Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Jannus TH Siahaan
Doktor Sosiologi

Doktor Sosiologi dari Universitas Padjadjaran. Pengamat sosial dan kebijakan publik. Peneliti di Indonesian Initiative for Sustainable Mining (IISM). Pernah berprofesi sebagai Wartawan dan bekerja di industri pertambangan.

Refleksi Politik di Ramadhan: Menyambut Oposisi Penjaga Demokrasi

Kompas.com - 13/03/2024, 11:07 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

"Wherever Law ends, Tyranny begins” (John Locke, 1690).

PESTA demokrasi telah usai. Kalah dan menang hanya soal kesempatan. Siapapun pemenangnya, Indonesia tentu harus tetap berjaya dan berjalan sebagaimana mestinya.

Hukum harus tetap berlaku. Karena seperti kata John Locke, tirani akan bermula di saat hukum berhenti bekerja. Segala dugaan pelanggaran harus diselesaikan secara hukum. Segala ketidakpuasan politik harus difinalisasi di institusi politik.

Tidak ada yang salah dengan gugatan kecurangan pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK). Jika memang ada gugatan ke MK, maka harus dilangsungkan secara adil dan jujur di bawah pengawasan publik yang ketat.

Begitupula dengan rencana Hak Angket untuk investigasi politik lebih lanjut atas berbagai kecurigaan pelangaran pemilu. Jika memang hak angket DPR harus dijalankan, maka semua pihak harus memastikan hak tersebut berlangsung dengan sportif dan etis.

Tak ada salahnya. Segala proses yang legal dan konstitusional harus dikawal dan dijaga, karena memang telah dijamin oleh konstitusi kita.

Jadi harus dibiarkan bergulir senatural mungkin, tanpa keparnoan yang berlebihan dari pihak penguasa.

Toh semuanya bisa tetap berjalan bersamaan, sebagai tanda bahwa institusi hukum dan politik di negeri ini memang tetap berjalan.

Pemerintah tentu harus mendukung proses-proses tersebut, meskipun target tembaknya adalah pemerintah atau salah satu atau salah dua dari lembaga pemerintah.

Mengapa? Karena dengan cara itulah pemerintah membuktikan kepada publik bahwa proses berpemerintahan tetap berlangsung sebagaimana mestinya, meskipun para pihak yang mempersoalkan pemilu justru mempersoalkan tindak-tanduk pemerintah itu sendiri.

Bagi para pihak yang kurang beruntung dalam berkontestasi tempo hari juga demikian. Jika toh nantinya kurang bisa mencapai target dari upaya-upaya perlawanan pascakontestasi yang telah dilakukan, maka harus juga rela dan dewasa menerima hasilnya.

Segala upaya yang sah toh telah dicoba. Jika menurut rakyat upaya tersebut layak diberi apresiasi, maka pelihara sebaik-baiknya apresiasi rakyat tersebut sampai lima tahun mendatang.

Sebagaimana kata-kata bijak menyarankan, setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Tinggal tunggu giliran saja.

Jika memang waktu untuk Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan telah ditetapkan, maka waktu tersebut akan datang juga.

Tinggal dipersiapkan segala sesuatunya sampai waktu itu datang. Kematangan yang berpadu dengan waktu yang tepat; saya percaya, akan menghasilkan hal-hal yang besar.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK,

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK,

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com