Demokrat Siap Pasang Badan untuk Berdebat soal Hak Angket Pemilu

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Herman Khaeron mengatakan, pihaknya siap berdebat soal wacana penggunaan hak angket DPR RI untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu 2024.

Ia mengatakan, hal itu mesti dilakukan untuk mengkritik keinginan sejumlah fraksi yang mendorong penggunaan hak angket.

“Yang pasti kita berdebat saja, berargumen saja kalau ada yang mencoba mengangkat opini dan wacana tanpa data tanpa fakta ya berdebatlah dengan kami,” ujar Herman di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (14/3/2024).

Baca juga: Soal Hak Angket, Achmad Baidowi: PPP Tak Tergantung Fraksi Lain

Baginya, tak ada urgensi dan argumentasi yang pas untuk mengajukan hak angket.

Ia tak ingin dugaan kecurangan pemilu terus digulirkan tanpa data dan fakta yang mendukung.

“Saya pertanyakan yang mana dong datanya, substansinya apa, arahnya ke mana, datanya ada enggak,” ujar dia.

“Kalau tidak ada jangan sampai opini publik dikembang kembangkan untuk mendeligitimasi terhadap pelaksanaan pemilu,” kata dia.

Bagi Herman, upaya mendorong hak angket hanya akan merugikan rakyat yang telah digunakan pada Pemilu 2024.

“Jangan pula kemudian mendegradasi suara rakyat, yang rakyat sudah sangat ikhlas datang, memilih meninggalkan pekerjaannya untuk memilih,” ucap Herman. 

Partai Demokrat telah menyatakan menolak penggunaan hak angket DPR RI.

Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Baca juga: Projo: Selisih 50 Juta Suara, Hak Angket buat Apa?

Bagi AHY, perolehan suara calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sudah jauh mengungguli dua pasangan calon lainnya.

Dengan selisih perolehan suara yang jauh itu, AHY menganggap sulit untuk membuktikan ada tindakan kecurangan pada Pemilu 2024.