31.478 dari dapil yang meliputi kawasan Jakarta Pusat, Selatan, dan luar negeri.

2. Masinton Pasaribu

Masinton adalah anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PDI-P.

Dua periode bertengger di Senayan, Masinton terancam gagal melaju ke Senayan untuk kali ketiga, meskipun meraup suara terbanyak kedua (50.992 suara) dari dapil di mana dia tercatat sebagai caleg nomor urut 7 PDI-P.

Baca juga: Hasil Rekapitulasi KPU: PDI-P Unggul di Kuala Lumpur

3. Ronny Talapessy

Status sebagai pengacara yang sanggup membuat Bharada Richard Eliezer hanya dijatuhi vonis ringan dalam kasus Sambo rupanya belum berhasil melambungkan nama Ronny hingga membuatnya mendapatkan satu kursi DPR RI.

Ronny mendapatkan 38.325 suara pada Pileg 2024 dari dapil ini.

Halaman Berikutnya
Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com