Refleksi Politik di Ramadhan: Menyambut Oposisi Penjaga Demokrasi

"Wherever Law ends, Tyranny begins” (John Locke, 1690).

PESTA demokrasi telah usai. Kalah dan menang hanya soal kesempatan. Siapapun pemenangnya, Indonesia tentu harus tetap berjaya dan berjalan sebagaimana mestinya.

Hukum harus tetap berlaku. Karena seperti kata John Locke, tirani akan bermula di saat hukum berhenti bekerja. Segala dugaan pelanggaran harus diselesaikan secara hukum. Segala ketidakpuasan politik harus difinalisasi di institusi politik.

Tidak ada yang salah dengan gugatan kecurangan pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK). Jika memang ada gugatan ke MK, maka harus dilangsungkan secara adil dan jujur di bawah pengawasan publik yang ketat.

Begitupula dengan rencana Hak Angket untuk investigasi politik lebih lanjut atas berbagai kecurigaan pelangaran pemilu. Jika memang hak angket DPR harus dijalankan, maka semua pihak harus memastikan hak tersebut berlangsung dengan sportif dan etis.

Tak ada salahnya. Segala proses yang legal dan konstitusional harus dikawal dan dijaga, karena memang telah dijamin oleh konstitusi kita.

Jadi harus dibiarkan bergulir senatural mungkin, tanpa keparnoan yang berlebihan dari pihak penguasa.

Toh semuanya bisa tetap berjalan bersamaan, sebagai tanda bahwa institusi hukum dan politik di negeri ini memang tetap berjalan.

Pemerintah tentu harus mendukung proses-proses tersebut, meskipun target tembaknya adalah pemerintah atau salah satu atau salah dua dari lembaga pemerintah.

Mengapa? Karena dengan cara itulah pemerintah membuktikan kepada publik bahwa proses berpemerintahan tetap berlangsung sebagaimana mestinya, meskipun para pihak yang mempersoalkan pemilu justru mempersoalkan tindak-tanduk pemerintah itu sendiri.

Bagi para pihak yang kurang beruntung dalam berkontestasi tempo hari juga demikian. Jika toh nantinya kurang bisa mencapai target dari upaya-upaya perlawanan pascakontestasi yang telah dilakukan, maka harus juga rela dan dewasa menerima hasilnya.

Segala upaya yang sah toh telah dicoba. Jika menurut rakyat upaya tersebut layak diberi apresiasi, maka pelihara sebaik-baiknya apresiasi rakyat tersebut sampai lima tahun mendatang.

Sebagaimana kata-kata bijak menyarankan, setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Tinggal tunggu giliran saja.

Jika memang waktu untuk Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan telah ditetapkan, maka waktu tersebut akan datang juga.

Tinggal dipersiapkan segala sesuatunya sampai waktu itu datang. Kematangan yang berpadu dengan waktu yang tepat; saya percaya, akan menghasilkan hal-hal yang besar.

Jika perlawanan memang harus berlanjut, maka mari lanjutkan dengan cara yang etis dan konstitusional. Menjadi oposisi bukanlah pilihan politik yang buruk. Justru oposisi harus menjadi penentu kualitas demokrasi kita di negeri ini untuk lima tahun mendatang.

Empat puluhan persen suara yang memilih Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan adalah angka yang signifikan untuk mengoposisi kedigdayaan pemerintahan Prabowo Subianto -Gibran Rakabuming Raka pasca-Oktober 2024 nanti.

Semua suara tersebut telah dipercayakan pemiliknya untuk Ganjar dan Anies, meskipun keduanya belum beruntung dalam memenangkan kontestasi kali ini.

Artinya, semua suara tersebut adalah suara yang tidak mendukung Prabowo-Gibran. Karena itu, tidak mengompromikan suara tersebut dengan pemenang alias mengonversinya ke dalam kekuatan oposisi adalah jalan terbaik dan paling tepat kalau tidak dikatakan bijaksana.

Boleh jadi sebagian partai yang mendukung Ganjar dan Anies berpaling kepada pemerintah. Namun 40 persenan suara yang memilih Ganjar dan Anies adalah pemilih Ganjar dan Anies yang tak salah jika dilabuhkan pada opsi oposisi.

Dengan jumlah suara yang signifikan tersebut, jika dikonversikan ke dalam gerakan oposisi publik, sudah lebih dari cukup untuk memastikan bahwa hukum akan berjalan baik di negeri ini agar tidak terjadi tirani. Dan memang itulah urgensinya oposisi.

