Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketimbang Tunggu PDI-P, Parpol Koalisi Perubahan Mulai Pikirkan Ajukan Hak Angket

Kompas.com - 15/03/2024, 22:15 WIB
Tatang Guritno,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Nasdem Hermawi Taslim mengatakan tiga partai politik (parpol) Koalisi Perubahan mulai mempertimbangkan untuk mengusulkan hak angket DPR RI sendiri.

Menurutnya, langkah itu tengah dipikirkan ketimbang terlalu lama menunggu langkah konkret dari PDI-P.

“Kalau tunggu-tungguan begini enggak akan mulai, para sekjen akan ajukan usul ke pimpinan bagaimana kalau kita mulai dari tiga partai ini,” ujar Hermawi di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta, Jumat (15/3/2024).

Baca juga: Mardiono Bilang Sikap PDI-P dan PPP soal Hak Angket Bisa Berbeda

Meski begitu, wacana itu masih bersifat usulan karena masing-masing perlu menyampaikan lebih dulu pada ketua umumnya masing-masing.

“Iya (tunggu persetujuan pimpinan masing-masing parpol), (nanti disampaikan) minggu depan, kami bertemu lagi toh,” sebutnya.

Sebab, jika hanya untuk memenuhi syarat pengusulan hak angket untuk dibahas dalam rapat paripurna DPR RI, dengan tanda tangan 25 anggota DPR RI dari dua fraksi, tiga parpol Koalisi Perubahan saja sudah mencukupi.

Baca juga: PPP Belum Tentukan Sikap soal Hak Angket, Mardiono: Wasit Belum Bunyikan Peluit Panjang

Nantinya, jika ide itu disetujui, Nasdem berharap menemukan kesamaan pandang dengan PDI-P saat pembahasan di rapat paripurna.

“Kita berharap alternatif pertamanya pengusulan bersama-sama, pengusulan lima partai, PDI-P, PPP, Nasdem, PKS, PKB. Kalau enggak bisa, enggak apa-apa,” ucapnya.

“Tiga kita (dari Koalisi Perubahan) usul, tapi di paripurna kita bertemu. Kalau enggak ya sia-sia kerja kita,” imbuh dia.

Diketahui sampai saat ini PDI-P belum melakukan langkah konkrit di DPR RI soal wacana usulan hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu 2024.

Baca juga: Mardiono Angkat Bicara soal Sikap PPP Terkait Hak Angket

Wakil Sekretaris Jenderal PKB Syaiful Huda menyebutkan, belum ada sikap resmi dari Fraksi PDI-P.

Baginya, sebelum membahas teknis dan substansi hak angket, yang terpenting adalah tiga fraksi Koalisi Perubahan bisa berkomunikasi lebih dulu dengan Fraksi PDI-P untuk menyamakan persepsi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com