Mendagri Minta Harga Tiket Transportasi Lebaran Tak Dinaikkan

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta tiket transportasi pada Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah atau 2024 masehi tidak dinaikkan.

Penekanan ini disampaikan Tito guna menekan laju inflasi menjelang momen Lebaran.

Hal itu disampaikan Tito saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (18/3/2024).

Tito menyatakan bahwa perlu kerja sama dari maskapai penerbangan maupun penyedia layanan transportasi darat dan laut agar tidak menaikkan harga layanan.

Menurutnya, hal ini penting dilakukan meskipun mobilitas masyarakat meningkat selama mudik Lebaran. Sebab, kenaikkan harga layanan transportasi yang tinggi dapat memicu inflasi.

"Ini semua harus kita betul-betul navigasi dengan semua stakeholder pusat maupun daerah, betul-betul bisa mengendalikan daerahnya masing-masing dan pusat juga melakukan intervensi yang tepat di daerah yang memang perlu untuk didorong atau didukung," ujar Tito, dikutip dari siaran pers.

Baca juga: Mendagri Sebut Dewan Kawasan Aglomerasi Diperlukan agar Pemda Jakarta-Bogor Tak Sendirian Selesaikan Persoalan

Selain sektor transportasi, Tito juga mengingatkan pentingnya penanganan gejolak harga pangan oleh pemerintah daerah (Pemda) selama perayaan Hari Raya Idul Fitri 1445 H.

Saat momen Idul Fitri, kata dia, dapat dipastikan permintaan terhadap berbagai komoditas menjadi tinggi.

Karena itu, guna menekan kenaikkan harga, dirinya menginstruksikan Pemda agar memastikan ketersediaan pasokan bahan pangan di wilayah masing-masing memadai.

Baca juga: Mendagri Harap Pembahasan RUU DKJ Rampung Hari Ini, Sebut Pemerintah-DPR Sudah Sepakat

Selain itu, Tito juga menekankan pentingnya Pemda memanfaatkan program gerakan pangan murah yang diinisiasi oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas). Program tersebut diharapkan dapat didukung dengan baik oleh Pemda.

"Ada dukungan dari pusat untuk melakukan gerakan pasar murah harus ditangkap didukung oleh setiap daerah, dan daerah juga membuat gerakan yang sama juga yang tidak tersentuh oleh Badan Pangan karena terbatas," pungkas Tito.