Pemenang kontestasi semestinya menerima kemungkinan lahirnya oposisi besar. Tidak perlu jumawa atas kemenangan tempo hari, lalu mengobral kavling-kavling kekuasaan kepada lawan politik agar terbentuk koalisi raksasa. Karena ambisi koalisi besar mengandung celah tirani di dalamnya.

Pemenang justru harus menyisakan celah yang cukup lega untuk oposisi berlaga sebagai bukti bahwa Prabowo-Gibran memang tidak sedang membuahi bibit-bibit tirani dan otoritarianisme yang acapkali dikhawatirkan publik.

Prabowo-Gibran harus merangkul oposisi sebagai bagian penting dalam relasi rivalitas konstitusional, bukan sebagai musuh rakyat.

Pengakuan atas signifikansi oposisi adalah bentuk kedewasaan berpolitik dan berdemokrasi. Jadi oposisi bukan "gaya-gayaan" politik. Oposisi bukanlah bentuk politik kebarat-baratan. Karena itu, tak perlu dipertentangkan dengan semangat musyawarah mufakat ala Indonesia.

Oposisi juga bagian dari politik kekeluargaan, di mana perbedaan dirajut dengan etika kekeluargaan, tanpa harus saling menjatuhkan dan mengecilkan peran masing-masing. Tak ada anggota keluarga yang benar-benar sama, sekalipun lahir dari rahim yang sama.

Semua anggota keluarga menerima nasibnya masing-masing dan mengemban tanggung jawab yang tidak sama. Jadi jangan sampai atas nama kekeluargaan, keseragaman harus dipaksakan.

Justru dengan menyamakan kekeluargaan dengan keseragaman adalah kesalahan fatal dalam memaknai nilai kekeluargaan.

Artinya, demokrasi dengan semangat kekeluargaan tidak mesti mengharamkan oposisi. Tali persaudaraan memang harus dijaga agar keluarga besar bernama Indonesia tetap berjaya. Di dalam Indonesia itu sendiri, terdapat falsafah historis yang berbunyi Bhinneka Tunggal Ika.

Nah, dalam konteks itulah oposisi harus ada. Oposisi adalah bagian dari Bhinneka Tunggal Ika, yang bertujuan menguatkan kekeluargaan Indonesia dan menjaga eksistensi negara bangsa Indonesia yang beraneka ragam.

Dan di situlah makna strategis suara 40 persenan yang diraih oleh Anies dan Ganjar, jika secara sadar dikonversikan ke dalam gerakan oposisi konstitusional.

Toh dalam lima tahun terakhir kita telah mendapatkan banyak pelajaran penting, terutama terkait dengan minimnya oposisi yang ternyata telah menyebabkan keleluasaan kekuasaan yang berlebihan.

Keleluasaan kekuasaan tersebut telah kita saksikan sepak terjangnya. Permainan kekuasaan nyaris saja membuat hukum tidak bekerja, bahkan mati suri.

Untuk itu, di bulan yang suci ini, semua pihak di dalam pelataran politik nasional, harus serius melakukan instrospeksi diri dan segera menyadari posisi politik masing-masing.

Tak ada kewajiban dari pihak yang kalah untuk bergabung membentuk koalisi besar pemerintahan, karena akan semakin menyakiti tubuh demokrasi nasional kita.

Pemenang harus rela menerima oposisi sebagai bagian dari penjagaan demokrasi nasional. Jangan dirayu dan diiming-imingi.

Dan pihak yang kalah harus berani mengambil sikap oposisionis untuk memastikan bahwa pihak yang menang tidak mengamputasi hukum di satu sisi dan memupuk bibit tirani di sisi lain untuk waktu lima tahun ke depan.

Dengan kata lain, kedua pihak harus sama-sama menginsyafi perannya masing-masing pascapemilihan. Pemenang menjadi penguasa, pihak yang kalah menjadi oposisi.

Keduanya sama-sama baik dan mulia, selama dilakukan dengan niat tulus untuk menjaga demokrasi Indonesia dari bayang-banyang tirani dan otoritarianisme yang pernah menjangkiti negeri ini cukup lama di masa lalu. Dan begitulah seharusnya persaudaraan dalam demokrasi dijalankan. Semoga!