Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jelang Musim Mudik Lebaran, Pemerintah Kebut Pembangunan "Rest Area" Arah Merak

Kompas.com - 13/03/2024, 13:51 WIB
Ardito Ramadhan,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyatakan, pemerintah tengah mengebut pembangunan rest area di Kilometer 97 Jalan Tol Jakarta-Merak menjelang musim mudik Lebaran 2024.

Muhadjir mengatakan, rest area itu dibangun guna mengantisipasi kemacetan menuju Pelabuhan Merak yang sempat terjadi pada Lebaran 2023 lalu.

"Masih ada sedikit kemacetan di jalur ke Merak, karena itu kita sedang mempercepat pembangunan satu lagi rest area di kilometer 97," kata Muhadjir di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Rabu (13/3/2024).

Baca juga: Ganjil-Genap Berlaku Selama Arus Mudik-Balik Lebaran 2024, Begini Ketentuannya

Muhadjir menyebutkan, pemerintah juga akan mencari alternatif bila pembangunan rest area itu belum rampung pada masa mudik Lebaran.

Sementara itu, ia mengeklaim, memperkirakan tidak akan ada kendala kemacetan arus lalu lintas dari wilayah DKI Jakarta ke arah timur Pulau Jawa.

Pasalnya, jumlah lajur di jalan tol menuju timur Pulau Jawa sudah ditambah sehingga dapat menampung lebih banyak kendaraan.

Baca juga: Menyempurnakan Management Lalu Lintas Mudik Lebaran 2024

"Sehingga kemarin kemacetan akibat tumpahan dari arah Bandung itu nanti bs kita atasi dengan ada tambahan satu jalur," kata Muhadjir.

Adapun Muhadjir memperkirakan jumlah pemudik pada Lebaran tahun ini dapat meningkat 25 persen dibandingkan tahun 2023 lalu.

"Memang jumlah pemudik bisa dipastikan jauh lebih besar dibanding tahun lalu, karena sekarang kan sudah semakin terbuka, tidak ada lagi pembatasan-pembatasan," kata Muhadjir.

Baca juga: Mudik Gratis Dishub Kota Bekasi 2024: Cara Daftar dan Syaratnya

Ia pun bakal segera berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan serta TNI dan Polri untuk menyiapkan penanganan mudik Lebaran tahun ini.

"Mudah-muhdahan penanganan mudik tahun ini tidak beda dengan tahun lalu yang tingkat kepuasan publiknya cukup besar yaitu sampai 90 persen," ujar Muhadjir.

Untuk diketahui, rest area di Km 97 Tol Merak itu bakal berfungsi sebagai tempat buffer atau singgah bagi kendaraan yang hendak memasuki kawasan Pelabuhan Merak agar tidak terjadi kemacetan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com