Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mahfud Sependapat dengan JK, Nilai Pemilu 2024 Terburuk Sepanjang Sejarah

Kompas.com - 08/03/2024, 11:34 WIB
Ardito Ramadhan,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD mengaku sependapat dengan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Jusuf Kalla yang menyebut Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang terburuk sepanjang sejarah.

Mahfud juga setuju dengan sikap Kalla yang mendorong adanya hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024.

"Saya baru saja lihat ceramahnya Pak Jusuf Kalla di UI kemarin, memang angket ini diperlukan, karena pemilu ini menurut Pak JK ini pemilu terburuk sepanjang sejarah pemilu di Indonesia, sejak tahun 1955 sampai sekarang ini pemilu terburuk," kata Mahfud di kawasan Pasar Baru, Jakarta, Jumat (8/3/2024).

Baca juga: JK Sebut Pemilu 2024 Terburuk Dalam Sejarah: Diatur Orang Pemerintahan dan yang Punya Uang

Mahfud pun sependapat bahwa hak angket perlu digulirkan supaya dugaan kecurangan ini tidak terjadi di setiap pemilu, saat orang yang menang adalah yang paling punya uang dan akses ke kekuasaan serta menyalahgunakannya.

"Menurut saya itu pandangan seorang negarawan. Kalau saya mengatakan begitu, 'Ah Pak Mahfud kan paslon', pastilah begitu, makanya saya enggak ngomong begitu," kata dia.


Mahfud juga mengutip pernyataan JK yang menyebut bahwa hak angket dapat menjadi forum klarifikasi demi mencegah krisis politik dan ekonommi yang dapat terjadi.

"Kalau pemilu yang terburuk ini tidak diklarifikasi melalui proses angket, maka nanti pada saatnya akan ketemu krisis politik dan krisis ekonomi, krisis ekonomi itu konon akan terjadi beberapa bulan ke depan," kata Mahfud.

"Kalau politiknya belum selesai lalu ini ketemu, yang menjadi korban nanti negara, ini Pak Jusuf Kalla yang saya pahami dari ceramahnya," ujar dia.

Baca juga: JK: Hak Angket Baik untuk Ketiga Paslon, kalau Prabowo-Gibran Menang Jadi Tanpa Masalah

Sebelumnya, Kalla menilai bahwa Pemilu 2024 adalah yang terburuk sepanjang sejarah Indonesia.

Hal itu disampaikannya dalam acara diskusi di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik (FISIP) UI, Depok, Jawa Barat, Kamis (7/3/2024).

"Bagi saya, sering saya mengatakan ini adalah pemilu yang terburuk dalam sejarah Indonesia sejak tahun 55. Artinya adalah demokrasi pemilu yang kemudian diatur oleh minoritas, artinya oleh orang yang mampu, orang pemerintahan, orang yang punya uang," kata tokoh yang biasa disapa JK itu.

Dia khawatir, jika pemilu terburuk ini terus dibiarkan, kemungkinan Indonesia akan kembali ke masa otoriter.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 28 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 28 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 27 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 27 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pemerintah Luncurkan Logo HUT Ke-79 RI, Berikut Maknanya

Pemerintah Luncurkan Logo HUT Ke-79 RI, Berikut Maknanya

Nasional
Pemerintah Ogah Bayar Tuntutan 8 Juta Dollar dalam Peretasan PDN

Pemerintah Ogah Bayar Tuntutan 8 Juta Dollar dalam Peretasan PDN

Nasional
Tim Siber Cek Dugaan Peretasan Data Bais TNI

Tim Siber Cek Dugaan Peretasan Data Bais TNI

Nasional
Ringankan Beban Bank, Jokowi Minta Relaksasi Restrukturisasi Kredit Diperpanjang hingga 2025

Ringankan Beban Bank, Jokowi Minta Relaksasi Restrukturisasi Kredit Diperpanjang hingga 2025

Nasional
Kemenag Pilih Mina Qodim Jadi Tempat Bermalam Jemaah Haji Karena Lebih Dekat dengan Lokasi Lempar Jumrah

Kemenag Pilih Mina Qodim Jadi Tempat Bermalam Jemaah Haji Karena Lebih Dekat dengan Lokasi Lempar Jumrah

Nasional
PDN Alami Gangguan, Menkumham Sebut Layanan Imigrasi Terpaksa Gunakan Web Amazon

PDN Alami Gangguan, Menkumham Sebut Layanan Imigrasi Terpaksa Gunakan Web Amazon

Nasional
Minta KPI Awasi Isi Siaran, Wapres: Harus untuk Kepentingan Publik

Minta KPI Awasi Isi Siaran, Wapres: Harus untuk Kepentingan Publik

Nasional
Pembangunan 2 Gudang Logistik di Papua Tengah Diperkirakan Rampung Agustus 2024

Pembangunan 2 Gudang Logistik di Papua Tengah Diperkirakan Rampung Agustus 2024

Nasional
Deputi Kemenko Perekonomian Dilantik Jadi Pj Gubernur, Menko Airlangga: Semoga Berikan Dampak Nyata bagi Daerah

Deputi Kemenko Perekonomian Dilantik Jadi Pj Gubernur, Menko Airlangga: Semoga Berikan Dampak Nyata bagi Daerah

Nasional
Soal Potensi Harga BBM Naik, Menteri ESDM: Tanya Bu Sri Mulyani Kapan Mau Ngumpul

Soal Potensi Harga BBM Naik, Menteri ESDM: Tanya Bu Sri Mulyani Kapan Mau Ngumpul

Nasional
Kemenko PMK: 37 Daerah Akan Tetap Berstatus Tertinggal pada 2024

Kemenko PMK: 37 Daerah Akan Tetap Berstatus Tertinggal pada 2024

Nasional
Menpan-RB Resmikan Mal Pelayanan Publik Baru, Kini Ada 206 Se-Indonesia

Menpan-RB Resmikan Mal Pelayanan Publik Baru, Kini Ada 206 Se-Indonesia

Nasional
Wapres Minta RUU Penyiaran Sejalan dengan Cita-cita Demokrasi

Wapres Minta RUU Penyiaran Sejalan dengan Cita-cita Demokrasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com