Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Deretan Caleg Gagal di Jatim: Wakil Menteri Jokowi hingga Eks Jubir Presiden

Kompas.com - 16/03/2024, 15:06 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah nama populer yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif (caleg) pada Pemilu 2024 daerah pemilihan (dapil) Jawa Timur diprediksi gagal mengamankan kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

Nama-nama itu, mulai dari figur publik, petahana, elite partai politik, mantan pejabat negara, hingga kerabat pejabat.

Para tokoh tersebut gagal menjadi anggota dewan karena suaranya kalah dari calon lain, atau partainya tak memenuhi ambang batas parlemen atau parliamentary threshold 4 persen.

Partai Persatuan Indonesia (Perindo) dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI), misalnya, oleh berbagai lembaga survei diprediksi tak lolos parlemen karena perolehan suara mereka secara nasional tak mencapai 4 persen.

Sebutlah hasil quick count final Litbang Kompas, mencatat suara PSI sebesar 2,80 persen, sedangkan Perindo sebesar 1,37 persen.

Baca juga: Nasib Kris Dayanti: Pileg 2019 Rajai Dapil Malang Raya, Kini Tumbang Tak Lolos Senayan

Jawa Timur sendiri terdiri dari XI dapil. Para caleg ternama yang gagal tersebar di berbagai dapil. Berikut di antaranya:

Dapil Jatim I (Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo)

1. Perindo:

  • Angela Tanoesoedibjo (Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif): 36.018 suara
  • Komjen Pol (Purn) Anang Iskandar (Mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri): 3.545 suara
  • Arnold Poernomo (Chef): 6.951 suara

2. Partai Demokrat:

  • M Ali Affiandi La Nyalla Mahmud Mattalitti (Anak dari Ketua DPD Nyalla Mahmud Mattalitti): 23.177 suara

Dapil Jatim III (Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo)

1. PDI-P:

  • Lucky Perdana (Aktor): 30.410 suara

2. PKS:

  • Eggi Sudjana (Juru kampanye Prabowo Subianto pada Pemilu 2019): 7.186 suara

Anggota Komisi III DPR RI Johan Budi Sapto Prabowo. Ia ikut dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit yang membahas kasus Ferdy Sambo.DOK. dpr.go.id Anggota Komisi III DPR RI Johan Budi Sapto Prabowo. Ia ikut dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit yang membahas kasus Ferdy Sambo.
Dapil Jatim V (Kota Malang, Kota Batu, dan Kabupaten Malang)

1. PDI-P:

  • Kris Dayanti (Penyanyi, anggota Komisi IX DPR RI): 70.111 suara
  • Letjen TNI (Purn) Ganip Warsito (Mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB): 41.066 suara

2. Partai Nasdem:

  • Daeng Mohammad Faqih (Mantan Ketum PB IDI): 2.022 suara

3. PSI:

  • Kokok Herdhianto Dirgantoro (Ketua DPP PSI): 14.449 suara

Dapil Jatim VI (Blitar, Kediri, Tulungagung)

1. Partai Gerindra:

  • Mohammad Mahardhika Suprapto atau Didi Mahardika (Cucu Proklamator RI Soekarno): 60.256 suara

2. PDI-P

  • Arteria Dahlan (Anggota Komisi III DPR RI): 62.242 suara
  • Hendra Rahtomo atau Romy Soekarno (Cucu Proklamator RI Soekarno): 51.245 suara

3. Perindo:

  • Venna Melinda (Artis): 13.989 suara

Dapil Jatim VII (Kabupaten Ngawi, Ponorogo, Trenggalek, Pacitan, dan Magetan)

PDI-P:

  • Johan Budi Sapto Pribowo (Anggota Komisi III DPR RI, Juru Bicara Presiden 2016-2019): 55.176 suara

Dapil Jatim VIII (Jombang, Madiun, Mojokerto, Nganjuk)

PDI-P:

  • Banyu Biru Djarot (Aktor): 54.325 suara

Dapil Jatim IX (Kabupaten Gresik dan Kabupaten Lamongan)

PAN:

  • Viva Yoga Mauladi (Wakil Ketua Umum PAN): 35.978 suara

Dapil Jatim XI (Kabupaten Bangkalan, Pamekasan, Sampang, Sumenep)

Partai Demokrat:

  • Rachland Nashidik (Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Partai Demokrat): 210 suara

Baca juga: TGB Raih Suara Tertinggi di Dapil NTB II, tetapi Kemungkinan Gagal ke DPR

Adapun penetapan caleg terpilih baru akan dilakukan setelah rekapitulasi suara Pemilu 2024 tingkat nasional rampung.

Mendapatkan suara besar saja tidak menjamin caleg dapat menjadi anggota dewan karena ada syarat partai politik harus lolos ambang batas parlemen atau parliamentary threshold 4 persen dari suara sah nasional.

Selain itu, suara yang diperoleh partai politik dan caleg juga akan dikonversi melalui metode Sainte Lague untuk menentukan caleg mana saja yang akan terpilih.

Menurut ketemtuan, penetapan hasil rekapitulasi suara dilakukan paling lambat 35 hari setelah pemungutan suara Pemilu 2024. Oleh karena pemungutan suara digelar pada 14 Februari 2024, rekapitulasi suara nasional ditetapkan selambat-lambatnya 20 Maret 2024.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com